Kasus UPS, Bareskrim Harus Periksa Jokowi dan Ahok
Kamis, 30 April 2015 - 22:18 WIB
Kasus UPS, Bareskrim Harus Periksa Jokowi dan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri diminta memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku mantan Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan kasus korupsi UPS. Permintaan pemeriksaan tersebut karena keduanya dinilai bertanggung jawab atas pengadaan UPS.
"Harusnya semua eksekutif pun dipanggil dong. Sekdanya, Wakilnya (Djarot) dan Gubernur Ahok juga. Begitu juga Presidennya-lah, kan pelaksananya," kata mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Igo Ilham, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika Bareskrim mengedepankan rasa keadilan pemeriksaan terhadap mereka harus dilakukan "Harusnya adil, pemeriksaan dilakukan secara meyeluruh," ujarnya.
Igo pun menambahkan, jika dipanggil pun, semua pihak sudah seharusnya bersikap secara kooperatif, agar pihak kepolisian dapat dengan mudah mengungkap adanya oknum yang terlibat.
Sekadar diketahui, dalam dugaan kasus korupsi UPS itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Ahok menjabat sebagai wakil Jokowi.
"Harusnya semua eksekutif pun dipanggil dong. Sekdanya, Wakilnya (Djarot) dan Gubernur Ahok juga. Begitu juga Presidennya-lah, kan pelaksananya," kata mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Igo Ilham, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika Bareskrim mengedepankan rasa keadilan pemeriksaan terhadap mereka harus dilakukan "Harusnya adil, pemeriksaan dilakukan secara meyeluruh," ujarnya.
Igo pun menambahkan, jika dipanggil pun, semua pihak sudah seharusnya bersikap secara kooperatif, agar pihak kepolisian dapat dengan mudah mengungkap adanya oknum yang terlibat.
Sekadar diketahui, dalam dugaan kasus korupsi UPS itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Ahok menjabat sebagai wakil Jokowi.
(mhd)