Kejari Usut Ambruknya Irigasi Air Jemair

PAGARALAM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam mulai mengusut kasus ambruknya Irigasi Air Jemair karena diduga pembangunannya bermasalah karena, baru dibangun irigasi tersebut ambruk.

Irigasi tersebut dibangun menggunakan anggaran APBD provinsi Sumsel senilai Rp2,1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pagaralam, H Ranu Indra mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data.

Pasalnya pembangunan sarana pertanian yang berlokasi di Dusun Sumber Jaya, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah ini diduga kuat tak sesuai perencanaan konstruksi lantaran bangunan yang baru selesai dikerjakan tersebut ambruk sepanjang puluhan meter.

"Tim dari kita langsung melakukan kroscek ke lapangan guna melakukan pengumpulan data untuk mengusut proyek ini," kata dia, Selasa (23/12/2014).

Menurut dia, terkait adanya temuan adanya proyek irigasi yang ambruk baru selesai diserahterimakan. Namun, nyatanya baru dibangun sudah mengalami kerusakan.

"Tim menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengerjaan proyek irigasi Air Jemair ini," bebernya.

Ditambahkan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Syahril Siregar, tim Kejari tidak terjun sendiri melainkan melibatkan pihak Dinas PU, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari hasil di lapangan temuan bisa ditindaklanjuti.

"Temuan ini sudah masuk tahap penyelidikan, mengumpulkan data dan informasi terkait kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut. Kemudian, pengerjaan dilaksanakan sekitar Juni lalu dan sudah diserahterimakan rampung belum lama," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, H Sunarto, melalui Sekretaris Syaipul mengakui, pihaknya sudah mendapatkan laporan ambruknya bangunan irigasi Air Jemair.

Namun, terkait pengerjaannya, irigasi Air Jemair tersebut dikerjakan dari Dinas PU Provinsi Sumsel.

"Kita tidak dilibatkan dalam tim, khususnya dalam pengerjaan, namun sebatas koordinasi sejak dimulainya pengerjaan di lokasi," ujar Syaipul.

Temuan ambruknya irigasi ini lantaran suplai air tidak stabil. Apalagi, anggota Komisi III DPRD Pagaralam melakukan sidak. Hasilnya, adanya temuan berbagai kejanggalan dalam pengerjaan.

"Komisi III diketuai Yumisa, bersama Dessy Siska, Zipni Amir, Pandin Pirmansyah, Alpian, Kadino, Darmawi dan Didi Buchari ini, menilai kurangnya perencanaan dalam pembangunannya.

Seperti, tidak dibuat beronjong sebelum pembuatan saluran irigasi, termasuk kualitas bangunan sangat tidak sesuai dengan kondisi alam dan kontur tanah yang mudah longsor," ujar Didi perwakilan Komisi III DPRD Kota Pagaralam.

Selain itu, Komisi III juga menemukan pola pengerjaan fisik bangunan lebar 1 meter tinggi sekitar 80 centimeter dengan panjang sekitar 35 meter asal jadi dan tidak sesuai dengan lebar serta kekuatan fisik bangunan sebelumnya.