Anggota DPRD Jatim Minta Pemerintah Ringankan Biaya Internet Siswa

SURABAYA - Proses belajar mengajar tahun ajaran baru 2020/2021 masih banyak dilakukan via online atau daring. Dampak akibat pandemi COVID-19 membuat proses tatap muka menjadi minim.

Karena itu, pemerintah harus memurahkan harga kuota atau paket internet bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar. (Baca juga: ahun Ajaran Baru Dimulai, 400 Ribu Siswa SMA/SMK Ikuti MPLS Daring )



Menurut anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin, proses belajar daring juga membutuhkan biaya yang butuh perhatian pemerintah. Dia meminta agar ada keringanan bagi masyarakat yang anaknya melaksanakan proses belajar mengajar di rumah dengan metode online. “Jangan diremehkan karena pembelian kuota internet juga membutuhkan uang,” katanya, Kamis (16/7/2020).

Bakal calon bupati Sidoarjo yang akrab disapa Mas Iin itu mengatakan, setiap sekolah bisa mendata jumlah siswa yang melaksanakan belajar daring. Nantinya, Dinas Pendidikan (Dindik) akan menindaklanjuti dengan pendataan atau penganggaran. “Jika kebutuhan anggaran bisa diback-up APBD ya malah lebih baik. Apalagi APBN,” ucapnya.