Hasto Klaim Kemiskinan Turun
Hasto Klaim Kemiskinan Turun
A
A
A
KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengklaim, berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan (Pronankis) di 2014 lalu.
Sejumlah program yang ada, mampu menekan jumlah warga miskin yang tersebar di 12 kecamatan. Program yang ada layak diadopsi menjadi program di kabupaten lain di DIY. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengaku persentase kepala keluarga (KK) miskin 2014 adalah 16,74%.
Ini terdiri dari KK yang statusnya sangat miskin 5.074 KK atau 4,12% dan KK miskin 17.971 KK atau 12,62%. Jika dilihat dari jumlah jiwa, persentase penduduk sangat miskin adalah 3,71% penduduk, dan 11,95% penduduk miskin, sehingga total persentase penduduk miskin Kulonprogo ada 15,66%. Pada 2013 lalu, KK miskin di Kulonprogo versi Bappeda sebanyak 22,54%. Sedangkan data dari BPS di bawahnya, sekitar 21,39%.
Sedangkan untuk 2014 ini, angka sementara BPS, jumlah kemiskinannya 19,02%. “Warga miskin ini ba nyak berada di wilayah perbukitan di Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh,” kata Langgeng pada evaluasi program penanggulangan Kemiskinan di Gedung Kaca, kompleks pemkab, kemarin.
Warga miskin tertinggi ada di Kecamatan Kokap dengan 23,38%, disusul Girimulyo 21,04%, dan Samigaluh 19,99%. Sedangkan kecamatan dengan kemiskinan terendah ada di Kecamatan Nanggulan dengan 9,28%. Meski begitu, masih ada beberapa desa yang justru terjadi kenaikan warga miskinnya.
Seperti di Ngestiharjo Wates dari 18,9% di 2013, naik menjadi 42,63%. Kenaikan juga terjadi di Desa Kulwaru dari 6,19% menjadi 36,62%. “Meski ada yang naik, mayoritas justru turun,” katanya.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, untuk melakukan pengentasan kemiskinan, telah dilakukan berbagai program. Mulai dari Gentong Rembes, Beladan Beli Kulonprogo, hingga pendampingan PNS bagi warga miskin dan kemudahan berinvestasi.
Program ini terbukti cukup ampuh untuk mengentaskan warga miskin. “Masih ada lima kecamatan yang mempunyai kenaikan angka kemiskinan. Yang naik dan turun tetap akan kami minta dicek ulang,” kata Hasto.
Menurutnya, data kemiskinan tersebut sebenarnya sudah berdasarkan atas riset dan pendataan yang baik. Namun semuanya perlu di cek ulang karena ada kenaikan dan penurunan yang cukup ekstrem.
Kuntadi
Sejumlah program yang ada, mampu menekan jumlah warga miskin yang tersebar di 12 kecamatan. Program yang ada layak diadopsi menjadi program di kabupaten lain di DIY. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengaku persentase kepala keluarga (KK) miskin 2014 adalah 16,74%.
Ini terdiri dari KK yang statusnya sangat miskin 5.074 KK atau 4,12% dan KK miskin 17.971 KK atau 12,62%. Jika dilihat dari jumlah jiwa, persentase penduduk sangat miskin adalah 3,71% penduduk, dan 11,95% penduduk miskin, sehingga total persentase penduduk miskin Kulonprogo ada 15,66%. Pada 2013 lalu, KK miskin di Kulonprogo versi Bappeda sebanyak 22,54%. Sedangkan data dari BPS di bawahnya, sekitar 21,39%.
Sedangkan untuk 2014 ini, angka sementara BPS, jumlah kemiskinannya 19,02%. “Warga miskin ini ba nyak berada di wilayah perbukitan di Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh,” kata Langgeng pada evaluasi program penanggulangan Kemiskinan di Gedung Kaca, kompleks pemkab, kemarin.
Warga miskin tertinggi ada di Kecamatan Kokap dengan 23,38%, disusul Girimulyo 21,04%, dan Samigaluh 19,99%. Sedangkan kecamatan dengan kemiskinan terendah ada di Kecamatan Nanggulan dengan 9,28%. Meski begitu, masih ada beberapa desa yang justru terjadi kenaikan warga miskinnya.
Seperti di Ngestiharjo Wates dari 18,9% di 2013, naik menjadi 42,63%. Kenaikan juga terjadi di Desa Kulwaru dari 6,19% menjadi 36,62%. “Meski ada yang naik, mayoritas justru turun,” katanya.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, untuk melakukan pengentasan kemiskinan, telah dilakukan berbagai program. Mulai dari Gentong Rembes, Beladan Beli Kulonprogo, hingga pendampingan PNS bagi warga miskin dan kemudahan berinvestasi.
Program ini terbukti cukup ampuh untuk mengentaskan warga miskin. “Masih ada lima kecamatan yang mempunyai kenaikan angka kemiskinan. Yang naik dan turun tetap akan kami minta dicek ulang,” kata Hasto.
Menurutnya, data kemiskinan tersebut sebenarnya sudah berdasarkan atas riset dan pendataan yang baik. Namun semuanya perlu di cek ulang karena ada kenaikan dan penurunan yang cukup ekstrem.
Kuntadi
(ftr)
Explore More