Puluhan Ribu KK Tak Layak Terima Raskin
Sabtu, 18 April 2015 - 10:41 WIB
Puluhan Ribu KK Tak Layak Terima Raskin
A
A
A
BANTUL - Penyaluran beras miskin (raskin) di Bantul sejak tiga tahun terakhir banyak yang tidak tepat sasaran.
Sebab, jumlah penerima raskin di Bantul lebih tinggi dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten tersebut. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Suarman mengatakan, jumlah penerima raskin di Kabupaten Bantul dalam tiga tahun terakhir mulai 2013 hingga 2015 ada sebanyak 88.161 rumah tangga sasaran (RTS). Padahal, berdasarkan data yang dimiliki Kabupaten Bantul, jumlah keluarga miskin hanya sebanyak 38.056 kepala keluarga (KK).
“Penerima raskin tersebut berdasarkan data dari verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu,” katanya. Meski mengetahui tidak tepat sasaran, pihaknya tetap mengklaim semua raskin disalurkan berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki oleh BPS. Pihaknya mengaku hanya tinggal menjalankan perintah dari pusat, yaitu menyalurkan raskin sesuai pagu yang diberikan.
Terkait dengan kemungkinan praktik penyaluran raskin di masyarakat yang tidak sesuai petunjuk, dia tidak bersedia berkomentar banyak. Selain data yang berbeda dengan yang dimiliki Pemkab Bantul, kemungkinan tidak tepat sasaran tersebut juga karena data yang digunakan dianggap sudah usang.
Menurutnya, kondisi pada 2011 saat verifikasi sudah berbeda dengan kondisi saat ini. Banyak warga yang sudah jauh berubah tingkat kesejahteraannya. Contohnya, lanjut Suarman, pada 2012 lalu Bantul mendapatkan alokasi penerima raskin sebanyak 105.000 KK. Data tersebut berdasarkan data dari BPS pada 2008 silam.
Padahal, tahun itu, berdasarkan verifikasi 2011, ternyata jumlah KK miskin hanya 88.161. Tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi di lapangan. “Dinamika data harusnya juga diikuti,” katanya.
Kementrian Sosial, klaimnya, sebetulnya sudah menyadari hal tersebut. Terlebih dengan adanya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang belum lama ini diluncurkan. Kementrian Sosial akan melakukan validasi data dengan membentuk tim verifikasi data kemiskinan. Kemungkinan besar tim tersebut akan dibentuk sekitar April hingga Mei.
Terpisah, anggota DPRD Bantul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan jumlah penerima raskin yang melebihi jumlah penduduk miskin di Bantul. Dengan kuota yang melebihi jumlah penerima tersebut, dimungkinkan akan terjadi salah sasaran semakin besar.
Bantul tahun ini mendapat jatah raskin terbanyak di DIY. “Ini yang menjadi pertanyaan kami. Program pengentasan kemiskinan cukup banyak, tetapi mengapa jumlah penduduk miskin masih terbanyak di DIY,” tandasnya.
Erfanto linangkung
Sebab, jumlah penerima raskin di Bantul lebih tinggi dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten tersebut. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Suarman mengatakan, jumlah penerima raskin di Kabupaten Bantul dalam tiga tahun terakhir mulai 2013 hingga 2015 ada sebanyak 88.161 rumah tangga sasaran (RTS). Padahal, berdasarkan data yang dimiliki Kabupaten Bantul, jumlah keluarga miskin hanya sebanyak 38.056 kepala keluarga (KK).
“Penerima raskin tersebut berdasarkan data dari verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu,” katanya. Meski mengetahui tidak tepat sasaran, pihaknya tetap mengklaim semua raskin disalurkan berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki oleh BPS. Pihaknya mengaku hanya tinggal menjalankan perintah dari pusat, yaitu menyalurkan raskin sesuai pagu yang diberikan.
Terkait dengan kemungkinan praktik penyaluran raskin di masyarakat yang tidak sesuai petunjuk, dia tidak bersedia berkomentar banyak. Selain data yang berbeda dengan yang dimiliki Pemkab Bantul, kemungkinan tidak tepat sasaran tersebut juga karena data yang digunakan dianggap sudah usang.
Menurutnya, kondisi pada 2011 saat verifikasi sudah berbeda dengan kondisi saat ini. Banyak warga yang sudah jauh berubah tingkat kesejahteraannya. Contohnya, lanjut Suarman, pada 2012 lalu Bantul mendapatkan alokasi penerima raskin sebanyak 105.000 KK. Data tersebut berdasarkan data dari BPS pada 2008 silam.
Padahal, tahun itu, berdasarkan verifikasi 2011, ternyata jumlah KK miskin hanya 88.161. Tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi di lapangan. “Dinamika data harusnya juga diikuti,” katanya.
Kementrian Sosial, klaimnya, sebetulnya sudah menyadari hal tersebut. Terlebih dengan adanya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang belum lama ini diluncurkan. Kementrian Sosial akan melakukan validasi data dengan membentuk tim verifikasi data kemiskinan. Kemungkinan besar tim tersebut akan dibentuk sekitar April hingga Mei.
Terpisah, anggota DPRD Bantul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan jumlah penerima raskin yang melebihi jumlah penduduk miskin di Bantul. Dengan kuota yang melebihi jumlah penerima tersebut, dimungkinkan akan terjadi salah sasaran semakin besar.
Bantul tahun ini mendapat jatah raskin terbanyak di DIY. “Ini yang menjadi pertanyaan kami. Program pengentasan kemiskinan cukup banyak, tetapi mengapa jumlah penduduk miskin masih terbanyak di DIY,” tandasnya.
Erfanto linangkung
(ftr)
