Taufik Bantah DPRD Ingin APBD DKI Deadlock
Rabu, 18 Maret 2015 - 02:12 WIB
Taufik Bantah DPRD Ingin APBD DKI Deadlock
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menampik adanya informasi rencana membuat pembahasan APBD DKI 2015 hasil evaluasi dari Kemendagri deadlock.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pembahasan evaluasi APBD 2015 DKI Jakarta antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ditunda karena TAPD tidak menyiapkan draf keseluruhan APBD yang dikirimkan ke Kemendagri.
"Evaluasi dari Kemendagri ini kan APBD yang tidak pernah dibahas oleh kami sebelumnya. Untuk itu kami meminta draf APBD sebelumnya. Masak tiba-tiba kami membahas yang dievaluasi, yang sebelum evaluasi itu bentuknya seperti apa," kata Taufik di Gedung DPRD, Selasa 17 Maret kemarin.
Taufik menjelaskan, sesuai peraturan dari Kemendagri, APBD yang dievaluasi dari mereka harus dibahas bersama-sama antara Banggar dan TAPD. Artinya, meskipun Banggar mengetahui secara pasti APBD yang dikirimkan oleh eksekutif bukan hasil paripurna, Banggar harus tetap membahas evaluasi tersebut.
"Tidak benar kita sengaja ingin membuat pembahasan APBD DKI 2015 deadlock. Apalagi jika dalam pembahasan dikatakan untuk mencari kebenaran APBD," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pembahasan evaluasi APBD 2015 DKI Jakarta antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ditunda karena TAPD tidak menyiapkan draf keseluruhan APBD yang dikirimkan ke Kemendagri.
"Evaluasi dari Kemendagri ini kan APBD yang tidak pernah dibahas oleh kami sebelumnya. Untuk itu kami meminta draf APBD sebelumnya. Masak tiba-tiba kami membahas yang dievaluasi, yang sebelum evaluasi itu bentuknya seperti apa," kata Taufik di Gedung DPRD, Selasa 17 Maret kemarin.
Taufik menjelaskan, sesuai peraturan dari Kemendagri, APBD yang dievaluasi dari mereka harus dibahas bersama-sama antara Banggar dan TAPD. Artinya, meskipun Banggar mengetahui secara pasti APBD yang dikirimkan oleh eksekutif bukan hasil paripurna, Banggar harus tetap membahas evaluasi tersebut.
"Tidak benar kita sengaja ingin membuat pembahasan APBD DKI 2015 deadlock. Apalagi jika dalam pembahasan dikatakan untuk mencari kebenaran APBD," ujarnya.
(whb)
