Polda: Pengadaan UPS pada APBD DKI 2014 Banyak Masalah
Senin, 09 Maret 2015 - 04:37 WIB
Polda: Pengadaan UPS pada APBD DKI 2014 Banyak Masalah
A
A
A
JAKARTA - Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan adanya indikasi mark up atau penggelembungan dana dalam pengadaan UPS di sekolah Ibu Kota.
Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra menegaskan, pihaknya menemukan adanya mark up dalam pelelangan UPS hingga merugikan negara. Dugaan mark up itu, berdasarkan temuan data dan dokumen terkait pengadaan UPS yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh penyidik.
Namun berapa nilai mark up dalam pengadaan UPS ini, pihaknya sedang meminta perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. "Kita minta BPKP untuk menghitungnya," tegasnya
Minggu 8 Maret kemarin.
Menurut Ajie, pengadaan UPS ini memiliki banyak masalah. Salah satunya bahwa pengadaan ini tidak sesuai kebutuhan dalam perencanaan, output-nya tidak sesuai dengan harapan."Nanti kita
kembangkan dalam penyidikan siapa yang bertanggung jawab," ungkapnya.
Ajie memastikan, pihaknya akan mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut hingga ke level pejabat pemerintahan. "Kalau memang ada dugaan ke situ, kita periksa dulu semua yang terlibat. Saya tidak
berani bilang si A si B kalau belum ada bukti. Semua harus berdasarkan bukti," pungkasnya.
Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra menegaskan, pihaknya menemukan adanya mark up dalam pelelangan UPS hingga merugikan negara. Dugaan mark up itu, berdasarkan temuan data dan dokumen terkait pengadaan UPS yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh penyidik.
Namun berapa nilai mark up dalam pengadaan UPS ini, pihaknya sedang meminta perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. "Kita minta BPKP untuk menghitungnya," tegasnya
Minggu 8 Maret kemarin.
Menurut Ajie, pengadaan UPS ini memiliki banyak masalah. Salah satunya bahwa pengadaan ini tidak sesuai kebutuhan dalam perencanaan, output-nya tidak sesuai dengan harapan."Nanti kita
kembangkan dalam penyidikan siapa yang bertanggung jawab," ungkapnya.
Ajie memastikan, pihaknya akan mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut hingga ke level pejabat pemerintahan. "Kalau memang ada dugaan ke situ, kita periksa dulu semua yang terlibat. Saya tidak
berani bilang si A si B kalau belum ada bukti. Semua harus berdasarkan bukti," pungkasnya.
(whb)
