Sertifikasi Profesi Jadi Kebutuhan
Sertifikasi Profesi Jadi Kebutuhan
A
A
A
BANDUNG - Menjelang bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, lembaga sertifikasi dan asosiasi profesi di tingkat nasional maupun daerah diminta menjadikan sertifikasi sebagai kebutuhan.
Melalui sertifikasi, akan ada kesetaraan perlakuan dan rasa bangga dalam diri tenaga kerja. Demikian dikatakan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa saat ditemui seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, kemarin.
“Standar sertifikasi ini penting men jelang MEA 2015. Karenanya, lembaga sertifikasi apapun baik pusat maupun daerah harus terus digerakan supaya kom petensi tenaga kerja terakreditasi,” ujarnya. Kini, kata Khofifah, baru sertifikasi guru dan dosen yang terlihat sangat intensif dilakukan sementara bidang lainnya belum semasif itu.
Oleh karenanya, diperlukan kesiapan yang lebih matang untuk menggerakan program sertifikasi bagi profesi tertentu lainnya. Dia mencontohkan, ada kejom plangan strata ekonomi antara profesi supir truk atau tukang taman dengan profesi lainnya.
“Seluruh asosiasi profesi harus ikut mendorong program sertifikasi yang sangat penting ini. Seperti dunia kesehatan harus diprotect dari ekspansi in ternational hospital, karena tak menutup kemungkinan terjadi pem bajakan perawat atau bidan bersertifikasi,” katanya.
Di tengah berbagai beban yang dihadapi para pengusaha seperti kenaikan harga bahan ba kar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan upah minimum provinsi (UMP), dan lainnya, para pengusaha diminta tetap menaruh perhatian pada prog ram sertifikasi.
“Improvisasi dan kreasi di sektor bisnis, tak terkecuali kuliner sangat diperlukan untuk memperhatikan kebutuhan program sertifikasi ini,” katanya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mendorong para pengusaha jasa boga berdaya saing.
Produk olahan pangan perlu mendapat perhatian khusus karena produk olahan pangan impor kini mendominasi minimarket hingga hypermarket. “Ancaman ekspansi produk jasa boga ini tidak hanya datang dari kawasan Asean, tapi juga dari luar Asean. Karenanya, kemendag membuat aturan agar setiap toko modern harus memasarkan hingga 80% produk Indonesia,” ungkap Kepala Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina.
Masih di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APJI Rahayu Setyowati mengatakan, tren kuliner di Indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup pesat. APJI akan menjadikan kuliner Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri menjelang bergulirnya MEA 2015. “Para pengusaha jasa boga diharapkan bisa memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Dalam Rakernas APJI ini, pihak nya mempersiapkan program kerja 2015 dan menargetkan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APJI di 34 provinsi. Selain mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015, Rakernas juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota dan pengurus APJI untuk saling memberikan informasi positif yang di harapkan membawa efek positif bagi perekonomian Indonesia.
“Kota Bandung bisa menjadi contoh yang baik bagi kota-kota lainnya dalam mengolah budaya dan kreativitas kuliner menjadi hal yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” katanya. Sementara itu, Ketua DPD APJI Jawa Barat Nani Istomo mengatakan, sudah saatnya APJI menyatukan segala potensi, kekuatan, dan kerjasama internal dalam menghadapi MEA 2015.
“Kita juga mesti meningkatkan jaringan kemitraan yang solid dengan mitra usaha maupun instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah” ujarnya. Wadah bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan makanan dan minuman dan restoran ini telah memiliki lebih dari 30.000 anggota. APJI didirikan 1987 lalu dibawah naungan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Sejak saat itu pula, seluruh anggota APJI bersama sama membangun budaya kuliner Indonesia. “Kini baru ada 18 DPD APJI di seluruh Indonesia. Tahun depan, kami targetkan bisa ada di seluruh provinsi,” ungkap Rahayu.
Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutrisno mengatakan, usaha jasa boga, terutama kuliner bisa bisa menjadi jalan wirausaha baru. Pihaknya pun men dorong pertumbuhan wirausaha baru dengan menggalakan program Garuda (gerakan wirausaha desa). “Kami harap sektor jasa boga ini bisa menjadi lokomotif bisnis bagi sektor usaha lain,” sebutnya.
Apalagi, lanjut Agung, perkembangan zaman memicu pesatnya perkembangan kuliner nu santara, terutama di Jabar dan lebih khusus lagi di Bandung. Perkembangan wisata kuliner menurutnya mendorong perkembangan sektor bisnis lainnya.
“Kita harus benar-benar berpikir bagaimana ke depan bisa berdaya saing dengan negara lain. Singapura maupun Malaysia sudah lebih dulu memiliki profesionalisme yang tinggi, didukung dengan teknologi yang lebih terdepan dari kita. Keduanya didukung permodalan dari perbankan dengan suku bunga rendah sekitar 7%, sedangkan suku bunga di kita cukup tinggi, sehingga menjadi sulit untuk meningkatkan daya saing,” paparnya.
fauzan
Melalui sertifikasi, akan ada kesetaraan perlakuan dan rasa bangga dalam diri tenaga kerja. Demikian dikatakan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa saat ditemui seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, kemarin.
“Standar sertifikasi ini penting men jelang MEA 2015. Karenanya, lembaga sertifikasi apapun baik pusat maupun daerah harus terus digerakan supaya kom petensi tenaga kerja terakreditasi,” ujarnya. Kini, kata Khofifah, baru sertifikasi guru dan dosen yang terlihat sangat intensif dilakukan sementara bidang lainnya belum semasif itu.
Oleh karenanya, diperlukan kesiapan yang lebih matang untuk menggerakan program sertifikasi bagi profesi tertentu lainnya. Dia mencontohkan, ada kejom plangan strata ekonomi antara profesi supir truk atau tukang taman dengan profesi lainnya.
“Seluruh asosiasi profesi harus ikut mendorong program sertifikasi yang sangat penting ini. Seperti dunia kesehatan harus diprotect dari ekspansi in ternational hospital, karena tak menutup kemungkinan terjadi pem bajakan perawat atau bidan bersertifikasi,” katanya.
Di tengah berbagai beban yang dihadapi para pengusaha seperti kenaikan harga bahan ba kar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan upah minimum provinsi (UMP), dan lainnya, para pengusaha diminta tetap menaruh perhatian pada prog ram sertifikasi.
“Improvisasi dan kreasi di sektor bisnis, tak terkecuali kuliner sangat diperlukan untuk memperhatikan kebutuhan program sertifikasi ini,” katanya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mendorong para pengusaha jasa boga berdaya saing.
Produk olahan pangan perlu mendapat perhatian khusus karena produk olahan pangan impor kini mendominasi minimarket hingga hypermarket. “Ancaman ekspansi produk jasa boga ini tidak hanya datang dari kawasan Asean, tapi juga dari luar Asean. Karenanya, kemendag membuat aturan agar setiap toko modern harus memasarkan hingga 80% produk Indonesia,” ungkap Kepala Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina.
Masih di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APJI Rahayu Setyowati mengatakan, tren kuliner di Indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup pesat. APJI akan menjadikan kuliner Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri menjelang bergulirnya MEA 2015. “Para pengusaha jasa boga diharapkan bisa memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Dalam Rakernas APJI ini, pihak nya mempersiapkan program kerja 2015 dan menargetkan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APJI di 34 provinsi. Selain mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015, Rakernas juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota dan pengurus APJI untuk saling memberikan informasi positif yang di harapkan membawa efek positif bagi perekonomian Indonesia.
“Kota Bandung bisa menjadi contoh yang baik bagi kota-kota lainnya dalam mengolah budaya dan kreativitas kuliner menjadi hal yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” katanya. Sementara itu, Ketua DPD APJI Jawa Barat Nani Istomo mengatakan, sudah saatnya APJI menyatukan segala potensi, kekuatan, dan kerjasama internal dalam menghadapi MEA 2015.
“Kita juga mesti meningkatkan jaringan kemitraan yang solid dengan mitra usaha maupun instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah” ujarnya. Wadah bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan makanan dan minuman dan restoran ini telah memiliki lebih dari 30.000 anggota. APJI didirikan 1987 lalu dibawah naungan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Sejak saat itu pula, seluruh anggota APJI bersama sama membangun budaya kuliner Indonesia. “Kini baru ada 18 DPD APJI di seluruh Indonesia. Tahun depan, kami targetkan bisa ada di seluruh provinsi,” ungkap Rahayu.
Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutrisno mengatakan, usaha jasa boga, terutama kuliner bisa bisa menjadi jalan wirausaha baru. Pihaknya pun men dorong pertumbuhan wirausaha baru dengan menggalakan program Garuda (gerakan wirausaha desa). “Kami harap sektor jasa boga ini bisa menjadi lokomotif bisnis bagi sektor usaha lain,” sebutnya.
Apalagi, lanjut Agung, perkembangan zaman memicu pesatnya perkembangan kuliner nu santara, terutama di Jabar dan lebih khusus lagi di Bandung. Perkembangan wisata kuliner menurutnya mendorong perkembangan sektor bisnis lainnya.
“Kita harus benar-benar berpikir bagaimana ke depan bisa berdaya saing dengan negara lain. Singapura maupun Malaysia sudah lebih dulu memiliki profesionalisme yang tinggi, didukung dengan teknologi yang lebih terdepan dari kita. Keduanya didukung permodalan dari perbankan dengan suku bunga rendah sekitar 7%, sedangkan suku bunga di kita cukup tinggi, sehingga menjadi sulit untuk meningkatkan daya saing,” paparnya.
fauzan
(ftr)
Explore More