Belum Miliki BPBD, Pemkab Cirebon Disemprot Deddy Mizwar
Selasa, 28 April 2015 - 16:09 WIB
Belum Miliki BPBD, Pemkab Cirebon Disemprot Deddy Mizwar
A
A
A
CIREBON - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon karena belum juga memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga longsor di Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, terjadi.
Dia memperingatkan, bencana tak bisa diprediksi. Dia lalu memberi waktu lima bulan bagi Pemkab Cirebon untuk membentuk BPBD.
"Jangan merasa aman, Jabar ini ring of fire. Lihat longsor sekarang, tak ada hujan tapi terjadi bencana ini. Banjir dan gempa itu bencana yang tak terdeteksi," kata dia di sela meninjau lokasi longsor, Selasa (28/4/2015). (Baca: Longsor Gunung Kuda, Dua Tewas)
Keberadaan BPBD, lanjut dia, penting sebagai penanggung jawab dan mempermudah pemberian bantuan.
Bahkan, keberadaan BPBD bisa mengurangi risiko bencana melalui pelatihan mitigasi dan menyelamatkan nyawa manusia.
"Di mana di Jabar yang tak ada bencana. Pemkab harus menyadari itu, segera bikin BPBD. Kami beri waktu lima bulan ke depan," perintah dia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Dudung Mulyana yang turut meninjau bersama Wagub Jabar Deddy Mizwar menjelaskan, Pemkab telah berproses membentuk BPBD.
Hingga kini pembentukannya dalam proses pembahasan perubahan Perda Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja (SOTK) dengan DPRD Kabupaten Cirebon.
"Untuk mematangkan penyusunan BPBD, kami sudah studi banding ke Kabupaten Bandung Barat," terang dia.
Dia mengatakan, kemungkinan BPBD akan digabung dengan Dinas Sosial dan menjadi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dia memperingatkan, bencana tak bisa diprediksi. Dia lalu memberi waktu lima bulan bagi Pemkab Cirebon untuk membentuk BPBD.
"Jangan merasa aman, Jabar ini ring of fire. Lihat longsor sekarang, tak ada hujan tapi terjadi bencana ini. Banjir dan gempa itu bencana yang tak terdeteksi," kata dia di sela meninjau lokasi longsor, Selasa (28/4/2015). (Baca: Longsor Gunung Kuda, Dua Tewas)
Keberadaan BPBD, lanjut dia, penting sebagai penanggung jawab dan mempermudah pemberian bantuan.
Bahkan, keberadaan BPBD bisa mengurangi risiko bencana melalui pelatihan mitigasi dan menyelamatkan nyawa manusia.
"Di mana di Jabar yang tak ada bencana. Pemkab harus menyadari itu, segera bikin BPBD. Kami beri waktu lima bulan ke depan," perintah dia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Dudung Mulyana yang turut meninjau bersama Wagub Jabar Deddy Mizwar menjelaskan, Pemkab telah berproses membentuk BPBD.
Hingga kini pembentukannya dalam proses pembahasan perubahan Perda Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja (SOTK) dengan DPRD Kabupaten Cirebon.
"Untuk mematangkan penyusunan BPBD, kami sudah studi banding ke Kabupaten Bandung Barat," terang dia.
Dia mengatakan, kemungkinan BPBD akan digabung dengan Dinas Sosial dan menjadi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Daerah.
(zik)
