UNUSIA Gelar FGD Soal Penanganan Hukum Dunia Kedokteran di Menteng Jakpus
Senin, 30 Januari 2023 - 19:58 WIB
Melalui FGD ini, pihaknya ingin keterbukaan informasi dan transparansi proses hukum yang dialami dokter. “Karena selama ini dirasa oleh kita itu tidak transparan, padahal asas hukum itu soal transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.
Hal sama juga diungkapkan Perwakilan Komnas HAM Anis Hidayah. Dia berharap penegakan disiplin kedokteran di Indonesia harus dipastikan ada perspektif HAM yang dipegang.
Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan, kita berharap tidak ada putusan yang mencederai HAM khususnya hak atas keadilan.
“Karena dalam prinsip hak atas keadilan ini membutuhkan satu mekanisme hukum yang berpegang erat pada prosedural dan substansi di mana prosesnya harus independen dan profesional, terbuka, serta akuntabel,” kata Anis.
Menyikapi itu, perwakilan Direktorat SDM Kementerian Kesehatan Dery mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenkes telah menyiapkan SOP yang wajib dipatuhi atau dijalankan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
Hal sama juga diungkapkan Perwakilan Komnas HAM Anis Hidayah. Dia berharap penegakan disiplin kedokteran di Indonesia harus dipastikan ada perspektif HAM yang dipegang.
Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan, kita berharap tidak ada putusan yang mencederai HAM khususnya hak atas keadilan.
“Karena dalam prinsip hak atas keadilan ini membutuhkan satu mekanisme hukum yang berpegang erat pada prosedural dan substansi di mana prosesnya harus independen dan profesional, terbuka, serta akuntabel,” kata Anis.
Menyikapi itu, perwakilan Direktorat SDM Kementerian Kesehatan Dery mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenkes telah menyiapkan SOP yang wajib dipatuhi atau dijalankan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
(jon)
Lihat Juga :