DPR: Pemerintah Harus Memulihkan Kabupaten Karo

JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto didamping Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima Tim Keluarga Besar Karo Institut Teknologi Bandung (KBK ITB) yang diketuai Arya Sinulingga dan Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Dalam pertemuan itu, Tim KBK ITB dan Bupati Karo menyampaikan kondisi terkini Karo selama bencana Gunung Sinabung terjadi.

Merespons hal tersebut, Setya Novanto meminta Pemerintah Pusat untuk memulihkan Karo seperti sedia kala, bahkan kalau bisa lebih maju mulai terjadinya bencana.

"DPR akan mendorong Presiden serta Menteri terkait untuk memperhatikan Karo lebih jauh, apalagi ternyata tidak ada anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat di luar dari dana relokasi pengungsi," kata Setya, Kamis (5/3/2015).

Bupati Karo dalam pemaparannya menyampaikan bencana Sinabung telah membuat terjadinya penurunan produktivitas pertanian mencapai 30-an persen. Bahkan, pariwisata mengalami penurunan sampai 49 persen.

"Pukulan terhadap andalan Karo baik pertanian dan pariwisata membuat pertumbuhan Kabupaten Karo sejak terjadinya bencana Sinabung menurun sampai 40 persen."

Penurunan ini membuat juga terjadinya penurunan kualitas pendidikan di Karo. Tahun 2013 dan 2014, siswa Karo yang melanjutkan ke jenjang S1 menurun sampai 70 persen. Siswa mengalihkan pendidikannya ke jenjang D3. Hal itu disebabkan masyarakat Karo yang menurun produktivitasnya.

"Di sinilah tidak adanya perhatian Pemerintah Pusat terhadap masyarakat Karo. Pemerintah hanya memperhatikan pengungsi Sinabung yang memang tidak lagi bisa menempati desanya untuk melanjutkan hidup mereka."

Padahal, akibat erupsi Sinabung, tidak hanya desa yang tidak bisa ditempati, tetapi juga desa-desa yang terkena terkena debu Sinabung terganggu produksi pertaniannya.

Selama ini, Pemerintah Pusat hanya fokus menolong pengungsi yang direlokasi dan menyiapkan tempat baru untuk mereka sebanyak 2.000-an KK. Sementara, ada 8.000-an KK yang berada di radius 5 km dan diperbolehkan untuk pulang kembali ke desa mereka, tetapi kondisi desa mereka tidak lagi seperti semula.

Pertanian dan rumah mereka sudah hancur sehingga mereka harus memulai hidup dari nol. Para korban yang diperbolehkan pulang ini sebenarnya sama dengan pengungsi yang direlokasi.

Seharusnya, pemerintah membantu dengan perlakuan yang sama ke para korban Sinabung ini. Tetapi, Pemerintah Pusat tidak memberi perhatian kepada mereka.

Selain itu, penduduk yang terkena dampak debu Sinabung yang mengakibatkan pertanian mereka terganggu dan sudah terbukti menurunkan produktivitas pertanian serta pariwisata di Karo juga sama sekali tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan oleh Pemerintah Pusat.

Padahal, mereka juga terkena dampak secara langsung terhadap kehidupan mereka. KBK ITB menyatakan, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana Sinabung ini, pemerintah bisa membantu mereka dengan bantuan industri mini untuk pertanian, seperti mesin pabrik mini jagung, cabai, atau kopi dan lainnya.

Pemberian mesin ini akan membantu petani menaikkan nilai lebih pertanian mereka sehingga produktivitas yang menurun bisa dikompensasikan oleh nilai lebih ini.

Di sisi lain, diketahui bahwa sampai hari ini tidak ada rencana yang komprehensif dari Pemerintah Pusat bila terjadi letusan Gunung Sinabung, seperti penyiapan jalur-jalur evakuasi bila nantinya letusan tersebut bisa sampai radius 10-15 km dari Sinabung.

Usaha-usaha dari Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan jalur evakuasi melalui Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang belum juga direspons oleh Pemerintah Pusat. Padahal, seharusnya disiapkan dengan baik.