Bandara Kertajati Dijual, Saudi dan India Jadi Pemegang Saham
Senin, 23 Januari 2023 - 16:53 WIB
Agus menjelaskan, investasi ke sebuah perusahaan merupakan hal yang wajar. Pasalnya, investasi tersebut bakal membantu menggeliatkan perekonomian dan beberapa sektor lain dari Bandara Kertajati itu sendiri.
"Jadi artinya sebetulnya dari segi bisnis itu hal yang biasa dan lumrah gimana ada orangnya yang berminat untuk investasi itu kita akomodir kan. Tapi yang penting nanti untuk men-support daripada proses pengoperasian dan bisnisnya," jelasnya.
Baca: Bandara Kertajati Fasilitasi Pengiriman Komoditas Porang ke Mancanegara
Meski begitu, Agus juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Saudi maupun India tersebut belum mencapai kata sepakat soal investasi di Bandara Kertajati. Sejauh ini, kata Agus, mereka masih mempertimbangkan penanaman modal di bandara terbesar kedua di Indonesia itu.
Namun yang pasti, Agus kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan jadi pemilik saham mayoritas apabila nanti jadi berinvestasi. Artinya, saham perusahaan mereka tidak akan di atas 51 persen.
"Sebagaimana penjualan saham yang lainnya. Cuma memang mereka tidak boleh lebih, sahamnya itu harus di bawah 51 persen. Sehingga pemerintah Indonesia atau Jabar itu mempunyai kewenangan pemenangan saham yang lebih besar," tandasnya.
"Jadi artinya sebetulnya dari segi bisnis itu hal yang biasa dan lumrah gimana ada orangnya yang berminat untuk investasi itu kita akomodir kan. Tapi yang penting nanti untuk men-support daripada proses pengoperasian dan bisnisnya," jelasnya.
Baca: Bandara Kertajati Fasilitasi Pengiriman Komoditas Porang ke Mancanegara
Meski begitu, Agus juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Saudi maupun India tersebut belum mencapai kata sepakat soal investasi di Bandara Kertajati. Sejauh ini, kata Agus, mereka masih mempertimbangkan penanaman modal di bandara terbesar kedua di Indonesia itu.
Namun yang pasti, Agus kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan jadi pemilik saham mayoritas apabila nanti jadi berinvestasi. Artinya, saham perusahaan mereka tidak akan di atas 51 persen.
"Sebagaimana penjualan saham yang lainnya. Cuma memang mereka tidak boleh lebih, sahamnya itu harus di bawah 51 persen. Sehingga pemerintah Indonesia atau Jabar itu mempunyai kewenangan pemenangan saham yang lebih besar," tandasnya.
Lihat Juga :