Buat MCK, Pemkot Kesulitan Lahan

YOGYAKARTA - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta menyatakan kesulitan mendapatkan lahan kosong untuk pembangunan kamar mandi umum berfasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Khususnya pengadaan di bantaran- bantaran sungai yang memang sudah padat sebagai permukiman. "Memang, kami kesulitan mendapatkan lahan jika ingin menambah fasilitas MCK di kawasan padat penduduk," ungkap Kepala Seksi Pemukiman Kimpaswil Kota Yogyakarta Yunita Rahmi Hapsari saat ditemui di kantornya, kemarin.

Khusus di bantaran sungai yaitu di Code Utara, Kotabaru, Gondokusuman, di RT 01/01 yang berada tepat di tepi sungai, sebanyak 62 kepala keluarga(KK) yang ada disana hanya disediakan tujuh MCK umum. Jumlah ini tentu tak ideal, terlebih di jamjam sibuk seperti saat akan berangkat sekolah atau kerja. "Pastinya akan antre panjang," katanya.

Namun pihaknya tetap tak bisa berbuat banyak. Sebab pengadaan MCK umum harus melalui proses yang panjang. Mulai diusulkan ditingkat RT atau RW lalu melalui kelurahan. Di tingkat kelurahan ditinjau oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda). Kalau memang sudah sesuai maka sudah kewenangannya untuk membangun MCK.

"Tapi kalau memang sangat dibutuhkan dan ada lahannya, bisa diusulkan langsung ke kami agar segera dibangun," ucapnya. Selain itu, dia menjelaskan bahwa Kimpraswil juga mempunyai program rehabilitasi MCK umum. Untuk fasilitas MCK yang sudah tak layak pakai bisa dilaporkan agar segera dibangun kembali. "Karena terbatasnya lahan di area padat untuk mendirikan MCK yang baru, kami ada kegiatan rehab MCK. Yang sudah kurang layak, bisa kami perbaiki kembali," tutur Yunita.

Kegiatan seperti ini untuk mendorong warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai terus menjaga lingkungannya. Selain tidak mencemari sungai, juga agar bisa hidup bersih dengan tidak melakukan buang air besar (BAB) di aliran sungai.

Sebelumnya, Ketua RW 01, Code Utara, Kotabaru, Gondokusuman, Ariyanto mengeluhkan kamar mandi umum berfasilitas MCK jumlahnya sangat terbatas. Ini menyulitkan warganya yang tinggal di bantaran sungai. “Jumlah warga 62 KK, tapi jumlah kamar mandi umum hanya tujuh unit,” ucapnya.

Akibatnya, untuk menghilangkan kebiasaan warga melakukan BAB di sungai menjadi tak bisa optimal. Bahkan di musim hujan yang rawan banjir, kegiatan BAB di sungai tetap dilakukan. "Padahal kesadaran warga juga semakin meningkat," ucapnya.

Karena itu, pihaknya akan berusaha mencari lahan di wilayahnya yang masih kosong guna diajukan bantuan MCK ke Kimpraswil Kota Yogyakarta. "Beberapa warga memang sudah punya kamar mandi, tapi tidak ada kakusnya," katanya.

Kepala Bidang Pengendali Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehatan DIY Daryanto Chadorie menegaskan, BAB sembarangan atau di sungai rawan serangan penyakit. Khususnya penyakit diare yang menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan DIY.

"Diare masih perlu diperhatikan di musim hujan ini. Masih ada kan yang BAB di sungai. Ada hewan-hewan (lalat) yang menempel kemakanan misalnya," tandasnya.

Ridho Hidayat