SORR Butuh Rp1 Triliun
Senin, 23 Februari 2015 - 11:33 WIB
SORR Butuh Rp1 Triliun
A
A
A
SEMARANG - Pemkot Semarang memastikan pembangunan Semarang Outer Ring Road (SORR) atau jalur lingkar luar Semarang, bakal diwujudkan. Untuk merealisasikan jalur lingkar luar itu dibutuhkan anggaran hingga Rp1 triliun.
Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Iswar Aminnudin, mengatakan, pembangunan rencananya akan dimulai dari titik utara. Mulai dari arteri Kaliwungu hingga arteri Yos Sudarso. Pembangunan dipastikan direalisasikan karena sudah masuk dalam rencana strategis nasional pemerintah pusat.
Menurut dia, anggaran pembangunan yang mencapai Rp1 triliun memang sangat fantastis. Mengingat lokasi pembangunannya di pesisir pantai dan menggunakan sistem kaki seribu. “Konstruksinya yang mahal, apalagi kaki seribu,” kata Iswar, kemarin. Iswar mengatakan, upaya mewujudkan pembangunan jalur lingkar Semarang (utara, timur, selatan, barat) sudah dipercepat.
Bahkan, pemerintah pusat telah mengapresiasi niatan pemkot tersebut. “Kami serius membangun jalur lingkar luar ini. Keseriusan kami tentu mulai dari FS (feasibility study ), DED (detail engineering design ), kemudian amdal, larap, sudah berjalan. Bahkan, pembebasan lahan pun sudah dimulai,” kata Iswar.
Namun, lanjut Iswar, pemkot terkendala masalah pembiayaan. Karena itu, pemkot terus proaktif meminta bantuan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat. Hingga akhirnya bisa memastikan SORR masuk dalam rencana strategis nasional. “Langkah yang sudah kami lakukan tentu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian secara bersama-sama kita ke Balai Besar di Surabaya.
Alhamdulillah (pembangunan SORR) telah dimasukkan dalam rencana strategis pemerintah pusat. Saat ini sudah sampai di Jakarta,” ucapnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, mengatakan, pemkot memang harus berkomunikasi agar SORR masuk rencana strategis lima tahun pemerintah pusat.
Pembangunan SORR sangat penting untuk mengatasi kemacetan di Kota ATLAS dalam jangka panjang. Menurutnya, sangat ironis sebagai kota metropolitan Semarang tidak memiliki jalan lingkar. Padahal, semua kendaraan baik itu dari arah Kudus, Grobogan, Ungaran, dan dalam kota yang menuju Jakarta, hanya bertumpu pada satu jalan pantura. Dimana semuanya bertemu di ruas Jalan Siliwangi di wilayah Krapyak dan Jerakah.
“Jadi, terjadi penumpukan kendaraan dan akhirnya hampir setiap hari terjadi kemacetan parah. Momennya sangat tepat untuk mengusulkan SORR ini masuk renstra pemerintah pusat, karena kedekatan emosional Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berasal dari Semarang,” katanya.
Menurut legislator dari Fraksi PAN ini, penting untuk memastikan pembangunan SORR masuk dalam renstra. Setelah itu, menunggu pemerintah pusat akan menjadikannya sebagai kegiatan tahun berapa. Kemudian di tahun yang ditentukan itulah, pemkot dapat mengetahui berapa kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahannya, dan dapat langsung melaksanakan pembebasan. Wahid menegaskan, kemacetan akan terurai karena sebagian kendaraan akan masuk lewat SORR.
Sementara untuk meminimalisasi kemacetan, khususnya di kota dan wilayah pinggiran Semarang Barat, sebelum ada SORR bisa dilakukan langkah jangka pendek. “Yakni memperbaiki dan melebarkan bagi yang memungkinkan, jalan-jalan alternatif yang sementara ini dijadikan pengguna kendaraan untuk lewat menghindari kemacetan. Seperti jalan dari Mangkang tembus ke Kedungpane, jalan dari Krapyak tembus ke Manyaran, dan jalan lainnya. Kasihan warga sekitar, karena sebagian jalan itu sebenarnya jalan kampung,” tandasnya.
M abduh
Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Iswar Aminnudin, mengatakan, pembangunan rencananya akan dimulai dari titik utara. Mulai dari arteri Kaliwungu hingga arteri Yos Sudarso. Pembangunan dipastikan direalisasikan karena sudah masuk dalam rencana strategis nasional pemerintah pusat.
Menurut dia, anggaran pembangunan yang mencapai Rp1 triliun memang sangat fantastis. Mengingat lokasi pembangunannya di pesisir pantai dan menggunakan sistem kaki seribu. “Konstruksinya yang mahal, apalagi kaki seribu,” kata Iswar, kemarin. Iswar mengatakan, upaya mewujudkan pembangunan jalur lingkar Semarang (utara, timur, selatan, barat) sudah dipercepat.
Bahkan, pemerintah pusat telah mengapresiasi niatan pemkot tersebut. “Kami serius membangun jalur lingkar luar ini. Keseriusan kami tentu mulai dari FS (feasibility study ), DED (detail engineering design ), kemudian amdal, larap, sudah berjalan. Bahkan, pembebasan lahan pun sudah dimulai,” kata Iswar.
Namun, lanjut Iswar, pemkot terkendala masalah pembiayaan. Karena itu, pemkot terus proaktif meminta bantuan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat. Hingga akhirnya bisa memastikan SORR masuk dalam rencana strategis nasional. “Langkah yang sudah kami lakukan tentu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian secara bersama-sama kita ke Balai Besar di Surabaya.
Alhamdulillah (pembangunan SORR) telah dimasukkan dalam rencana strategis pemerintah pusat. Saat ini sudah sampai di Jakarta,” ucapnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, mengatakan, pemkot memang harus berkomunikasi agar SORR masuk rencana strategis lima tahun pemerintah pusat.
Pembangunan SORR sangat penting untuk mengatasi kemacetan di Kota ATLAS dalam jangka panjang. Menurutnya, sangat ironis sebagai kota metropolitan Semarang tidak memiliki jalan lingkar. Padahal, semua kendaraan baik itu dari arah Kudus, Grobogan, Ungaran, dan dalam kota yang menuju Jakarta, hanya bertumpu pada satu jalan pantura. Dimana semuanya bertemu di ruas Jalan Siliwangi di wilayah Krapyak dan Jerakah.
“Jadi, terjadi penumpukan kendaraan dan akhirnya hampir setiap hari terjadi kemacetan parah. Momennya sangat tepat untuk mengusulkan SORR ini masuk renstra pemerintah pusat, karena kedekatan emosional Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berasal dari Semarang,” katanya.
Menurut legislator dari Fraksi PAN ini, penting untuk memastikan pembangunan SORR masuk dalam renstra. Setelah itu, menunggu pemerintah pusat akan menjadikannya sebagai kegiatan tahun berapa. Kemudian di tahun yang ditentukan itulah, pemkot dapat mengetahui berapa kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahannya, dan dapat langsung melaksanakan pembebasan. Wahid menegaskan, kemacetan akan terurai karena sebagian kendaraan akan masuk lewat SORR.
Sementara untuk meminimalisasi kemacetan, khususnya di kota dan wilayah pinggiran Semarang Barat, sebelum ada SORR bisa dilakukan langkah jangka pendek. “Yakni memperbaiki dan melebarkan bagi yang memungkinkan, jalan-jalan alternatif yang sementara ini dijadikan pengguna kendaraan untuk lewat menghindari kemacetan. Seperti jalan dari Mangkang tembus ke Kedungpane, jalan dari Krapyak tembus ke Manyaran, dan jalan lainnya. Kasihan warga sekitar, karena sebagian jalan itu sebenarnya jalan kampung,” tandasnya.
M abduh
(bhr)
