Iklan Bir Vulgar Akhirnya

MEDAN - Iklan billboard produk bir di antara persimpangan Jalan Setia Budi dan Jalan Ngumban Surbakti, Medan akhirnya dicopot oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Sabtu (3/1).

Berdasarkan pengamatan KORAN SINDO MEDAN , iklan bir yang menggambarkan lima orang model tampak sedang menikmati permainan panco dan terkesan vulgar itu telah diganti dengan iklan sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seorang petugas yang sedang menurunkan iklan tersebut menuturkan, pencopotan iklan itu perintah dari Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Pencopotan iklan bergambar vulgar itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Apalagi sebelumnya keberadaan iklan itu diprotes banyak warga karena dinilai meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama kaum remaja dan anak-anak. “Kami berharap iklan seperti itu tidak lagi dipasang. Pemerintah harus bijaksana memilah iklan mana yang pantas dipasang, jangan asal bisa bayar saja,” ungkap warga Jalan Setia Budi, Kota Medan, Yennizar, 35.

Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi juga menilai iklan bir tersebut tidak beretika dan mengandung unsur pornografi. Iklan menampilkan kaum perempuan sebagai obyek sensualitas secara fisik dan ajakan meminum bir. “Sebelum iklan itu naik di salah satu media, sebenarnya sudah banyak warga yang mengeluhkan. Selain iklannya tak pantas, iklan itu juga berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” paparnya.

Menurut dia, iklan memang merupakan hal penting dalam kegiatan bisnis. Namun, pembuatan iklan tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek antara lain layak dan tidaknya untuk dipublikasikan. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya seluruh elemen agency iklan dan perusahaan bir tersebut ikut bertanggung jawab mengedukasi konsumen agar selalu taat peraturan dan norma etika.

“Jadi kreatif boleh saja, tapi jangan memprovokasi untuk bertindak kontraproduktif dan merusak moralitas,” ucap Farid. Selain itu, etika dan tata krama harus dipenuhi dalam segala aktivitas periklanan maupun kegiatan komunikasi pemasaran lainnya.

Hal ini penting untuk mendapatkan respons positif berupa penerimaan ataupun dukungan terhadap produk, merek, dan perusahaan, khususnya dari konsumen. Usaha-usaha pemasaran yang tidak memenuhi etika tata krama akan mendapatkan reaksi penolakan dari khalayak yang selanjutnya sangat mungkin bisa menimbulkan respons negatif dari konsumen.

“Dalam hal ini Pemko Medan harus tegas untuk mengatur dan mengawasi iklan yang boleh dipromosikan. Yang pasti, iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun dan untuk tujuan atau alasan apa pun. Berdirinya iklan itu pertanda pengawasan iklan billboard sangat lemah,” katanya.

Eko agustyo fb