UNUSIA Gelar FGD Soal Penanganan Hukum Dunia Kedokteran di Menteng Jakpus
Senin, 30 Januari 2023 - 19:58 WIB
loading...
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Kampus A UNUSIA, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Kampus A UNUSIA, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng , Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023). FGD membahas soal konflik kedokteran dengan hukum.
Akademisi Hukum Tata Negara UNUSIA Muhtar Said menuturkan dirinya ingin membekali mahasiswa dalam proses penanganan hukum di dunia kedokteran.
“Dalam konteks ini, kita soal penanganan hukumnya dan tindakan hukumnya. Jadi konsep disiplin kita ada kritik terhadap undang-undang itu sendiri bahwa kalau bisa itu yang namanya disiplin disamakan dengan kode etik,” ujarnya.
Baca juga: Tantangan Dunia Kedokteran di Indonesia
Melalui FGD ini, pihaknya ingin keterbukaan informasi dan transparansi proses hukum yang dialami dokter. “Karena selama ini dirasa oleh kita itu tidak transparan, padahal asas hukum itu soal transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.
Hal sama juga diungkapkan Perwakilan Komnas HAM Anis Hidayah. Dia berharap penegakan disiplin kedokteran di Indonesia harus dipastikan ada perspektif HAM yang dipegang.
Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan, kita berharap tidak ada putusan yang mencederai HAM khususnya hak atas keadilan.
“Karena dalam prinsip hak atas keadilan ini membutuhkan satu mekanisme hukum yang berpegang erat pada prosedural dan substansi di mana prosesnya harus independen dan profesional, terbuka, serta akuntabel,” kata Anis.
Menyikapi itu, perwakilan Direktorat SDM Kementerian Kesehatan Dery mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenkes telah menyiapkan SOP yang wajib dipatuhi atau dijalankan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
Akademisi Hukum Tata Negara UNUSIA Muhtar Said menuturkan dirinya ingin membekali mahasiswa dalam proses penanganan hukum di dunia kedokteran.
“Dalam konteks ini, kita soal penanganan hukumnya dan tindakan hukumnya. Jadi konsep disiplin kita ada kritik terhadap undang-undang itu sendiri bahwa kalau bisa itu yang namanya disiplin disamakan dengan kode etik,” ujarnya.
Baca juga: Tantangan Dunia Kedokteran di Indonesia
Melalui FGD ini, pihaknya ingin keterbukaan informasi dan transparansi proses hukum yang dialami dokter. “Karena selama ini dirasa oleh kita itu tidak transparan, padahal asas hukum itu soal transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.
Hal sama juga diungkapkan Perwakilan Komnas HAM Anis Hidayah. Dia berharap penegakan disiplin kedokteran di Indonesia harus dipastikan ada perspektif HAM yang dipegang.
Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan, kita berharap tidak ada putusan yang mencederai HAM khususnya hak atas keadilan.
“Karena dalam prinsip hak atas keadilan ini membutuhkan satu mekanisme hukum yang berpegang erat pada prosedural dan substansi di mana prosesnya harus independen dan profesional, terbuka, serta akuntabel,” kata Anis.
Menyikapi itu, perwakilan Direktorat SDM Kementerian Kesehatan Dery mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenkes telah menyiapkan SOP yang wajib dipatuhi atau dijalankan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
(jon)
Lihat Juga :
