Komisi I DPR Dukung Gerak Cepat KSAD Dudung Atasi Konflik Papua
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR mendukung langkah cepat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengirim pasukan tambahan ke Papua. Pasukan ini akan mencari dan mengevakuasi pilot pesawat Susi Air, Philips Mark Merhens yang hilang usai pesawatnya dibakar di Nduga.
Dukungan itu karena TNI adalah garda terdepan negara mengatasi masalah ancaman kemananan nasional khususnya separatisme.
Baca juga: Pesawat Susi Air Dibakar KKB Papua di Lapangan Terbang Nduga
“KSAD sudah bertindak sangat cepat dan pengiriman pasukan sudah tepat, mereka di sana diberikan otoritas yang tegas dan perintah yang jelas dan mendapatkan informasi yang tepat, persenjataan yang cukup,” kata anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Sabtu (11/2/2023).
Menurutnya, selama ini sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Oleh karena itu, wajar saja naluri Jenderal Dudung muncul dan bekerja keras untuk mengamankan seluruh rakyat dan NKRI.
“TNI dan Polri yang sudah diperintahkan oleh presiden dengan tegas dengan jelas dan terukur, jangan selalu HAM sebagai alasan, karena KKB sendiri tidak mempedulikan HAM korban,” katanya.
Lebih lanjut, Dave menambahkan tindakan teroris KKB ini cukup menggangu proses pembangunan di Papua. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pelayanan sosial secara unum cukup terganggu dari tindakan teroris KKB tersebut.
“Ini mencoreng nama baik Indonesia juga. Dan juga bisa berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi aparat TNI-Polri, BIN harus bertindak tegas, mengejar pelaku baik yang terlibat langsung maupun yang merencanakan, baik yang mensuplay logistik atau pendanaan, apalagi persenjataan kepada KKB ini,” tegas politisi dari Fraksi Golkar ini.
Dave juga mendukung Jenderal Dudung terus menggunakan pendekatan persuasif untuk menumpas teroris KKB.
“Langkah Jenderal Dudung sudah sangat tepat dan sesuai koridor Negara, karena KKB ini kalau sudah melakukan tindakan mereka berlari dan bersembunyi di tengah-tengah masyaeakat (sipil),” pungkas Dave.
Lihat Juga: Soroti Program Transmigrasi ke Papua, Tokoh Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat yang Harus Dilakukan
Dukungan itu karena TNI adalah garda terdepan negara mengatasi masalah ancaman kemananan nasional khususnya separatisme.
Baca juga: Pesawat Susi Air Dibakar KKB Papua di Lapangan Terbang Nduga
“KSAD sudah bertindak sangat cepat dan pengiriman pasukan sudah tepat, mereka di sana diberikan otoritas yang tegas dan perintah yang jelas dan mendapatkan informasi yang tepat, persenjataan yang cukup,” kata anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Sabtu (11/2/2023).
Menurutnya, selama ini sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Oleh karena itu, wajar saja naluri Jenderal Dudung muncul dan bekerja keras untuk mengamankan seluruh rakyat dan NKRI.
“TNI dan Polri yang sudah diperintahkan oleh presiden dengan tegas dengan jelas dan terukur, jangan selalu HAM sebagai alasan, karena KKB sendiri tidak mempedulikan HAM korban,” katanya.
Lebih lanjut, Dave menambahkan tindakan teroris KKB ini cukup menggangu proses pembangunan di Papua. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pelayanan sosial secara unum cukup terganggu dari tindakan teroris KKB tersebut.
“Ini mencoreng nama baik Indonesia juga. Dan juga bisa berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi aparat TNI-Polri, BIN harus bertindak tegas, mengejar pelaku baik yang terlibat langsung maupun yang merencanakan, baik yang mensuplay logistik atau pendanaan, apalagi persenjataan kepada KKB ini,” tegas politisi dari Fraksi Golkar ini.
Dave juga mendukung Jenderal Dudung terus menggunakan pendekatan persuasif untuk menumpas teroris KKB.
“Langkah Jenderal Dudung sudah sangat tepat dan sesuai koridor Negara, karena KKB ini kalau sudah melakukan tindakan mereka berlari dan bersembunyi di tengah-tengah masyaeakat (sipil),” pungkas Dave.
Lihat Juga: Soroti Program Transmigrasi ke Papua, Tokoh Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat yang Harus Dilakukan
(shf)