50% Warga Kabupaten Subang Berstatus Miskin

SUBANG - Sebanyak 760.000 jiwa (50%) dari 1,6 juta penduduk Kabupaten Subang, berstatus miskin.

Jumlah sebanyak ini mengacu pada data pe nerima berbagai jenis bantuan, seperti raskin, Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan lainnya. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dae rah (TKPKD), yang juga Wa kil Bupati Subang, Imas Arumningsih, menyebut, versi resmi pemerintah, data warga mi skin di Subang ini hanya 18%.

Tapi kalau versi penerima bantuan, jumlahnya (warga miskin) bisa mencapai 50% dari total 1,6 juta penduduk, atau sebanyak 760.000 orang. “Sebab, begitu ada bantuan, banyak masyarakat yang sebetulnya hidup mampu, tiba-tiba menjadi atau mengaku-ngaku miskin. Karena itu, data kemiskinan ini harus terus divalidasi lagi,”papar Imas kepada KORAN SINDO usai rakor penanggulangan kemiskinan di kantor Bappeda Subang, kemarin.

Sekarang ini, kata dia, data pasti mengenai jumlah warga miskin di Subang belum tersedia. Sebab, ada beragam versi mengenai jumlah warga miskin, yang semuanya berbeda-beda di setiap instansi, sehingga membingungkan. Dalam tingkatan tertentu, beragamnya data jumlah warga miskin menyebabkan banyak bantuan pemerintah yang didistribusikan ke masyarakat, tidak tepat sasaran. Sehingga terkadang memicu konflik ketidakadilan antara mereka yang mendapat dengan yang tidak mendapat bantuan.

Karena itu, Imas meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mengoordinasikan instansi-instansi lainnya untuk mem validasi ulang data kemiskinan dan menyeragamkannya. Hal ini penting agar sasaran/penerima bantuan maupun pembangunan tepat sasaran.

“Kami ingin data warga mis kin ini benar-benar valid, akurat dan seragam. Karena itu barometernya tolong diperjelas. Supaya ketahuan dan terdata siapa saja warga yang benar-benar miskin itu. Sebab, kalau datanya akurat, pelaksanaan pembangunan maupun penyaluran bantuan bisa tepat sasaran,”bebernya.

Kepala Bappeda Subang Komir Bastaman menambahkan, peta sebaran warga miskin cenderung merata di setiap kecamatan. Untuk menguranginya, pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan penanggulangan ke - miskinan, yang tersebar di mayoritas SKPD, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, usaha kecil menengah hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Selain itu, pemerintah juga berupaya membuka lebarlebar peluang lapangan kerja agar bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. Sedangkan untuk memvalidasi data warga miskin, kami sudah menginstruksikan 30 camat agar melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran da ta,” pung kasnya.

Usep husaeni