Kisruh APBD DKI 2015 Hanya Memperebutkan Seperiuk Nasi
Senin, 09 Maret 2015 - 16:04 WIB
Kisruh APBD DKI 2015 Hanya Memperebutkan Seperiuk Nasi
A
A
A
JAKARTA - ICW menilai, kekisruhan soal APBD DKI 2015 hanya sekedar memperebutkan seperiuk nasi. Di sini, DPRD DKI juga dinilai gegabah dengan langsung mengajukan hak angket.
"Pertempuran hak angket ini bukan sekadar etika politik, cara bicaranya, hubungan dengan eksekutif dan legislatif. Ini hanya perebutan periuk nasi semata. Jika memang benar ingin mempermasalahkan, maka harusnya gunakan hak interpelasi dahulu," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Iliyas di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Menurutnya, permasalahan APBD itu harus menjadi pintu utama dalam memperbaiki pengelolaan anggaran daerah. Bukan malah saling menyalahkan satu dengan lainnya.
"Ini jelas menjadi pintu masuk dalam memperbaiki sistem pengelolaan uang daerah. Karena itu, perlu dicermati bersama, apapun langkah politik yang terjadi, ini harus menjadi ajang perbaikan tata kelola dana daerah," tuturnya.
Maka itu, tambah Firdaus, semua pihak harusnya fokus pada penyelesaian dugaan dana siluman di APBD DKI 2015. Berdasarkan penelusuran ICW terkait mata kegiatan siluman dalam APBD DKI, pada Dinas dan Sudin Pendidikan terdapat alokasi anggaran sebesar Rp2,068 trilun dengan nilai realisasi sebesar Rp1,194 trilun.
"Dari realisasi kegiatan yang diduga bermasalah (dana siluman) terdiri 454 paket kegiatan. Harusnya itu diselesaikan," pungkasnya.
"Pertempuran hak angket ini bukan sekadar etika politik, cara bicaranya, hubungan dengan eksekutif dan legislatif. Ini hanya perebutan periuk nasi semata. Jika memang benar ingin mempermasalahkan, maka harusnya gunakan hak interpelasi dahulu," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Iliyas di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Menurutnya, permasalahan APBD itu harus menjadi pintu utama dalam memperbaiki pengelolaan anggaran daerah. Bukan malah saling menyalahkan satu dengan lainnya.
"Ini jelas menjadi pintu masuk dalam memperbaiki sistem pengelolaan uang daerah. Karena itu, perlu dicermati bersama, apapun langkah politik yang terjadi, ini harus menjadi ajang perbaikan tata kelola dana daerah," tuturnya.
Maka itu, tambah Firdaus, semua pihak harusnya fokus pada penyelesaian dugaan dana siluman di APBD DKI 2015. Berdasarkan penelusuran ICW terkait mata kegiatan siluman dalam APBD DKI, pada Dinas dan Sudin Pendidikan terdapat alokasi anggaran sebesar Rp2,068 trilun dengan nilai realisasi sebesar Rp1,194 trilun.
"Dari realisasi kegiatan yang diduga bermasalah (dana siluman) terdiri 454 paket kegiatan. Harusnya itu diselesaikan," pungkasnya.
(mhd)
