Kebijakan PT SSA Memberatkan

PALEMBANG - Ratusan pedagang Pasar Induk Jakabaring yang tergabung dalam aliansi pedagang Pasar Induk Jakabaring menggugat kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palembang, kemarin.

Perwakilan Pedagang Pasar Induk Jakabaring, Yopie Bharata mengatakan, para pedagang merasa keberatan dengan sejumlah kebijakan pengelola pa sar yakni PT Swarnadwipa Selaras Adiguna (SSA). Kebijakan pengelola di antaranya biaya lapak yang tinggi karena harus menyiapkan uang sewa sebesar Rp10 juta. Biaya sewa tersebut di rasakan cukup besar dan tidak sebanding dengan penghasilan para pedagang.

“Peraturan dari pihak pengelola sangat memberatkan. Belum lagi para pedagang diwajibkan memasukkan barang dagangan di atas 2 ton per hari dan dikenakan biaya Rp120 per kilogramnya. Hal ini memberatkan karena di khawatirkan kalau barang gak habis, maka bisa busuk,” ungkap Yopie di sela-sela aksi. Yopie juga menjelaskan, pihak pengelola juga tidak memerhatikan masalah kebersihan Pasar Induk sehingga pasar tidak tertata baik dan kotor.

Belum lagi adanya pemaksaan membuat surat per nyataan secara sepihak yang diminta pihak pengelola yang memberatkan para pedagang. Dalam hal ini ada semacam intimidasi pedagang seperti pembatalan lapak atau penyitaan lapak. Bahkan, ada be berapa lapak yang ditutup dan para pedagangnya dilarang berjualan di tempat tersebut. Dan lapak tersebut dipasang garis merah oleh pengelola agar pedagang pindah ke lokasi lain.

Terhadap aksi ini, massa juga menanyakan kejelasan Pemkot Palembang terhadap aksi pertama pedagang pada 29 Desember 2014 lalu. Sebab, aksi pihak pengelola sudah di luar perikemanusiaan. Apalagi, relokasi para pedagang ke Pasar Induk Jakabaring adalah pekerjaan Pem kot Palembang. “Kami tidak tahu menahu BOT Pasar Induk masuk ke Pemprov Sumsel atau swasta murni. Yang jelas, ini pekerjaan Pemkot Palembang,” tegasnya.

Dalam aksi itu, pedagang meminta agar Pemkot Palembang segera mengambil alih pengelolaan Pasar Induk Jakabaring dari PT SSA dan menolak adanya campur tangan pihak swasta dalam pengelolaan pasar. “Sesuai Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, kembalikan fungsi pasar sebagai layanan publik, jangan cuma mengambil keuntungan saja. Percuma saja pemerintah punya perusahaan sendiri yang khusus mengelola pasar,” tutupnya.

Aksi pedagang pasar itu di terima Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Investasi Sudirman Tegoeh. Sudirman mengatakan, pihaknya segera menampung aspirasi pedagang. “Masalah ini kan dari pihak ketiga, dan tentu akan diproses. Dan kita minta pedagang bersabar. Pihak perusahaan segera kita panggil. Dan akan kita cari solusi yang terbaik,” janjinya.

Di tempat terpisah, Direktur Operasional PT SSA Hasyim Hidayat mengatakan, siap memenuhi panggilan Pemkot Palembang untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini. “Saya masih di Jakarta dan segera pulang untuk memenuhi panggilan Pemkot. Saya sendiri belum tahu persis tuntutan pedagang seperti apa,” katanya.

Namun begitu, Hasyim mengatakan, segala kebijakan pengelola pasar sebelumnya sudah dibicarakan dengan pedagang dan sudak di sepakati. “Tapi kok malah bikin demo,“ ucapnya.

Sierra Syailendra