Kemendagri Kritisi Anggaran Belanja Pegawai DKI
Jum'at, 03 April 2015 - 22:20 WIB
Kemendagri Kritisi Anggaran Belanja Pegawai DKI
A
A
A
JAKARTA - Kemendagri kembali mengkritisi besarnya anggaran belanja pegawai dalam RAPBD DKI 2015. Meski telah diminta melakukan perbaikan, Pemprov belum juga memperbaiki belanja pegawai tersebut.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, dalam Rancangan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 yang diberikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggaran belanja pegawai bertambah.
"Anggaran belanja pegawai DKI tahun lalu Rp19,02 triliun atau sepertiga dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun pada rapergub bukan berkurang, malah semakin naik," kata Donny saat menyampaikan pandangan di rapat pembahasan Rapergub di Kemendagri, Kamis 2 April kemarin.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Maret lalu Donny juga sudah menyamapaikan anggaran belanja pegawai DKI tidak rasional. Di mana belanja pegawai dianggarkan Rp19,02 triliun, atau hampir sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015 yang sekitar Rp64 triliun.
Kemendagri pun menilai anggaran belanja pegawai DKI harus ditinjau kembali. Donny menyarankan pemangkasan, sehingga sebagian anggaran bisa dialihkan untuk belanja pembangunan yang lebih efektif dan efisien."Seperti belanja pendidikan, belanja infrastruktur dan belanja kesehatan," ucap dia.
Sebab tidak bisa belanja pegawai DKI dibesarkan, tapi belanja infrastruktur malah dikurangi. Di mana anggaran belanja pegawai DKI sebesar Rp19,2 triliun, sedangkan anggaran belanja infrastruktur hanya Rp5,3 triliun.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, dalam Rancangan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 yang diberikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggaran belanja pegawai bertambah.
"Anggaran belanja pegawai DKI tahun lalu Rp19,02 triliun atau sepertiga dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun pada rapergub bukan berkurang, malah semakin naik," kata Donny saat menyampaikan pandangan di rapat pembahasan Rapergub di Kemendagri, Kamis 2 April kemarin.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Maret lalu Donny juga sudah menyamapaikan anggaran belanja pegawai DKI tidak rasional. Di mana belanja pegawai dianggarkan Rp19,02 triliun, atau hampir sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015 yang sekitar Rp64 triliun.
Kemendagri pun menilai anggaran belanja pegawai DKI harus ditinjau kembali. Donny menyarankan pemangkasan, sehingga sebagian anggaran bisa dialihkan untuk belanja pembangunan yang lebih efektif dan efisien."Seperti belanja pendidikan, belanja infrastruktur dan belanja kesehatan," ucap dia.
Sebab tidak bisa belanja pegawai DKI dibesarkan, tapi belanja infrastruktur malah dikurangi. Di mana anggaran belanja pegawai DKI sebesar Rp19,2 triliun, sedangkan anggaran belanja infrastruktur hanya Rp5,3 triliun.
(whb)
