Pemerintah Tidak Peduli Warga Miskin Ibu Kota
Minggu, 21 Desember 2014 - 15:53 WIB
Pemerintah Tidak Peduli Warga Miskin Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai tidak manusiawi terhadap korban penggusuran. Pasalnya, banyak warga yang menjadi korban penggusuran paksa, merazia dan menangkap para PKL.
"Model penggusuran yang dilakukan Pemprov Jakarta ini menjadi potret yang memperlihatkan. Pemerintah tidak peduli dan tidak memihak warga miskin ibu kota," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun Fakta' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/12/2014).
Dia menjelaskan, sepanjang 2014 ini ada 26 atau 3.513 bangunan dan 3.751 keluarga serta 13.952 jiwa kehilangan tempat tinggal karena digusur Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, 17 lokasi PKL sekira 2.149 pedagang kehilangan tempat usahanya.
Tak sedikit warga yang kecewa dengan sikap Ahok itu, saran Tigor, seharusnya sebagai pimpinan jangan mudah menggunakan kekuasaan. Karena, hal itu hanya akan memancing emosi masyarakat.
"Alasan penggusuran itu justru menunjukkan pemerintah memberi cap negatif kepada warganya sendiri sebagai sumber masalah," tambahnya.
Sebagai contoh, penggusuran warga Ria-Rio, Pedongkelan, Jakarta Timur, yang katanya untuk normalisasi waduk yang membutuhkan biaya sebesar Rp750 milyar itu justru akan dijadikan perumahan mewah.
"Kami mendapatkan bukti maket rencana wilayah sekitar Ria-Rio akan dijadikan kawasan bisnis dan pemukiman mewah," tukasnya.
Maka itu, dia kembali menyarankan, agar Ahok mengubah prosedur dalam menertibkan bangunan liar maupun para PKL yang selama dianggap sumber masalah ibu kota.
"Model penggusuran yang dilakukan Pemprov Jakarta ini menjadi potret yang memperlihatkan. Pemerintah tidak peduli dan tidak memihak warga miskin ibu kota," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun Fakta' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/12/2014).
Dia menjelaskan, sepanjang 2014 ini ada 26 atau 3.513 bangunan dan 3.751 keluarga serta 13.952 jiwa kehilangan tempat tinggal karena digusur Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, 17 lokasi PKL sekira 2.149 pedagang kehilangan tempat usahanya.
Tak sedikit warga yang kecewa dengan sikap Ahok itu, saran Tigor, seharusnya sebagai pimpinan jangan mudah menggunakan kekuasaan. Karena, hal itu hanya akan memancing emosi masyarakat.
"Alasan penggusuran itu justru menunjukkan pemerintah memberi cap negatif kepada warganya sendiri sebagai sumber masalah," tambahnya.
Sebagai contoh, penggusuran warga Ria-Rio, Pedongkelan, Jakarta Timur, yang katanya untuk normalisasi waduk yang membutuhkan biaya sebesar Rp750 milyar itu justru akan dijadikan perumahan mewah.
"Kami mendapatkan bukti maket rencana wilayah sekitar Ria-Rio akan dijadikan kawasan bisnis dan pemukiman mewah," tukasnya.
Maka itu, dia kembali menyarankan, agar Ahok mengubah prosedur dalam menertibkan bangunan liar maupun para PKL yang selama dianggap sumber masalah ibu kota.
(mhd)
