Kuasa Hukum Korban Tragedi Kanjuruhan Minta Eks Dirut LIB Segera Disidangkan
Jum'at, 10 Maret 2023 - 11:25 WIB
Kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan masih mempertanyakan kerja penyidik Polda Jawa Timur kendati perkara hukum telah disidangkan. (Ist)
MALANG - Kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan masih mempertanyakan kerja penyidik Polda Jawa Timur kendati perkara hukum telah disidangkan. Pasalnya dari enam tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Timur , hanya lima tersangka yang disidangkan.
Imam Hidayat, Ketua tim advokasi korban tragedi Kanjuruhan (Tatak) menuturkan, satu tersangka yakni eks Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita masih belum diproses berkas acara pemeriksaan, hingga tidak bisa disidangkan.
"Pertanyaannya dimana Hadian Lukita, Dirut LIB kan nggak muncul sampai sekarang, ini perkara sudah hampir selesai, dokumen belum juga dilengkapi oleh Polda Jatim, ini ada apa," ucap Imam Hidayat, saat dihubungi pada Jumat pagi (10/3/2023).
Sejak awal laporan model A digulirkan, Imam Hidayat memiliki kecurigaan besar apakah keadilan ini akan berpihak ke keluarga korban. Realita yang terjadi justru keadilan itu sulit diwujudkan, dengan ditandai tidak seriusnya proses sejak bahkan hingga persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
"Kita mulai awal sudah menduga seperti itu, artinya tidak ada keseriusan persidangan model A di PN Surabaya, di framing beberapa kali media kita sudah apatis," bebernya.
Makanya sejak awal, pihaknya tidak menyepakati jalannya proses penyidikan di laporan Model A oleh petugas Polda Jawa Timur. Hal inilah yang memunculkan dugaan kongkalikong atau kerjasama di antara lembaga penegak hukum mulai dari Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan PN Surabaya.
"Dari awal lima bulan yang lalu sudah nggak sepakat dengan penyidikan laporan model A, oleh petugas oleh Polda Jatim. Jadi Polda Jatim, kejaksaan tinggi, ujungnya di pengadilan PN Surabaya ini yang kita duga ada semacam pengkondisian, yang itu kita sesalkan, itu sangat melukai. Apalagi ini tragedi terbesar kedua nomor dua di dunia," paparnya.
Pihaknya mendorong laporan Model B di Polres Malang agar diproses dan dinaikkan ke ranah penyidikan. Pasalnya sejauh ini laporan hukum terkait dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana.
"Makanya kalau boleh usul dibebaskan saja semua terdakwa di pengadilan Surabaya, lebih baik fokus ke laporan model B 338 tentang pembunuhan," tukasnya.
Baca: 10.815 Wisman Kunjungi Jawa Timur Selama Januari 2023.
Sebagai informasi, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris telah menjalani vonis oleh majelis hakim penjara 1 tahun 6 bulan. Vonis dijatuhkan pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis (9/3/2023). Sementara itu, terdakwa Suko Sutrisno divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim.
Sementara tiga oknum polisi yakni Wahyu Setyo Pranoto sebagai eks Kabag Ops Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi eks Kasat Samapta Polres Malang, dan Hasdarmawan eks Danki 3 Brimob Polda Jatim, terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, yang menyebabkan orang lain meninggal dan luka-luka akibat kelalaiannya dalam tragedi Kanjuruhan. Ketiganya dituntut pidana penjara selama tiga tahun karena kelalaiannya menjalankan tugas.
Imam Hidayat, Ketua tim advokasi korban tragedi Kanjuruhan (Tatak) menuturkan, satu tersangka yakni eks Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita masih belum diproses berkas acara pemeriksaan, hingga tidak bisa disidangkan.
"Pertanyaannya dimana Hadian Lukita, Dirut LIB kan nggak muncul sampai sekarang, ini perkara sudah hampir selesai, dokumen belum juga dilengkapi oleh Polda Jatim, ini ada apa," ucap Imam Hidayat, saat dihubungi pada Jumat pagi (10/3/2023).
Sejak awal laporan model A digulirkan, Imam Hidayat memiliki kecurigaan besar apakah keadilan ini akan berpihak ke keluarga korban. Realita yang terjadi justru keadilan itu sulit diwujudkan, dengan ditandai tidak seriusnya proses sejak bahkan hingga persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
"Kita mulai awal sudah menduga seperti itu, artinya tidak ada keseriusan persidangan model A di PN Surabaya, di framing beberapa kali media kita sudah apatis," bebernya.
Makanya sejak awal, pihaknya tidak menyepakati jalannya proses penyidikan di laporan Model A oleh petugas Polda Jawa Timur. Hal inilah yang memunculkan dugaan kongkalikong atau kerjasama di antara lembaga penegak hukum mulai dari Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan PN Surabaya.
"Dari awal lima bulan yang lalu sudah nggak sepakat dengan penyidikan laporan model A, oleh petugas oleh Polda Jatim. Jadi Polda Jatim, kejaksaan tinggi, ujungnya di pengadilan PN Surabaya ini yang kita duga ada semacam pengkondisian, yang itu kita sesalkan, itu sangat melukai. Apalagi ini tragedi terbesar kedua nomor dua di dunia," paparnya.
Pihaknya mendorong laporan Model B di Polres Malang agar diproses dan dinaikkan ke ranah penyidikan. Pasalnya sejauh ini laporan hukum terkait dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana.
"Makanya kalau boleh usul dibebaskan saja semua terdakwa di pengadilan Surabaya, lebih baik fokus ke laporan model B 338 tentang pembunuhan," tukasnya.
Baca: 10.815 Wisman Kunjungi Jawa Timur Selama Januari 2023.
Sebagai informasi, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris telah menjalani vonis oleh majelis hakim penjara 1 tahun 6 bulan. Vonis dijatuhkan pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis (9/3/2023). Sementara itu, terdakwa Suko Sutrisno divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim.
Sementara tiga oknum polisi yakni Wahyu Setyo Pranoto sebagai eks Kabag Ops Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi eks Kasat Samapta Polres Malang, dan Hasdarmawan eks Danki 3 Brimob Polda Jatim, terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, yang menyebabkan orang lain meninggal dan luka-luka akibat kelalaiannya dalam tragedi Kanjuruhan. Ketiganya dituntut pidana penjara selama tiga tahun karena kelalaiannya menjalankan tugas.
(nag)
tulis komentar anda