Puluhan Warga Bekasi Mendaftar Jadi Transmigrasi
Sabtu, 21 Maret 2015 - 02:23 WIB
Puluhan Warga Bekasi Mendaftar Jadi Transmigrasi
A
A
A
JAKARTA - Puluhan warga asli Bekasi akan diberangkatkan sebagai transmigran keluar daerah dalam waktu dekat ini. Mereka yang akan menjadi transmigran ini nantinya bakal mendapat rumah tipe 36 dan lahan seluas satu hektar apabila jadi berangkat di tahun 2015.
"Ada 25 transmigran yang sudah mendaftar sejak 2013 lalu," ujar Kabid Penempatan Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi Suyekti Rubiah kepada SINDO, Jumat 20 Maret 2015.
Menurutnya, dari jumlah yang mendaftar itu, hanya 15 orang yang akan diberangkatkan dan masuk kuota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Rencananya, kata dia, daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah sasaran transmigran membuka hidup baru. Karena dari tahun sebelumnya keberangkatan mereka terlambat terbentur teknis di Kementerian.
Sehingga, tahun 2014 tidak ada satupun transmigran Kota Bekasi yang jadi diberangkatkan. Untuk daerah yang dituju masih didua wilayah tersebut, sesuai dengan survei yang dilakukan pihaknya tahun lalu. "Dua wilayah itu memang cocok untuk dilakukan transmigrasi," ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Yekti ini mengaku, untuk masalah uang saku, alokasi anggaran dari APBD Kota Bekasi tahun 2015 khusus untuk transmigran terbilang kecil yakni Rp250 juta. Sehingga, setiap transmigran hanya diberikan Rp2,5 juta. "Anggaran kecil, kami kasih semampu anggaran," katanya.
Pemberian uang saku itu untuk satu kepala keluarga, ditambah setiap transmigran itu tidak dibatasi jumlah keluarga yang dibawa. Hanya saja, ada aturan yang harus diperhatikan, terutama harus sudah mempunyai status. "Jadi yang boleh ikut transmigran itu harus sudah menikah," tambahnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengaku, sebaiknya eksekutif memberikan usulan anggaran transmigran itu supaya jelas. Karena, perhitungan yang dilakukan banggar sudah tentu mengacu kepada anggaran yang dimiliki eksekutif.
"Kami hanya mengesahkan dan mengontrol terkait pengeluaran seluruh anggaran," tegasnya.
Tumai menjelaskan, banyaknya jumlah kepala keluarga yang ikut transmigrasi tentu membuat pertanyaan. Sehingga, pemerintah daerah harus mencari tahu penyebab mereka ingin hijrah.
"Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi belum padat, kenapa harus transmigrasi," tukasnya.
"Ada 25 transmigran yang sudah mendaftar sejak 2013 lalu," ujar Kabid Penempatan Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi Suyekti Rubiah kepada SINDO, Jumat 20 Maret 2015.
Menurutnya, dari jumlah yang mendaftar itu, hanya 15 orang yang akan diberangkatkan dan masuk kuota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Rencananya, kata dia, daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah sasaran transmigran membuka hidup baru. Karena dari tahun sebelumnya keberangkatan mereka terlambat terbentur teknis di Kementerian.
Sehingga, tahun 2014 tidak ada satupun transmigran Kota Bekasi yang jadi diberangkatkan. Untuk daerah yang dituju masih didua wilayah tersebut, sesuai dengan survei yang dilakukan pihaknya tahun lalu. "Dua wilayah itu memang cocok untuk dilakukan transmigrasi," ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Yekti ini mengaku, untuk masalah uang saku, alokasi anggaran dari APBD Kota Bekasi tahun 2015 khusus untuk transmigran terbilang kecil yakni Rp250 juta. Sehingga, setiap transmigran hanya diberikan Rp2,5 juta. "Anggaran kecil, kami kasih semampu anggaran," katanya.
Pemberian uang saku itu untuk satu kepala keluarga, ditambah setiap transmigran itu tidak dibatasi jumlah keluarga yang dibawa. Hanya saja, ada aturan yang harus diperhatikan, terutama harus sudah mempunyai status. "Jadi yang boleh ikut transmigran itu harus sudah menikah," tambahnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengaku, sebaiknya eksekutif memberikan usulan anggaran transmigran itu supaya jelas. Karena, perhitungan yang dilakukan banggar sudah tentu mengacu kepada anggaran yang dimiliki eksekutif.
"Kami hanya mengesahkan dan mengontrol terkait pengeluaran seluruh anggaran," tegasnya.
Tumai menjelaskan, banyaknya jumlah kepala keluarga yang ikut transmigrasi tentu membuat pertanyaan. Sehingga, pemerintah daerah harus mencari tahu penyebab mereka ingin hijrah.
"Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi belum padat, kenapa harus transmigrasi," tukasnya.
(mhd)
