DPRD Rote Ndao Desak Kasus 15 PNS Mantan Napi Korupsi Diproses
Selasa, 21 Juli 2020 - 17:31 WIB
Untuk keseluruhan Indonesia, tercatat sebanyak kurang lebih 9.000 orang. Meski demikian, hingga tahun 2019, Pemkab Rote Ndao melakukan tidak melaksanakan SK tersebut. Paulus menyebut, sebenarnya ada 16 PNS Tipikor yang mestinya diberhentikan dengan tidak hormat sejak 31 Mei 2019. Namun, pada 24 April 2019, Bupati Rote Ndao menerima pengajuan keberatan secara administratif kepada pemerintah. Sehingga dari 15 PNS dicabut SK pemberhentiannya, sementara satu PNS diberhentikan secara permanen.
Dengan pencabutan SK pemberhentian, 15 orang tersebut pun kembali diaktifkan status PNS-nya. Saat pengajuan gaji, diketahui dua dari 15 PNS tersebut namanya sudah tidak tercatat di sistem kepegawaian. Sementara yang bersangkutan masih diberikan jabatan struktural.
"Tentunya ada tanda tangan secara administratif saat mereka menjabat. Bagaimana mungkin seorang PNS yang sudah tidak diakui, masih menjabat dan digaji? Dasar hukum apa yang dipakai," tanya politisi Partai Perindo itu.
Dia mengatakan Pansus LKPJ Kabupaten Rote Ndao juga sudah mendapat penjelasan bahwa pemberhentian dan penghapusan nama 15 PNS tersebut sejak akhir Desember 2019. "Artinya, dari 1 Januari 2020 sampai hari ini sudah 6 bulan lebih orang itu bekerja ilegal karena satus PNS sudah tidak ada," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, selama bekerja 15 PNS tersebut tetap mendapat gaji dan diberi tunjangan. "Pemberian jabatan dan gaji dari bulan Januari sampai Juni. Kerjanya ilegal, lalu dasar pembayaran gaji oleh Pemda itu apa?" katanya.
Setelah disoroti Pansus DPRD, 15 PNS itu tiba-tiba kembali diberhentikan. "Saat ini mereka kembali diberhentikan, sementara Pemda selama ini membayar gaji mereka," imbuhnya.
Dengan pencabutan SK pemberhentian, 15 orang tersebut pun kembali diaktifkan status PNS-nya. Saat pengajuan gaji, diketahui dua dari 15 PNS tersebut namanya sudah tidak tercatat di sistem kepegawaian. Sementara yang bersangkutan masih diberikan jabatan struktural.
"Tentunya ada tanda tangan secara administratif saat mereka menjabat. Bagaimana mungkin seorang PNS yang sudah tidak diakui, masih menjabat dan digaji? Dasar hukum apa yang dipakai," tanya politisi Partai Perindo itu.
Dia mengatakan Pansus LKPJ Kabupaten Rote Ndao juga sudah mendapat penjelasan bahwa pemberhentian dan penghapusan nama 15 PNS tersebut sejak akhir Desember 2019. "Artinya, dari 1 Januari 2020 sampai hari ini sudah 6 bulan lebih orang itu bekerja ilegal karena satus PNS sudah tidak ada," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, selama bekerja 15 PNS tersebut tetap mendapat gaji dan diberi tunjangan. "Pemberian jabatan dan gaji dari bulan Januari sampai Juni. Kerjanya ilegal, lalu dasar pembayaran gaji oleh Pemda itu apa?" katanya.
Setelah disoroti Pansus DPRD, 15 PNS itu tiba-tiba kembali diberhentikan. "Saat ini mereka kembali diberhentikan, sementara Pemda selama ini membayar gaji mereka," imbuhnya.
Lihat Juga :