Soal Angkutan Umum, DKI Minta Bantuan Asing
Selasa, 09 Desember 2014 - 18:19 WIB
Soal Angkutan Umum, DKI Minta Bantuan Asing
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta bantuan dari Australian Government Overseas Aid Program (AusAID) terkait angkutan umum.
"Tadi laporan saja (AusAID), mereka memang membantu Pemprov DKI untuk proses revitalisasi angkutan umum," ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Emanuel Kristanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Dalam laporan itu, kata dia, lembaga bantuan dari Australia akan mengubah pola pengupahan buat sopir angkutan umum.
"Dia (AusAID) laporan akan melakukan revitalisasi dengan mengubah pola yang semula dari setoran menjadi sistem penggajian dan step-nya seperti apa," katanya.
Secara umum, menurut Emanuel, AusAID meminta agar Dishub dapat mengubah pola layanan yang saat ini masih dilakukan perorangan supaya nanti dibentuk dalam suatu badan usaha.
Kemudian bahan usaha berkontrak layanan dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bukan kontrak barang atau jasa.
"Nanti PT Transportasi Jakarta melalui Pemprov DKI akan membayar mereka dalam bentuk subsidi tergantung tarif yang akan ditetapkan berapa," pungkasnya.
Rencananya sistem akan terus digodok dalam satu atau dua tahun mendatang. "Pak Gubernur mintanya dalam 1-2 tahun ini. Masih kita godok terus," katanya.
Alasan DKI berkonsultasi ke AusAID untuk pendampingan dan konsultasi kepada Pemprov. "Sifatnya pendampingan saja," pungkasnya.
"Tadi laporan saja (AusAID), mereka memang membantu Pemprov DKI untuk proses revitalisasi angkutan umum," ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Emanuel Kristanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Dalam laporan itu, kata dia, lembaga bantuan dari Australia akan mengubah pola pengupahan buat sopir angkutan umum.
"Dia (AusAID) laporan akan melakukan revitalisasi dengan mengubah pola yang semula dari setoran menjadi sistem penggajian dan step-nya seperti apa," katanya.
Secara umum, menurut Emanuel, AusAID meminta agar Dishub dapat mengubah pola layanan yang saat ini masih dilakukan perorangan supaya nanti dibentuk dalam suatu badan usaha.
Kemudian bahan usaha berkontrak layanan dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bukan kontrak barang atau jasa.
"Nanti PT Transportasi Jakarta melalui Pemprov DKI akan membayar mereka dalam bentuk subsidi tergantung tarif yang akan ditetapkan berapa," pungkasnya.
Rencananya sistem akan terus digodok dalam satu atau dua tahun mendatang. "Pak Gubernur mintanya dalam 1-2 tahun ini. Masih kita godok terus," katanya.
Alasan DKI berkonsultasi ke AusAID untuk pendampingan dan konsultasi kepada Pemprov. "Sifatnya pendampingan saja," pungkasnya.
(mhd)
