Konsolidasi Partai Golkar Ricuh

MEDAN - Konsolidasi internal Partai Golkar Sumatera Utara kubu Agung Laksono di Balai Raya Hotel Tiara, Medan, Sabtu (11/4), tak seperti yang diharapkan. Sudah diprediksi sebelumnya kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie tidak tinggal diam atas pelaksanaan konsolidasi.

Meski hadir dalam konsolidasi, mereka menolak acara tersebut dan menyatakan dukungannya kepada Aburizal Bakrie. Kericuhan mulai terjadi saat Pelaksana tugas (Plt) DPD Partai Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan mulai menyampaikan sambutannya. Saat Leo berbicara, justru peserta konsolidasi berteriak menolak kehadirannya. “Hei, bukan kau ketuanya. Ketua Golkar Sumut itu Ajib Shah, turun kau,” kata kader muda Partai Golkar Kabupaten Serdangbedagai, Ziad Ananta.

Teriakan ini diikuti puluhan kader Partai Golkar lainnya yang berada di barisan kiri podium. Leo pun menghentikan pidatonya. Saat itu, Leo mencoba menenangkan massa. “Kami hargai. Silakan berjuang bersama ARB (Aburizal Bakrie) dengan PTUN-nya. Tapi tolong tenang dulu, saya mau bicara,” kata Leo. Bukannya malah tenang, teriakan para kader Golkar itu justru semakin kuat.

“Ridho (Yasyir Ridho) pengkhianat. Ridho pengkhianat. Turun kau Leo,” ujar para kader. Karena situasi ruangan tak kondusif untuk berpidato, Leo pun mempersingkat pidatonya. “Kalau tidak mau (tenang) juga silakan keluar. Bagi yang mendukung Agung Laksono saya minta berdiri di sisi kanan podium. Kita tunjukkan siapa yang lebih banyak,” pungkasnya. Setelah Leo Nababan menuntaskan pidato singkatnya, Agung Laksono pun didaulat naik ke podium.

Hal tak mengenakkan juga dialami Agung. Saat Agung naik, massa Ziad Ananta, terus berteriak menolak konsolidasi Agung Laksono. Sebelum memulai pidatonya, Agung Laksono sempat mengajak massa Partai Golkar yang hadir untuk menyanyikan lagu nasional “Satu Nusa Satu Bangsa”. Saat itu pula massa pendukung Aburizal Bakrie, melawannya dengan kumandang takbir.

“Allahuakbar, Allahuakbar,” teriak mereka. Setelah massa agak tenang, Agung pun melanjutkan pidatonya. “Saya ke sini untuk menjalankan tugas yang diberikan untuk menyelamatkan partai ini. Konsolidasi organisasi penting untuk menghadapi tantangan ke depan,” kata Agung. Bagaimana pun juga, semua kader Partai Golkar adalah saudara. “Ajib Shah saudara kita.

Yasyir Ridho juga saudara kita. Sekarang sudah ada SK Menkumham yang menjadi acuan kita. Saya ke sini tidak untuk membawa perpecahan. Konsolidasi ini adalah amanat Mahkamah Partai dan pemerintah. Riak-riak seperti ini biasa, yang jelas konsolidasi ini adalah amanah konstitusi,” bebernya. Dia menambahkan, perbedaan pendapat seperti ini merupakan dinamika organisasi.

“Silakan berbeda pendapat. Tapi nanti silakan bermusyawarah, bicara baik-baik. Karena kita sudah ganti slogan partai dalam Munas Ancol dari Suara Golkar Suara Rakyat, menjadi Suara Rakyat Suara Golkar,” ungkapnya Dari pengamatan KORAN SINDO MEDAN, konsolidasi internal Partai Golkar Sumut yang dihadiri Agung Laksono di Balai Raya Hotel Tiara terasa hambar.

Pasalnya hanya segelintir kader utama Partai Golkar di Sumut yang hadir. Sosok seperti HM Syaf Lubis, Ketua DPD Partai Golkar Medan sekaligus Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumut tidak tampak di arena konsolidasi. Indra Alamsyah yang menjabat Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sumut sekaligus anggota DPRD Sumut; Wagirin Arman selaku Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sumut dan anggota DPRD Sumut juga tidak terlihat dalam pertemuan itu.

Padahal SOKSI dan MKGR merupakan organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Plt Sekretaris DPD Golkar Sumut versi Munas Ancol, Eswin Soekardja tidak mempersoalkan hal tersebut. “Tidak masalah bagi kita. Nanti waktu yang akan menjawabnya. Kebenaran pasti akan datang. Kita punya SK Menkumham. Putusan sela PTUN tidak membatalkan, hanya menunda.

Jadi kita tetap jalan sesuai putusan Mahkamah Partai yang final dan mengikat,” katanya kepada wartawan. Dalam kesempatan itu, Eswin menyebutkan, DPD Partai Golkar di 33 kabupaten/kota di Sumut dalam status lowong karena sudah berakhir periodesasinya. Dia mengakui, Agung Laksono dan Leo Nababan yang sebelumnya berjanji akan membawa SK pengangkatan pelaksana tugas (Plt) DPD Partai Golkar di kabupaten/kota belum membawa surat itu.

Dengan begitu, dalamkonsolidasi Partai Golkar SumutdenganAgungLaksonotidak dihadiri oleh DPD II Partai Golkar kabupaten/kota di Sumut. “Ini kan soal administrasi saja. Belum ada SK untuk Plt Ketua DPD Partai Golkar di kabupaten/ kota. Mungkin pekan depan sudah ada. Ya, SK belum ada. Tapi mereka yang merasa sudah jadi Plt kan hadir. Suratnya saja yangbelum.

Jadi semua hadir dari 33 kabupaten/kota,” tegasnya. Sebelumnya, di arena pertemuan itu terlihat sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara yang diplot Agung Laksono masuk ke jajaran kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut. Seperti Chaidir Ritonga, Biller Pasaribu, Janter Sirait dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Ahmad Yasyir Ridho Loebis.

Yasyir Ridho Loebis juga ketua panitia pelaksana kegiatan itu. Padahal Yasyir baru saja dipecat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut oleh Ajib Shah. Dia dipecat karena dianggap menyeberang ke kubu Munas Ancol. Saat memberikan laporan panitia, Yasyir Ridho menjadikannya sebagai ajang klarifikasi.

“Walaupun berbagai pihak bilang saya tamak jabatan, saya menilainya sebagai amanah. Kalau saya diberhentikan, itu berarti kehendak Allah SWT. Jadi biasa saja. Saya tak masalah diberhentikan,” bebernya. Dalam kesempatan itu Ridho juga menegaskan dirinya tak pernah berkomunikasi dengan Agung Laksono terkait Partai Golkar sebelum terbitnya SK Menkumham M.HH-01. AH.11.01 tertanggal 23 Maret 2015.

“Saya tegaskan ini didepan Pak Agung Laksono, saya tidak pernah berkomunikasi sebelum SK itu terbit. Kalau saya ada komunikasi, masak jabatan saya wakil ketua nomor urut 13. Minimal kan sekretaris juga. Tapi itulah faktanya. Jadi kalau ada yang bilang saya berkhianat, silakan saja,” ungkapnya.

Acara konsolidasi ini sendiri praktis hanya berlangsung sekitar 1,5 jam. Pidato politik Agung Laksono menutup acara konsolidasi yang dilanjutkan dengan makan siang. Sementara tidak ada pidato politik dari kader Partai Golkar daerah dalam konsolidasi itu. Usai makan siang, Agung langsung kembali ke Jakarta.

Abaikan PTUN, Agung Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Sementara itu pengurus DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) kembali akan melaporkan pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, ke Bareskrim Mabes Polri karena dinilai tidak mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah ini diambil menyusul tindakan kubu Agung Laksono yang terus melakukan kegiatan atas nama Partai Golkar dengan melakukan penggantian pengurus DPD I dan II di sejumlah daerah sehingga menimbulkan gejolak seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Keputusan sela kan mengamanatkan tidak boleh ada langkah yang boleh dilakukan dan kembali kepada kepengurusan Riau, 2009,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Ade Komarudin usai menggelar pertemuan di rumah pemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) Jalan Diponegoro No 43, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini meminta kepada aparat penegak hukum tidak membiarkan dan segera menertibkan pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan sela PTUN. “Harusnya aparat penegak hukum menertibkan itu, sesuai dengan hasil keputusan sela. Tidak boleh dibiarkan, kami akan melaporkan itu kepada Kapolri. Senin (13/4) mendatang,” tegasnya.

Fakhrur rozi / Sucipto