Penambangan Ilegal Harus Berhenti
Kamis, 18 Desember 2014 - 13:03 WIB
Penambangan Ilegal Harus Berhenti
A
A
A
KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan tegas melakukan penertiban aktivitas penambangan ilegal yang ada di Kulonprogo. Bupati telah memerintahkan kepada Satpol PP dan Disperindag dan ESDM untuk aktif melakukan pengawasan di lapangan.
“Kalau ada penambangan tidak izin, harus didatangi surati dan harus dihentikan,” kata Hasto ke tika dikonfirmasi mengenai maraknya penambangan pasir dan batuan andesit di Kulonprogo yang disinyalir tidak memiliki izin. Terkait kasus penambangan di Ngentakrejo, Lendah, Hasto memastikan jika lokasi penambangan berada di wilayah Bantul. Sehingga Kulonprogo tidak me miliki hak untuk melakukan penutupan.
Namun warga bisa menutup jalan, karena mereka dirugikan adanya aktivitas truk yang keluar masuk. “Karena wilayahnya Bantul, mestinya lewat Bantul. Yang terjadi itu kan lewat Kulonprogo,” ujar Hasto.
Kepala Disperindag dan ESDM Niken Probolaras membenarkan dirinya telah diperintahkan bupati untuk tegas terhadap aktivitas penambangan di Kulonprogo. Tidak hanya penambangan ilegal, penambang an yang izinnya lengkap pun bi sa dihentikan. Menurutnya, sampai saat ini su dah ada tujuh penambangan yang izinnya dicabut. Itu dilakukan karena mereka tidak me menuhi standar dan aturan yang telah ditetapkan. “Ada tujuh yang kami cabut izinnya dan penambangan dihentikan,” ujarnya.
Selain itu, ada dua penambangan lain yang juga dihentikan sementara dan satu dalam pengawasan. Sesuai UU tentang ESDM yang baru kewenangan izin penambangan menjadi urusan dari pemerintah DIY dengan rekomendasi dari balai besar wilayah sungai. Sesuai hasil koordinasi dengan pusat, penambangan hanya boleh dilakukan secara manual atau menggunakan alat berat tetapi di aliran sungai untuk normalisasi.
Yang terjadi kebanyakan alat berat ini justru menambang di sempadan sungai. “Penambangan dengan mesin sedot juga tidak boleh karena bisa merusak ekosistem dan lingkungan,” ujarnya. Saat ini dinas terus melakukan pengawasan di lapangan.
Hampir seluruh titik-titik dan lokasi penambangan didatangi, untuk pengawasan. Jika nanti ada pelanggaran akan dilakukan komunikasi dengan pemerintah yang ada di atasnya untuk melakukan penertiban.
Kuntadi
“Kalau ada penambangan tidak izin, harus didatangi surati dan harus dihentikan,” kata Hasto ke tika dikonfirmasi mengenai maraknya penambangan pasir dan batuan andesit di Kulonprogo yang disinyalir tidak memiliki izin. Terkait kasus penambangan di Ngentakrejo, Lendah, Hasto memastikan jika lokasi penambangan berada di wilayah Bantul. Sehingga Kulonprogo tidak me miliki hak untuk melakukan penutupan.
Namun warga bisa menutup jalan, karena mereka dirugikan adanya aktivitas truk yang keluar masuk. “Karena wilayahnya Bantul, mestinya lewat Bantul. Yang terjadi itu kan lewat Kulonprogo,” ujar Hasto.
Kepala Disperindag dan ESDM Niken Probolaras membenarkan dirinya telah diperintahkan bupati untuk tegas terhadap aktivitas penambangan di Kulonprogo. Tidak hanya penambangan ilegal, penambang an yang izinnya lengkap pun bi sa dihentikan. Menurutnya, sampai saat ini su dah ada tujuh penambangan yang izinnya dicabut. Itu dilakukan karena mereka tidak me menuhi standar dan aturan yang telah ditetapkan. “Ada tujuh yang kami cabut izinnya dan penambangan dihentikan,” ujarnya.
Selain itu, ada dua penambangan lain yang juga dihentikan sementara dan satu dalam pengawasan. Sesuai UU tentang ESDM yang baru kewenangan izin penambangan menjadi urusan dari pemerintah DIY dengan rekomendasi dari balai besar wilayah sungai. Sesuai hasil koordinasi dengan pusat, penambangan hanya boleh dilakukan secara manual atau menggunakan alat berat tetapi di aliran sungai untuk normalisasi.
Yang terjadi kebanyakan alat berat ini justru menambang di sempadan sungai. “Penambangan dengan mesin sedot juga tidak boleh karena bisa merusak ekosistem dan lingkungan,” ujarnya. Saat ini dinas terus melakukan pengawasan di lapangan.
Hampir seluruh titik-titik dan lokasi penambangan didatangi, untuk pengawasan. Jika nanti ada pelanggaran akan dilakukan komunikasi dengan pemerintah yang ada di atasnya untuk melakukan penertiban.
Kuntadi
(ftr)
