Ahok Dibisiki Intelnya, Rapat RAPBD Bakal Deadlock
Selasa, 17 Maret 2015 - 15:05 WIB
Ahok Dibisiki Intelnya, Rapat RAPBD Bakal Deadlock
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah mendapat laporan dari intelnya soal ujung dari rapat RAPBD 2015. Menurut Ahok, DPRD DKI sengaja agar rapat tersebut berakhir deadlock untuk menutupi kesalahan mereka.
"Kalau saya bilang, memang beberapa teman-teman itu mau bikin deadlock saja. Ya sudah dipakai Pergub. Saya sudah dapat laporan, sebutlah intel A1 sudah dibilang mau ada deadlock dari mereka (DPRD DKI)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Menurut Ahok mengambil keputusan deadlock beralasan karena DPRD akan malu karena selama ini DPRD mengatakan ada dua versi APBD.
"Dia (DPRD) laporkan saya (Ahok) ke Bareskrim dan pakai angket segala, karena dituduh memalsukan dokumen. Kalau saya memalsukan dokumen, mungkin nggak dikirim ke Kemendagri terus dibalikin kasih koreksi? Berarti Mendagri mengkoreksi dokumen palsu dong," jelas Ahok.
Jika dokumen ini dibahas bersama antara TAPD maupun DPRD dan didapatkan kesepakatan menjadi Perda APBD 2015 maka mungkin dipikiran dirinya, DPRD akan malu. "Masa dokumen palsu disahkan dia. Mungkin pikirannya seperti itu," tukasnya.
"Kalau saya bilang, memang beberapa teman-teman itu mau bikin deadlock saja. Ya sudah dipakai Pergub. Saya sudah dapat laporan, sebutlah intel A1 sudah dibilang mau ada deadlock dari mereka (DPRD DKI)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Menurut Ahok mengambil keputusan deadlock beralasan karena DPRD akan malu karena selama ini DPRD mengatakan ada dua versi APBD.
"Dia (DPRD) laporkan saya (Ahok) ke Bareskrim dan pakai angket segala, karena dituduh memalsukan dokumen. Kalau saya memalsukan dokumen, mungkin nggak dikirim ke Kemendagri terus dibalikin kasih koreksi? Berarti Mendagri mengkoreksi dokumen palsu dong," jelas Ahok.
Jika dokumen ini dibahas bersama antara TAPD maupun DPRD dan didapatkan kesepakatan menjadi Perda APBD 2015 maka mungkin dipikiran dirinya, DPRD akan malu. "Masa dokumen palsu disahkan dia. Mungkin pikirannya seperti itu," tukasnya.
(ysw)
