Pemerintah Harus Revisi Buku Agama Doktrin ISIS

SURABAYA - Dunia pendidikan dihebohkan dengan beredarnya paham Islam radikal di buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti, untuk SMA se-derajat. Salah satu ajarannya adalah memperbolehkan membunuh kepada orang yang berbeda keyakinan.

Dewan Pendidikan Kota Surabaya menyayangkan beredarnya buku tersebut. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi, buku tersebut mengandung materi yang multitafsir, namun bisa lolos Tim Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Seharusnya, lolos atau tidaknya sebuah buku pelajaran sudah dilakukan melakui kajian akademis. Dia juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi.

"Pemerintah harus segera melakukan klarifikasi terkait latar belakang penyusunan buku tersebut," kata Martadi, kepada wartawan, Jumat (20/3/2015).

Dia menjelaskan, menyikapi beredarnya buku tersebut, pemerintah harus melakukan kajian terkait layak dan tidaknya materi terkait radikalisme untuk kalangan siswa SMA.

Selanjutnya, pemerintah harus segara melakukan klarifikasi dengan memanggil tim ahli dari Kemendikbud yang telah menyusun buku tersebut. Klarifikasi ini adalah Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Tim BNSP.

"Harus segere diselesaikan. Jika perlu segera dibuat revisi buku tersebut, karena mengandung ajaran radikalisme," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam buku PAI dan Budi Pekerti untuk SMA se-derajat Kelas XI memuat ajaran untuk memperbolehkan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan.

Buku tersebut menukil pemikiran tokoh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ajaran ini mirip yang dilakukan oleh gerakan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS).

Selain tokoh tersebut, ada beberapa tokoh yang beraliran Islam Radikal atau Islam Garis Keras dan juga Syiah. Seperti, Ayatulloh Khomaeni, Muhammad bin Abdul Wahab, Al Tahtawi, Jamaluddin Al Afghoni, Muhammad Abduh, Rosyid Ridho, Sayyid Ahmad Khan, Sultan Mahmud II, dan Muhammad Iqbal.

Baca juga:
Buku Agama Berisi Doktrin ISIS Beredar di Surabaya