Siap Gabung Aksi Mogok Nasional

PALEMBANG - Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju sebagai anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menuntut dua poin penting agar segera direalisasikan pemerintah yakni pengelolaan 100% blok Mahakam yang berada di lepas pantai Kalimantan Timur serta membatalkan rencana pembangunan pela buhan Cimalaya diKabupaten Karawang, Jawa Barat.

Jika dua tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka SPP RU III Plaju siap bergabung dengan FSPPB dan melakukan aksi mogok na sional. “Mencermati konstelasi ya ng berkembang akhir-akhir ini terkait Blok Mahakam yang merupakan sebuah lapangan minyak dan gas bumi dengan produksi gas mencapai 30% produksi nasional yang di perkirakan akan berakhir kontraknya dengan asing 2017 mendatang, maka kami minta agar penglolaanya 100% diserahkan ke Pertamina.

Bayangkan saja, cadangan migas yang ada di Blok Mahakam masih tersimpan 100 jutabarelminyakdan6-8TCFgas bernilai Rp500 triliun,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju Dicky Firmansyah, kemarin. Pihaknya menilai banyak pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha melakukan konspirasi inkonstitusi yang berpotensi terancamnya kedaulatan energi negeri baik di bidang energi dan bidang lainnya sehingga berimbas terancamnya ketahanan nasional.

Untuk itu, pihaknya memin -ta pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan pengelolaan Blok Mahakam 100% ke Pertamina. Sebab berdasarkan amanat undang-undang, Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan milik negara yang mengelola migas.

“Pengelolaan blok Mahakam ini sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan pasar 33 UUD 1945 sebagai payung hukum bahwa setiap kekayaan negara baik itu bumi, air minyak dan lain sebagainya diperuntukkan bagi negara dan mayarakat. Pemerintah harus membuang jauh-jauh wacana untuk menjadikan SKK Migas sebagai BUMN baru untuk mengelola migas karena sangat tidak relevan dan tidak efektif dimana seharusnya cukup dikelola satu BUMN saja yakni Pertamina sebagai operator pengelola migas,” terangnya.

Disamping itu pula, pihaknya juga meminta pemerintah segera membatalkan rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya atau mere lo kasi pembangunan tersebut ke tempat lain yang tidak berpotensi terjadinya multiplier negatif impact demi mempertahankan produksi migas untuk kedaulatan energi nasional.

“Pada area lepas pantai dan lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya terdapat jaringan pipa migas dan sumur migas bawah laut blok Offshore North West Java yang terbentang se kitar 1.900 kilometer. Jika tetap direalisasikan, maka akan berbahaya karena adanya aktivitas pelayaran aktif disana nantinya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Perselisihan FSPPB Pusat, Solihin didampingi Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Konstituen FSPPB Pusat Habibullah Hanafi menambahkan, pemerintah tidak perlu meragukan Pertamina dalam pengelolaan migas. Sebab dari sisi SDM, teknologi dan sarana prasarana Pertamina telah mumpuni.

Bahkan di luar negeri pun Pertamina melakukan pengelolaan blok-blok migas. “Sejak tahun 1964 Blok Mahakam yang merupakan blok migas terbesar di Indonesia dengan sumbangsih migas sebesar 30% itu dikelola asing yakni Total dan Inpex. Setelah habis kontrak, namun dilakukan perpanjangan selama 20 tahun hingga tahun 2017 nanti. Dua tahun sebelum kontrak habis, kami minta pemerintah segera melakukan transisi peralihan operator pengelola blok itu,” tuturnya.

Setiap tahunnya, kata dia, Indonesia mengimpor minyak hampir 300.000 barel. “Jika Blok Mahakam di serahkan ke Pertamina, kapa sitas produksi dapat ditingkatkan. Mengingat saat ini di kawasan itu sudah ditemukan sumur-sumur minyak baru di lepas pantai. Kami selaku serikat pekerja meminta peme rintah segera mendukung rencana Pertamina mengambila lih.

Jika dukungan sudah didapat, kami akan segera melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja selama masa transisi dua tahun ke depan,” jelasnya. “Selasa besok (hari ini) kami akan audiensi dengan manajemen PLN dan PGN untuk membangun kesamaan untuk memperjuangkan rencana pembangunan pelabuhan Cimalaya.

Kamis (19/3) mendatang kami akan mendatangi ESDM untuk menyampaikan dua aspirasi ini. Bila perlu, kami akan lakukan aksi mogok nasional maupun aksi demo besar-besaran seperti terjadi pada 5 Juni 2014 lalu,” imbuhnya.

Darfian jaya suprana