DPRD DKI Anggap Pemprov Tak Serius Bangun LRT
Jum'at, 19 Desember 2014 - 16:29 WIB
DPRD DKI Anggap Pemprov Tak Serius Bangun LRT
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI menolak rencana Pemprov DKI yang akan membangun moda transportasi massal Light Rapid Transit (LRT).
DPRD terpaksa menolak rencana tersebut karena selama ini Pemprov DKI dianggap tidak konsisten dalam membangun moda transportasi massal.
Menurut anggota Banggar DPRD DKI Selamat Nurdin, selama ini banyak program Pemprov DKI mentah di tengah jalan.
Akibatnya masyarakat menjadi korban pembangunan yang terkesan setengah hati tersebut. Dia mencontohkan pembangunan mass rapid transit (MRT) dan monorel.
"Kalau minta dianggarkan banyak hal yang perlu dipertajam. Sekarang kita hanya bisa membantu alokasikan anggaran studinya saja," ujar Selamat Nurdin di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/12/2014).
Pada penyampaian rencana pembangunan LRT, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu melihat tidak ada perencanaan yang matang dari Pemprov DKI.
Penyampaian usulan itu hanya dilakukan Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho dan didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar.
Pemaparan tersebut tidak menjelaskan detail rencana itu menggunakan landasan studi yang jelas, bentuk target bisnis yang dihasilkan, skema public servis obligation (PSO) terkait subsidi yang harus dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau mau bangun LRT, harus ada pihak terkait untuk saling menguatkan program itu. Kemarin itu tidak ada Sekda, Dinas PU, Bappeda dan BPKD," terangnya.
DPRD terpaksa menolak rencana tersebut karena selama ini Pemprov DKI dianggap tidak konsisten dalam membangun moda transportasi massal.
Menurut anggota Banggar DPRD DKI Selamat Nurdin, selama ini banyak program Pemprov DKI mentah di tengah jalan.
Akibatnya masyarakat menjadi korban pembangunan yang terkesan setengah hati tersebut. Dia mencontohkan pembangunan mass rapid transit (MRT) dan monorel.
"Kalau minta dianggarkan banyak hal yang perlu dipertajam. Sekarang kita hanya bisa membantu alokasikan anggaran studinya saja," ujar Selamat Nurdin di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/12/2014).
Pada penyampaian rencana pembangunan LRT, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu melihat tidak ada perencanaan yang matang dari Pemprov DKI.
Penyampaian usulan itu hanya dilakukan Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho dan didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar.
Pemaparan tersebut tidak menjelaskan detail rencana itu menggunakan landasan studi yang jelas, bentuk target bisnis yang dihasilkan, skema public servis obligation (PSO) terkait subsidi yang harus dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau mau bangun LRT, harus ada pihak terkait untuk saling menguatkan program itu. Kemarin itu tidak ada Sekda, Dinas PU, Bappeda dan BPKD," terangnya.
(ysw)
