Pembatasan Sepeda Motor Dianggap Kebijakan Diskriminatif
Selasa, 06 Januari 2015 - 03:23 WIB
Pembatasan Sepeda Motor Dianggap Kebijakan Diskriminatif
A
A
A
JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menegaskan, kebijakan pembatasan sepeda motor terkesan diskriminatif.
"Karena pendekatannya sepotong-sepotong dan tidak partisipatif dengan pendapat warga, tidak satu paket sekaligus maka terjadilah pendekatan yang terkesan diskriminatif," katanya ketika dihubungi, Senin (5/1/2015).
Mantan Ketua DTKJ ini menegaskan, masalah kemacetan dan buruknya sistem transportasi Jakarta ini membuat mereka yang ingin memecahkannya harus menggunakan paket-paket strategi atau kebijakan yang holistik dan terintegrasi satu sama lain.
"Sebenarnya sih bisa diwujudkan dalam waktu satu sampai dua tahun jika pemprov mau dan melaksanakannya secara konsisten dan melibatkan warga secara baik," tegasnya.
Pelibatan masyarakat yang dimaksud supaya kebijakan disesuai untuk menjawab kebutuhan warga dalam memecahkan kemacetan.
Warga dilibatkan secara aktif melalui mekanisme jaringan warga hingga kebijakan yang akan dibuat.
"Jadi tidak mendadak, tiba-tiba bikin aturan pembatasan sepeda motor, atau uji coba ERP, uji coba bus wisata, uji coba parkir mesin dan lainnya tanpa ada informasi jelas turun ke warga," tegasnya.
Jika kebijakan melibatkan warga maka diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan bisa segera tersosialisasi dengan baik.
"Karena pendekatannya sepotong-sepotong dan tidak partisipatif dengan pendapat warga, tidak satu paket sekaligus maka terjadilah pendekatan yang terkesan diskriminatif," katanya ketika dihubungi, Senin (5/1/2015).
Mantan Ketua DTKJ ini menegaskan, masalah kemacetan dan buruknya sistem transportasi Jakarta ini membuat mereka yang ingin memecahkannya harus menggunakan paket-paket strategi atau kebijakan yang holistik dan terintegrasi satu sama lain.
"Sebenarnya sih bisa diwujudkan dalam waktu satu sampai dua tahun jika pemprov mau dan melaksanakannya secara konsisten dan melibatkan warga secara baik," tegasnya.
Pelibatan masyarakat yang dimaksud supaya kebijakan disesuai untuk menjawab kebutuhan warga dalam memecahkan kemacetan.
Warga dilibatkan secara aktif melalui mekanisme jaringan warga hingga kebijakan yang akan dibuat.
"Jadi tidak mendadak, tiba-tiba bikin aturan pembatasan sepeda motor, atau uji coba ERP, uji coba bus wisata, uji coba parkir mesin dan lainnya tanpa ada informasi jelas turun ke warga," tegasnya.
Jika kebijakan melibatkan warga maka diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan bisa segera tersosialisasi dengan baik.
(ysw)
