Berisiko Korupsi, Kejati Diminta Awasi Rp224 M Dana Corona Bandung Barat

Sebagai bencana global yang sangat berdampak kepada masyarakat, banyak analis meyakini dampaknya bisa lebih parah dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1997-1998. Dalam kondisi semacam ini, pemerintah daerah benar-benar diuji dalam penanganannya, baik dari aspek anggaran, kebijakan, hingga dampak sosialnya.

"Jangan kecewakan rakyat, saat ini rakyat butuh kehadiran pemerintah, makanya saya berharap Pemda KBB bisa menjalankan tugas dan amanat anggaran yang begitu besar tersebut dengan tepat, efektif, dan tertib administrasi," sebutnya.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Penanganan COVID-19 DPRD Bandung Barat, Bagja Setiawan. Politikus PKS ini mewanti-wanti agar pemkab berhati-hati menggunakan anggaran Corona, terutama pada saat pengadaan dan pencairan.

"Kami punya kewajiban melakukan pengawasan. Selain anggarannya besar, pengadaannya juga menggunakan skema penunjukan langsung, jadi cukup riskan. Harus dipastikan dana itu berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang bermain, baik untuk pengadaan sembako, alat kesehatan, dan pembangunan ruang isolasi,” ujarnya.