Komisi IV: Jangan hanya Copy Paste Data
Senin, 02 Februari 2015 - 11:03 WIB
Komisi IV: Jangan hanya Copy Paste Data
A
A
A
SUKOHARJO - Wakil rakyat di Komisi IV DPRD Sukoharjo mewanti- wanti agar proses verifikasi dan validasi data rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk program “kartu sakti” benar-benar akurat.
Untuk mewujudkannya, para petugas verifikasi diminta turun langsung ke lapangan. “Jangan hanya copy paste (menyalin) saja. Petugas harus benar-benar turun ke lapangan agar data benar-benar valid,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, kemarin.
Komisi IV memberikan perhatian serius atas data RTSM tersebut karena sebelumnya Komisi IV sering mendapatkan keluhan dari masyarakat karena menganggap data yang ada tidak valid. “Seperti penyaluran beras warga miskin atau raskin dan berbagai bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Terakhir yakni dana kompensasi kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu di mana datanya sudah tidak valid,” paparnya.
Politikus PDIP tersebut mengatakan, Komisi IV sudah mendengar informasi terkait verifikasi dan validasi oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu IndonesiaPintar(KIP), danKartu Keluarga Sehat (KKS) atau populer dengan “kartu sakti”.
Terpisah, Plt Kepala Dinsos Sukoharjo Sarmadi dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sampai sekarang masih melakukan verifikasi dan validasi data. Pihaknya hanya diberikan waktu satu bulan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendataan yang dimulai pertengahan Januari 2015.
Sumarno
Untuk mewujudkannya, para petugas verifikasi diminta turun langsung ke lapangan. “Jangan hanya copy paste (menyalin) saja. Petugas harus benar-benar turun ke lapangan agar data benar-benar valid,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, kemarin.
Komisi IV memberikan perhatian serius atas data RTSM tersebut karena sebelumnya Komisi IV sering mendapatkan keluhan dari masyarakat karena menganggap data yang ada tidak valid. “Seperti penyaluran beras warga miskin atau raskin dan berbagai bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Terakhir yakni dana kompensasi kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu di mana datanya sudah tidak valid,” paparnya.
Politikus PDIP tersebut mengatakan, Komisi IV sudah mendengar informasi terkait verifikasi dan validasi oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu IndonesiaPintar(KIP), danKartu Keluarga Sehat (KKS) atau populer dengan “kartu sakti”.
Terpisah, Plt Kepala Dinsos Sukoharjo Sarmadi dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sampai sekarang masih melakukan verifikasi dan validasi data. Pihaknya hanya diberikan waktu satu bulan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendataan yang dimulai pertengahan Januari 2015.
Sumarno
(ftr)
