Predikat WTP Tak Jamin Pengelolaan Keuangan
Jum'at, 05 Desember 2014 - 09:55 WIB
Predikat WTP Tak Jamin Pengelolaan Keuangan
A
A
A
MARTAPURA - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel IGB Surya Negara mengungkapkan, meski suatu daerah atau lembaga yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP, tetap tidak menjamin daerah atau lembaga tersebut bersih dalam pengelolaan keuangan.
“Dalam WTP yang dilakukan penilaian hanya sebagian kecil saja. Predikat WTP bukan berarti daerah itu bebas korupsi. Contoh di Kementerian Agama, meski sudah meraih WTP berturut-turut, tapi masih ditemukan korupsi Alquran, demikian juga Kementrian ESDM meskipun WTP, tapi masih terjadi korupsi,” terangnya, saat menyampaikan materi, di ruang Bina Praja Pemkab OKU Timur, kemarin.
Surya menuturkan, meskipun BPKP selesai melakukan pemeriksaan dan hasilnya bersih, jika kemudian ada laporan dari masyarakat seperti dari LSM, BPKP wajib melakukan pemeriksaan lagi. Dia juga mengingatkan, banyaknya dana yang diterima pemerintah desa, berpotensi terjadi penyimpangan, sedangkan kemampuan pengelolaan keuangan aparat desa banyak yang rendah.
“OKU Timur porsi belanja modal masih rendah, rata-rata 22,68% atau masih di bawah 30% untuk 2010 sampai dengan 2014. Belanja modal biasanya untuk infrastruktur. Perencanaan harus tepat dan runtut sehingga penggunaan anggaran itu tepat,” tandasnya.
Sementara, Bupati OKU Timur Herman Deru menjelaskan, predikat WTP yang diraih OKU Timur, karena memenuhi seluruh asas. “Kita selalu minta bimbingan dengan BPKP. Kemudian, tenaga ahli keuangan kita juga ada dari BPKP. Tentang format keuangan desa, kita minta bimbingan khusus kepada BPKP, termasuk juga standar pengenaan pajak,” jelasnya.
dadang dinata
“Dalam WTP yang dilakukan penilaian hanya sebagian kecil saja. Predikat WTP bukan berarti daerah itu bebas korupsi. Contoh di Kementerian Agama, meski sudah meraih WTP berturut-turut, tapi masih ditemukan korupsi Alquran, demikian juga Kementrian ESDM meskipun WTP, tapi masih terjadi korupsi,” terangnya, saat menyampaikan materi, di ruang Bina Praja Pemkab OKU Timur, kemarin.
Surya menuturkan, meskipun BPKP selesai melakukan pemeriksaan dan hasilnya bersih, jika kemudian ada laporan dari masyarakat seperti dari LSM, BPKP wajib melakukan pemeriksaan lagi. Dia juga mengingatkan, banyaknya dana yang diterima pemerintah desa, berpotensi terjadi penyimpangan, sedangkan kemampuan pengelolaan keuangan aparat desa banyak yang rendah.
“OKU Timur porsi belanja modal masih rendah, rata-rata 22,68% atau masih di bawah 30% untuk 2010 sampai dengan 2014. Belanja modal biasanya untuk infrastruktur. Perencanaan harus tepat dan runtut sehingga penggunaan anggaran itu tepat,” tandasnya.
Sementara, Bupati OKU Timur Herman Deru menjelaskan, predikat WTP yang diraih OKU Timur, karena memenuhi seluruh asas. “Kita selalu minta bimbingan dengan BPKP. Kemudian, tenaga ahli keuangan kita juga ada dari BPKP. Tentang format keuangan desa, kita minta bimbingan khusus kepada BPKP, termasuk juga standar pengenaan pajak,” jelasnya.
dadang dinata
(ftr)
