87,9% Warga Dukung Bandara
Rabu, 31 Desember 2014 - 10:05 WIB
87,9% Warga Dukung Bandara
A
A
A
KULONPROGO - Rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo, banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat langsung.
Setelah dilakukan konsultasi publik di lima desa, sebagian besar warga justru sepakat mendukung. Bagi warga yang belum hadir masih diberikan kesempatan untuk ikut dalam konsultasi lanjutan.
Humas tim persiapan Pembangunan Bandara, Ariyadi Sebagyo mengatakan, tim telah mengundang 2.546 warga terdampak untuk menghadiri konsultasi publik yang dilaksanakan di Desa Sindutan, Kebonrejo, Jangkaran, Palihan dan Glagah. Dari pelaksanaan konsultasi publik mulai 25 November sampai dengan kemarin, sebanyak 2.150 warga yang hadir.
Sedangkan yang tidak hadir hanya 396 orang. Dari 2.150 warga yang hadir, sebanyak 1.919 orang (87,9%) sepakat dan mendukung bandara, dan 231 orang yang belum atau tidak sepakat (12.1%). “Sekitar 87,9% warga itu sepakat dan mendukung,” katanya.
Ariyadi mengatakan, dalam konsultasi publik ini juga banyak muncul catatan atau masukan dari warga terdampak. Catatan ini pun akan direkapitulasi untuk dilakukan tindak lanjutnya. Bahkan PT Angkasa Pura juga sudah bekerja sama dengan UGM untuk menindaklanjuti permasalahan yang mungkin muncul.
Bagi warga yang belum hadir, mereka bisa mengikuti konsultasi publik lanjutan atau tahap kedua. Mereka juga bisa menemui pada sisi waktu konsultasi tahap pertama ini, untuk memberikan tanggapan secara tertulis. “Yang belum masih ada kesempatan pada konsultasi kedua mulai 6 Februari sampai dengan 20 Maret nanti,” ucapnya.
Kepala BPN Kulonprogo Muhammad Fadhil berharap, warga terdampak hadir dalam konsultasi publik. Sebab, jika nanti tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mereka akan dianggap setuju. Uang kompensasi juga akan ditaruh di bank yang telah ditunjuk. “Lebih baik hadir, karena kalau tidak justru mereka yang rugi,” ujarnya.
Salah seorang warga, Hayu mengaku, selama ini dirinya tidak banyak mendapatkan informasi pasti mengenai rencana bandara. Sebab dia selama ini tinggal di Jakarta dan masih ada warga yang menolak. Kedatangannya untuk mencari informasi dan minta kejelasan atas kompensasi yang layak.
“Prinsipnya saya mendukung, tetapi harus ada kejelasan detail bagaimana besaran kompensasi dan kepastian pembayaran,” tuturnya.
Kuntadi
Setelah dilakukan konsultasi publik di lima desa, sebagian besar warga justru sepakat mendukung. Bagi warga yang belum hadir masih diberikan kesempatan untuk ikut dalam konsultasi lanjutan.
Humas tim persiapan Pembangunan Bandara, Ariyadi Sebagyo mengatakan, tim telah mengundang 2.546 warga terdampak untuk menghadiri konsultasi publik yang dilaksanakan di Desa Sindutan, Kebonrejo, Jangkaran, Palihan dan Glagah. Dari pelaksanaan konsultasi publik mulai 25 November sampai dengan kemarin, sebanyak 2.150 warga yang hadir.
Sedangkan yang tidak hadir hanya 396 orang. Dari 2.150 warga yang hadir, sebanyak 1.919 orang (87,9%) sepakat dan mendukung bandara, dan 231 orang yang belum atau tidak sepakat (12.1%). “Sekitar 87,9% warga itu sepakat dan mendukung,” katanya.
Ariyadi mengatakan, dalam konsultasi publik ini juga banyak muncul catatan atau masukan dari warga terdampak. Catatan ini pun akan direkapitulasi untuk dilakukan tindak lanjutnya. Bahkan PT Angkasa Pura juga sudah bekerja sama dengan UGM untuk menindaklanjuti permasalahan yang mungkin muncul.
Bagi warga yang belum hadir, mereka bisa mengikuti konsultasi publik lanjutan atau tahap kedua. Mereka juga bisa menemui pada sisi waktu konsultasi tahap pertama ini, untuk memberikan tanggapan secara tertulis. “Yang belum masih ada kesempatan pada konsultasi kedua mulai 6 Februari sampai dengan 20 Maret nanti,” ucapnya.
Kepala BPN Kulonprogo Muhammad Fadhil berharap, warga terdampak hadir dalam konsultasi publik. Sebab, jika nanti tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mereka akan dianggap setuju. Uang kompensasi juga akan ditaruh di bank yang telah ditunjuk. “Lebih baik hadir, karena kalau tidak justru mereka yang rugi,” ujarnya.
Salah seorang warga, Hayu mengaku, selama ini dirinya tidak banyak mendapatkan informasi pasti mengenai rencana bandara. Sebab dia selama ini tinggal di Jakarta dan masih ada warga yang menolak. Kedatangannya untuk mencari informasi dan minta kejelasan atas kompensasi yang layak.
“Prinsipnya saya mendukung, tetapi harus ada kejelasan detail bagaimana besaran kompensasi dan kepastian pembayaran,” tuturnya.
Kuntadi
(ftr)
