Independen Butuh 6,5% Dukungan

TASIKMALAYA - Calon bupati dari perseorangan harus me ngumpulkan 106.716 dukungan untuk bisa ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah tersebut berdasarkan per syaratan yang ditetapkan un dang-undang bagi dukungan calon perseorangan sebesar 6,5%. Angka itu diketahui setelah adanya penyerahan data agregat kependudukan (DAK) dari pemkab ke KPU. DAK menyebutkan, jumlah penduduk Ka bu paten Tasikmalaya sebanyak 1.641.787 jiwa.

Namun menurut Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat, jumlah DAK yang diserahkan pemerintah itu kemudian akan dilakukan pencocokan dan penelitian sehingga ditemukan data warga yang memiliki hak pilih.

Kemudian data tersebut akan di - tetapkan menjadi data pe milih sementara (DPS), dan se lanjutnya disosialisasikan kepada seluruh partai politik hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). “Tentu sosialisasi kepada seluruh partai politik akan di la kukan semaksimal mungkin. Bahkan, siapa pun termasuk kalang an masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam penetapan jumlah pemilih ini. Memang untuk calon yang hendak maju dari jalur perseorangan ha rus mendapatkan dukungan se banyak itu yang dibuktikan dengan formulir dan foto kopi KTP,” ungkap Deden.

Data itu pun kemudian bakal men jadi dasar pendirian TPS di 351 desa pada 39 kecamatan. Tetapi diharapkan penelitian dari daftar pemilih harus di lakukan seoptimal mungkin. Pasal nya, persoalan data jumlah pemilih selalu menjadi titik dasar munculnya persoalan politik.

Meski hingga saat ini belum di ketahui berapa pasangan calon yang hendak maju pada pilkada mendatang. Meskipun sejumlah nama telah digadangga dang bakal maju pada pilkada kali ini, misalnya Bupati Uu Ruzhanul Ulum, kemudian Ketua DPC PKB Haris Sanjaya, Ketua DPD PAN Deni R Sagara, Wakil Bupati Ade Sugianto dari DPC PDIP, serta dari jalur perseorang an muncul nama Gaosul Adim dari Pamijahan dan sejum lah nama lainnya.

“Ya data pemilih memang ha rus mendapatkan perhatian lebih, karena biasanya titik awal munculnya persoalan dari sini. Sosiali sasi serta keterlibatan par tai politik dan masyarakat sa ngat penting, sehingga bisa men jadi legitimasi juga pada penetapan DPT nantinya. Saya yakin KPU bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, apalagi telah melaksanakan pilkada, pilgub, dan pilpres, yang nyaris tanpa persoalan,” ujar Ke tua DPD KNPI Kabupaten Tas ik malaya Nana Sumarna.

Sementara itu, Panwaslu Kabupaten Pangandaran mulai ter bentuk, sebagai persiapan meng hadapi pilkada. Anggota Kominisioner Panwaslu Imam Ibnu Hajar mengatakan, saat ini Ko misioner Panwaslu ber jumlah tiga orang. “Ketiganya, antara lain saya, Uri Juawaeni dan Iwan Yudiawan,” kata Imam.

Dia menambahkan, pasca - pembentukan Panwaslu, akan lang sung ditindaklanjuti dengan pembentukan Panwaslu di tingkat Kecamatan (Panwascam). Sementara Uri Juawaeni meng ungkapkan, lembaganya saat tengah menghadapi kendala untuk posisi kepala seksi.

Sebab kepala seksi harus diisi PNS. Sementara di Kabupaten Pa ngandaran jumlah PNS masih kurang. “Rencananya kami akan mengambil PNS dari Kabupaten Ciamis,” ungkap Uri.

Nanang kuswara/ syamsul ma’arif