Menpan RB Ingatkan Pejabat Harus Layani Rakyat
Kamis, 26 Maret 2015 - 11:26 WIB
Menpan RB Ingatkan Pejabat Harus Layani Rakyat
A
A
A
BANDUNG BARAT - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan agar pejabat harus melayani rakyat bukan dilayani. Hal itu diungkapkan Yuddy dalam kunjungan kerjanya ke Pemkab Bandung Barat, dengan langsung melihat pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT), Bagian Perpajakan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat, serta Kantor Kecamatan Ngamprah, kemarin.
Yuddy menyatakan, fasilitas perkantoran Pemkab Bandung Barat, baik yang sudah dibangun maupun yang belum dibangun sudah cukup lengkap. Namun yang perlu diperhatikan bagaimana merawat bangunan megah tersebut, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. “Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan ini tidak cukup ratusan miliar tapi hingga triliun,” katanya.
Yuddy menekankan, seluruh pegawai Pemkab Bandung Barat harus benar-benar menyadari, bahwa seluruh fasilitas yang dibangun dan ditempati berasal dari uang rakyat. “Untuk itu, para pegawai harus mengurus rakyat dengan meningkatkan berbagai pelayanan terkait kepentingan masyarakat,” pinta Yuddy. Aparat pemerintah, lanjut Yuddy, harus memperlancar berbagai keperluan masyarakat, mulai dari pembuatan KTP hingga proses perizinan dengan disertai peningkatan profesionalisme kerja.
Disamping itu aparat juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan agar bencana seperti longsor yang paling sering terjadi dapat ditekan. Menurutnya melihat dari segi pelayanan cukup lumayan dan ada itikad untuk memperbaikinya. Dia mencontohkan, dalam pengaturan antrean jangan diabsen tapi coba gunakan sistem antrean elektronik agar bisa lebih tertib.
“Banyak hal yang perlu dibenahi dan yang penting pengawasan secara reguler dilakukan,” jelasnya. Yuddy juga berharap, pengawasan rutin dilakukan bupati dan wakil bupati dengan turun ke kecamatan-kecamatan, begitu juga camat untuk turun juga desa-desa untuk melihat kondisi pelayanan publiknya. Sehingga keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
“Pejabat pusat tidak mungkin bisa melakukan pengawasan setiap minggu, dan itu tugas kepala daerah yang diikuti bawahannya untuk sering turun ke bawah menjalankan pengawasan,” urainya. Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra menyatakan, apa yang disampaikan Menpan RB sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir oleh Pemkab Bandung Barat. Perubahan-perubahan yang dilakukan dengan percepatan-percepatan diberbagai sektor.
“Perubahan yang dilakukan bukan lagi secara bertahap tapi harus di lakukan secara cepat dengan mengacu pada keinginan masya rakat,” tuturnya. Yayat mengungkapkan, apa yang dicita-citakan pemerintahan saat ini, sudah barang tentu ditingkat daerah harus diimplementasikan dalam bentuk program-program kerja yang nyata. Untuk tahun 2015, masalah pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas karena dampaknya sangat besar. “Percepatan perkembangan di berbagai sektor salah satu kuncinya dengan didukung infrastruktur yang baik,” beber Yayat.
Raden bagja mulyana
Yuddy menyatakan, fasilitas perkantoran Pemkab Bandung Barat, baik yang sudah dibangun maupun yang belum dibangun sudah cukup lengkap. Namun yang perlu diperhatikan bagaimana merawat bangunan megah tersebut, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. “Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan ini tidak cukup ratusan miliar tapi hingga triliun,” katanya.
Yuddy menekankan, seluruh pegawai Pemkab Bandung Barat harus benar-benar menyadari, bahwa seluruh fasilitas yang dibangun dan ditempati berasal dari uang rakyat. “Untuk itu, para pegawai harus mengurus rakyat dengan meningkatkan berbagai pelayanan terkait kepentingan masyarakat,” pinta Yuddy. Aparat pemerintah, lanjut Yuddy, harus memperlancar berbagai keperluan masyarakat, mulai dari pembuatan KTP hingga proses perizinan dengan disertai peningkatan profesionalisme kerja.
Disamping itu aparat juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan agar bencana seperti longsor yang paling sering terjadi dapat ditekan. Menurutnya melihat dari segi pelayanan cukup lumayan dan ada itikad untuk memperbaikinya. Dia mencontohkan, dalam pengaturan antrean jangan diabsen tapi coba gunakan sistem antrean elektronik agar bisa lebih tertib.
“Banyak hal yang perlu dibenahi dan yang penting pengawasan secara reguler dilakukan,” jelasnya. Yuddy juga berharap, pengawasan rutin dilakukan bupati dan wakil bupati dengan turun ke kecamatan-kecamatan, begitu juga camat untuk turun juga desa-desa untuk melihat kondisi pelayanan publiknya. Sehingga keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
“Pejabat pusat tidak mungkin bisa melakukan pengawasan setiap minggu, dan itu tugas kepala daerah yang diikuti bawahannya untuk sering turun ke bawah menjalankan pengawasan,” urainya. Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra menyatakan, apa yang disampaikan Menpan RB sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir oleh Pemkab Bandung Barat. Perubahan-perubahan yang dilakukan dengan percepatan-percepatan diberbagai sektor.
“Perubahan yang dilakukan bukan lagi secara bertahap tapi harus di lakukan secara cepat dengan mengacu pada keinginan masya rakat,” tuturnya. Yayat mengungkapkan, apa yang dicita-citakan pemerintahan saat ini, sudah barang tentu ditingkat daerah harus diimplementasikan dalam bentuk program-program kerja yang nyata. Untuk tahun 2015, masalah pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas karena dampaknya sangat besar. “Percepatan perkembangan di berbagai sektor salah satu kuncinya dengan didukung infrastruktur yang baik,” beber Yayat.
Raden bagja mulyana
(bhr)
