Pekan Depan, APKLI Akan Somasi Ahok
Pekan Depan, APKLI Akan Somasi Ahok
A
A
A
JAKARTA - Lakukan penertiban brutal di Kawasan Monas, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan disomasi. Rencananya somasi ini akan dilayangkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) pekan depan.
Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan, sudah menerima keluhan 250 PKL Monas, mereka menilai penertiban yang dilakukan Satpol PP pada 31 Desember 2014 sangat brutal. Hingga membuat beberapa PKL menjadi korban kebrutalan itu.
"Kami memastikan minggu depan melayangkan somasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," ujar Ali dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Kamis (15/1/2015).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengadukan mantan Bupati Belitung Timur itu ke DPRD DKI Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Melaporkan ke Mendagri RI selaku Ketua Tim Koordinasi Perpres RI Nomor 125 tahun 2012, dan akan mengadukan ke Komisi III DPR RI," katanya.
Maka itu, kata Ali, pihaknya menuntut Pemprov DKI Jakarta menghentikan penggusuran terhadap para PKL.
"Hentikan segala tindak kekerasan kepada PKL, dan melaksanakan perintah Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL," tuturnya.
Tak hanya itu, Ali mendesak, Dewan segera mengusulkan Raperda DKI Jakarta tentang penataan dan pemberdayaan PKL sebagai determinasi solusi atas benang kusut tata kelola PKL di Ibu Kota.
Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan, sudah menerima keluhan 250 PKL Monas, mereka menilai penertiban yang dilakukan Satpol PP pada 31 Desember 2014 sangat brutal. Hingga membuat beberapa PKL menjadi korban kebrutalan itu.
"Kami memastikan minggu depan melayangkan somasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," ujar Ali dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Kamis (15/1/2015).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengadukan mantan Bupati Belitung Timur itu ke DPRD DKI Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Melaporkan ke Mendagri RI selaku Ketua Tim Koordinasi Perpres RI Nomor 125 tahun 2012, dan akan mengadukan ke Komisi III DPR RI," katanya.
Maka itu, kata Ali, pihaknya menuntut Pemprov DKI Jakarta menghentikan penggusuran terhadap para PKL.
"Hentikan segala tindak kekerasan kepada PKL, dan melaksanakan perintah Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL," tuturnya.
Tak hanya itu, Ali mendesak, Dewan segera mengusulkan Raperda DKI Jakarta tentang penataan dan pemberdayaan PKL sebagai determinasi solusi atas benang kusut tata kelola PKL di Ibu Kota.
(mhd)
Explore More