Pembagian Dana PSKS Bikin Cemas Perangkat Desa
Sabtu, 18 April 2015 - 12:51 WIB
Pembagian Dana PSKS Bikin Cemas Perangkat Desa
A
A
A
JOMBANG - Setiap pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), kecemasan selalu melanda para perangkat desa. Mereka selalu merasa cemas jika sewaktu-waktu terjadi gejolak dan protes dari warganya yang tidak menerima PSKS.
Hal ini pula yang dirasakan Kepala Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Ahmad Wahyudi.
Sebab, dalam praktiknya, jumlah warga yang menerima PSKS dengan yang tidak menerima selama ini lebih banyak yang tidak menerima.
Seperti di Desa Pesantren ini, kepala desa sebenarnya sudah mengajukan revisi data warga miskin yang baru dengan jumlah 284 orang.
Namun, saat pembagian PSKS berlangsung, tetap saja data yang dipakai pemerintah data lama dan yang menerima hanya 106 warga.
Akibatnya, berkali-kali para perangkat desa diprotes oleh warga. Untuk mengantisipasi gejolak warga tersebut, seringkali para perangkat desa harus merogoh uang dari koceknya sendiri untuk diberikan pada warga yang protes agar tidak protes lagi.
Ahmad Wahyudi meminta pemerintah segera memperbarui data dalam pembagian PSKS periode berikutnya agar gejolak yang terjadi di masyarakat tidak terus berkepanjangan dan semakin parah.
Sementara, dalam pembagian dana PSKS Sabtu (18/4/2015) ini di Desa Pesantren, ratusan warga kembali berdesakan.
Karena tidak sabar, warga berebut saling mendahului agar bisa segera menerima uang PSKS dan melanjutkan pekerjaan di tempat kerjanya masing-masing.
Bagi salah seorang warga, Khoirul Huda, pembagian PSKS seperti ini sangat ditunggu-tunggu karena bisa membantu biaya belanja di rumah maupun biaya anak-anaknya di sekolah.
Hal ini pula yang dirasakan Kepala Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Ahmad Wahyudi.
Sebab, dalam praktiknya, jumlah warga yang menerima PSKS dengan yang tidak menerima selama ini lebih banyak yang tidak menerima.
Seperti di Desa Pesantren ini, kepala desa sebenarnya sudah mengajukan revisi data warga miskin yang baru dengan jumlah 284 orang.
Namun, saat pembagian PSKS berlangsung, tetap saja data yang dipakai pemerintah data lama dan yang menerima hanya 106 warga.
Akibatnya, berkali-kali para perangkat desa diprotes oleh warga. Untuk mengantisipasi gejolak warga tersebut, seringkali para perangkat desa harus merogoh uang dari koceknya sendiri untuk diberikan pada warga yang protes agar tidak protes lagi.
Ahmad Wahyudi meminta pemerintah segera memperbarui data dalam pembagian PSKS periode berikutnya agar gejolak yang terjadi di masyarakat tidak terus berkepanjangan dan semakin parah.
Sementara, dalam pembagian dana PSKS Sabtu (18/4/2015) ini di Desa Pesantren, ratusan warga kembali berdesakan.
Karena tidak sabar, warga berebut saling mendahului agar bisa segera menerima uang PSKS dan melanjutkan pekerjaan di tempat kerjanya masing-masing.
Bagi salah seorang warga, Khoirul Huda, pembagian PSKS seperti ini sangat ditunggu-tunggu karena bisa membantu biaya belanja di rumah maupun biaya anak-anaknya di sekolah.
(zik)
