Sumut Butuh SMK Khusus
Sabtu, 20 Desember 2014 - 12:37 WIB
Sumut Butuh SMK Khusus
A
A
A
MEDAN - Daerah dinilai perlu mendirikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai karakteristik kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut. Pasalnya, kualitas lulusan SMK banyak yang tidak sesuai permintaan pasar tenaga kerja yang berimbas pada semakin banyaknya pengangguran.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengatakan, SMK itu seharusnya dibangun tidak hanya berdasarkan jurusan yang laris manis dan menjadi tren seperti komputer dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan keunggulan daerah tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang mendesak dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) di tahun mendatang.
Politisi PDIP itu mencontohkan, dengan banyaknya perkebunan di Sumut, sangat layak jika dibangun SMK dengan jurusan perkebunan sehingga akan meningkatkan kualitas perkebunan itu nantinya. Termasuk Tembung yang banyak menyalurkan tenaga kerja seperti di sektor bangunan, memerlukan SMK jurusan teknologi bangunan.
Ironisnya, Kecamatan Medan Deli yang memiliki sekitar 380 industri, belum memiliki SMK yang sesuai kebutuhan tenaga kerja bidang industri. “Itu menjadi hal yang sangat tidak tepat, padahal menurut ketentuan, itu merupakan wewenang Pemko Medan,” ungkap penggiat pendidikan itu seusai bertemu dengan Kepala Disdik Sumut, Masri, Jumat (19/12).
Karena itu, Sofyan Tan berharap dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, harapan tersebut segera menjadi kenyataan.
Pendirian SMK sesuai kebutuhan daerah itu juga akan menjadi agenda utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, pada pertengahan Januari 2015. “Harapan kami, soal PP turunan itu bisa keluar awal 2015,” ucapnya.
Sementara Kepala Disdik Sumut, Masri, mengatakan, banyak daerah yang bisa dijadikan SMK unggulan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut. Namun, pembangunan SMK memerlukan alokasi dana. “Seperti daerah perindustrian di Kawasan Industri Medan (KIM) Belawan yang sangat besar, dan daerah di Sumut yang banyak perkebunannya,” katanya.
Untuk tenaga pendidik yang akan disalurkan nantinya, menurut Masri, tidak akan menjadi masalah. Para sarjana yang menguasai bidang tertentu akan mendapatkan pendidikan mengajar untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di SMK terkait. Dia menambahkan, saat ini ada tiga bidang membutuhkan kehadiran SMK di bidang industri, kelautan, dan perkebunan.
Kepala Seksi (Kasi) SMK Disdik Sumut, Sagino, menjelaskan, saat ini Sumut memiliki sekitar 896 SMK negeri maupun swasta yang tersebar di 33 kabupaten/ kota di Sumut. Dia juga menilai pendirian SMK sesuai karakteristik kebutuhan tenaga kerja di suatu daerah perlu direalisasikan.
Syukri Amal
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengatakan, SMK itu seharusnya dibangun tidak hanya berdasarkan jurusan yang laris manis dan menjadi tren seperti komputer dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan keunggulan daerah tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang mendesak dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) di tahun mendatang.
Politisi PDIP itu mencontohkan, dengan banyaknya perkebunan di Sumut, sangat layak jika dibangun SMK dengan jurusan perkebunan sehingga akan meningkatkan kualitas perkebunan itu nantinya. Termasuk Tembung yang banyak menyalurkan tenaga kerja seperti di sektor bangunan, memerlukan SMK jurusan teknologi bangunan.
Ironisnya, Kecamatan Medan Deli yang memiliki sekitar 380 industri, belum memiliki SMK yang sesuai kebutuhan tenaga kerja bidang industri. “Itu menjadi hal yang sangat tidak tepat, padahal menurut ketentuan, itu merupakan wewenang Pemko Medan,” ungkap penggiat pendidikan itu seusai bertemu dengan Kepala Disdik Sumut, Masri, Jumat (19/12).
Karena itu, Sofyan Tan berharap dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, harapan tersebut segera menjadi kenyataan.
Pendirian SMK sesuai kebutuhan daerah itu juga akan menjadi agenda utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, pada pertengahan Januari 2015. “Harapan kami, soal PP turunan itu bisa keluar awal 2015,” ucapnya.
Sementara Kepala Disdik Sumut, Masri, mengatakan, banyak daerah yang bisa dijadikan SMK unggulan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut. Namun, pembangunan SMK memerlukan alokasi dana. “Seperti daerah perindustrian di Kawasan Industri Medan (KIM) Belawan yang sangat besar, dan daerah di Sumut yang banyak perkebunannya,” katanya.
Untuk tenaga pendidik yang akan disalurkan nantinya, menurut Masri, tidak akan menjadi masalah. Para sarjana yang menguasai bidang tertentu akan mendapatkan pendidikan mengajar untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di SMK terkait. Dia menambahkan, saat ini ada tiga bidang membutuhkan kehadiran SMK di bidang industri, kelautan, dan perkebunan.
Kepala Seksi (Kasi) SMK Disdik Sumut, Sagino, menjelaskan, saat ini Sumut memiliki sekitar 896 SMK negeri maupun swasta yang tersebar di 33 kabupaten/ kota di Sumut. Dia juga menilai pendirian SMK sesuai karakteristik kebutuhan tenaga kerja di suatu daerah perlu direalisasikan.
Syukri Amal
(ftr)
