Golkar Ancam Pecat Pendukung Agung
Rabu, 10 Desember 2014 - 17:01 WIB
Golkar Ancam Pecat Pendukung Agung
A
A
A
MEDAN - DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) mengancam akan memecat kader partai yang ikut dalam musyawarah nasional (munas) di Ancol, Jakarta, mendukung Agung Laksono.
“Keputusan munas di Bali tidak mengakui munas versi mana pun. Sudah jadi keputusan akan ada sanksi bagi yang melanggarnya,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Yasyir Ridho Loebis kepada wartawan di Medan, Selasa (9/12). Sanksi tersebut bisa diberhentikan dari kepengurusan atau dipecat dari status keanggotaan. Bagi yang berstatus anggota Dewan, tentu bisa diberikan sanksi pergantian antar waktu (PAW).
Namun, pihaknya masih belum memutuskan siapa yang bakal dievaluasi karena belum mengetahui pasti kader-kader yang ikut mendukung munas di Ancol, Jakarta. Yasyir juga memastikan keputusan munas di Bali yang mendukung terpilihnya kembali Aburizal Bakrie (ARB) akan tetap didukung penuh oleh seluruh pengurus Golkar di Sumut.
Konsistensi dukungan ke ARB sudah ditunjukkan oleh kepengurusan DPD Golkar kabupaten/ kota, baik sebelum munas di Bali maupun saat berlangsung. Tidak ada yang mengubah pilihannya. “Kami yakin dukungan ke ARB akan konsisten,” kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut itu.
Anggota DPRD Sumut Janter Sirait mengaku tidak khawatir dengan wacana pemecatan tersebut. Namun, dia tegaskan, tidak ada pihak yang bisa mengambil keputusan pemecatan saat ini karena Partai Golkar sedang dalam posisi stanvas sejak ada gugatan di pengadilan.
“Siapa yang lakukan pemecatan? Karena yang di DPP itu jelas sedang digugat dan sebelum ada putusan pengadilan kedudukan DPP stanvas ,” kata Janter yang mengaku ikut menjadi peserta dalam munas di Ancol, Jakarta.
Janter mengaku berpegang pada gugatan ke pengadilan yang dilayangkan Presidium Penyelamat Partai Golkar terhadap munas di Bali yang memilih kembali secara aklamasi Aburizal Bakrie. Dia pun mengaku tidak khawatir dengan wacana pemecatan itu.
Anggota DPRD Sumut dua periode tersebut mengaku masih sakit hati dengan sikap DPD Partai Golkar Sumut yang secara sepihak melakukan musyawarah luar biasa untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Simalungun. “Jangan enak-enak mereka saja buat muswil luar biasa, sekarang mereka rasakanlah kena gugat,” ujarnya.
Saat disinggung dengan posisinya sebagai anggota Dewan yang bisa juga diberhentikan karena pilihannya tersebut, dengan tegas Janter mengatakan tidak khawatir. “Kalau mereka mau ajukan apa boleh buat, karena kita melawan, biarkanlah,” ujarnya.
Saat disinggung siapa saja dari Sumut yang ikut munas di Ancol, Janter pun mengungkapkan banyak kader yang ikut. Termasuk anggota DPRD Sumut, seperti Hanafiah Harahap dan Chaidir Ritonga. Namun, mereka hanya mengaku melihat- lihat meskipun ikut juga aktif mempengaruhi para peserta munas saat akan menentukan pilihan calon ketua umum.
“Ada Hanafiah, si Chaidir juga tapi ngakunya cuma menonton. Ya, katanya saja cuma lihat-lihat tapi ikut juganya mempengaruhi pilih ini pilih itu. Cuma Janter yang siap maju perang, lainnya berondok-berondok tapi berharap juga,” ujarnya tertawa.
M Rinaldi Khair
“Keputusan munas di Bali tidak mengakui munas versi mana pun. Sudah jadi keputusan akan ada sanksi bagi yang melanggarnya,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Yasyir Ridho Loebis kepada wartawan di Medan, Selasa (9/12). Sanksi tersebut bisa diberhentikan dari kepengurusan atau dipecat dari status keanggotaan. Bagi yang berstatus anggota Dewan, tentu bisa diberikan sanksi pergantian antar waktu (PAW).
Namun, pihaknya masih belum memutuskan siapa yang bakal dievaluasi karena belum mengetahui pasti kader-kader yang ikut mendukung munas di Ancol, Jakarta. Yasyir juga memastikan keputusan munas di Bali yang mendukung terpilihnya kembali Aburizal Bakrie (ARB) akan tetap didukung penuh oleh seluruh pengurus Golkar di Sumut.
Konsistensi dukungan ke ARB sudah ditunjukkan oleh kepengurusan DPD Golkar kabupaten/ kota, baik sebelum munas di Bali maupun saat berlangsung. Tidak ada yang mengubah pilihannya. “Kami yakin dukungan ke ARB akan konsisten,” kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut itu.
Anggota DPRD Sumut Janter Sirait mengaku tidak khawatir dengan wacana pemecatan tersebut. Namun, dia tegaskan, tidak ada pihak yang bisa mengambil keputusan pemecatan saat ini karena Partai Golkar sedang dalam posisi stanvas sejak ada gugatan di pengadilan.
“Siapa yang lakukan pemecatan? Karena yang di DPP itu jelas sedang digugat dan sebelum ada putusan pengadilan kedudukan DPP stanvas ,” kata Janter yang mengaku ikut menjadi peserta dalam munas di Ancol, Jakarta.
Janter mengaku berpegang pada gugatan ke pengadilan yang dilayangkan Presidium Penyelamat Partai Golkar terhadap munas di Bali yang memilih kembali secara aklamasi Aburizal Bakrie. Dia pun mengaku tidak khawatir dengan wacana pemecatan itu.
Anggota DPRD Sumut dua periode tersebut mengaku masih sakit hati dengan sikap DPD Partai Golkar Sumut yang secara sepihak melakukan musyawarah luar biasa untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Simalungun. “Jangan enak-enak mereka saja buat muswil luar biasa, sekarang mereka rasakanlah kena gugat,” ujarnya.
Saat disinggung dengan posisinya sebagai anggota Dewan yang bisa juga diberhentikan karena pilihannya tersebut, dengan tegas Janter mengatakan tidak khawatir. “Kalau mereka mau ajukan apa boleh buat, karena kita melawan, biarkanlah,” ujarnya.
Saat disinggung siapa saja dari Sumut yang ikut munas di Ancol, Janter pun mengungkapkan banyak kader yang ikut. Termasuk anggota DPRD Sumut, seperti Hanafiah Harahap dan Chaidir Ritonga. Namun, mereka hanya mengaku melihat- lihat meskipun ikut juga aktif mempengaruhi para peserta munas saat akan menentukan pilihan calon ketua umum.
“Ada Hanafiah, si Chaidir juga tapi ngakunya cuma menonton. Ya, katanya saja cuma lihat-lihat tapi ikut juganya mempengaruhi pilih ini pilih itu. Cuma Janter yang siap maju perang, lainnya berondok-berondok tapi berharap juga,” ujarnya tertawa.
M Rinaldi Khair
(ftr)
