Komisi I DPR Dukung Gerak Cepat KSAD Dudung Atasi Konflik Papua
Sabtu, 11 Februari 2023 - 17:33 WIB
JAKARTA - Komisi I DPR mendukung langkah cepat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengirim pasukan tambahan ke Papua. Pasukan ini akan mencari dan mengevakuasi pilot pesawat Susi Air, Philips Mark Merhens yang hilang usai pesawatnya dibakar di Nduga.
Dukungan itu karena TNI adalah garda terdepan negara mengatasi masalah ancaman kemananan nasional khususnya separatisme.
Baca juga: Pesawat Susi Air Dibakar KKB Papua di Lapangan Terbang Nduga
“KSAD sudah bertindak sangat cepat dan pengiriman pasukan sudah tepat, mereka di sana diberikan otoritas yang tegas dan perintah yang jelas dan mendapatkan informasi yang tepat, persenjataan yang cukup,” kata anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Sabtu (11/2/2023).
Menurutnya, selama ini sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Oleh karena itu, wajar saja naluri Jenderal Dudung muncul dan bekerja keras untuk mengamankan seluruh rakyat dan NKRI.
“TNI dan Polri yang sudah diperintahkan oleh presiden dengan tegas dengan jelas dan terukur, jangan selalu HAM sebagai alasan, karena KKB sendiri tidak mempedulikan HAM korban,” katanya.
Dukungan itu karena TNI adalah garda terdepan negara mengatasi masalah ancaman kemananan nasional khususnya separatisme.
Baca juga: Pesawat Susi Air Dibakar KKB Papua di Lapangan Terbang Nduga
“KSAD sudah bertindak sangat cepat dan pengiriman pasukan sudah tepat, mereka di sana diberikan otoritas yang tegas dan perintah yang jelas dan mendapatkan informasi yang tepat, persenjataan yang cukup,” kata anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Sabtu (11/2/2023).
Menurutnya, selama ini sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Oleh karena itu, wajar saja naluri Jenderal Dudung muncul dan bekerja keras untuk mengamankan seluruh rakyat dan NKRI.
“TNI dan Polri yang sudah diperintahkan oleh presiden dengan tegas dengan jelas dan terukur, jangan selalu HAM sebagai alasan, karena KKB sendiri tidak mempedulikan HAM korban,” katanya.
Baca Juga
tulis komentar anda