Penyerangan di Markas Brimob Karena Kurang Transparannya Penegakan Hukum

JAKARTA - Hasil penyelidikan tim investigasi Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap insiden penyerangan anggota TNI ke Markas Brimob di Batam, Kepulauan Riau, menyimpulkan bahwa konflik itu terjadi karena kurangnya proses penegakan hukum yang transparan. Sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum termasuk pada anggota TNI.

"Hasil investigasi atas konflik antara TNI dan Polri pada 19 November 2014 kemarin disebabkan karena kurangnya proses penegakan hukum yang obyektif dan tranparan," ujar Anggota Komnas HAM RI, Natalius Pigai, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2014).

Natalius mengatakan, penyerangan itu merupakan buntut dari peristiwa awal yakni penggerebekan BBM ilegal yang juga melibatkan TNI dan Polri pada 21 September 2014 silam.

Menurut Natalius, peristiwa penggerebekan BBM ilegal pada 21 September 2014 lalu, menjadi pemicu konflik dari penyerangan markas Brimob pada 19 November 2014 lalu.

"Kami minta mendorong penegakan hukum yang baik pada anggota yang bersalah di kepolisian pada masa yang akan datang. Proses penegakan hukum, disiplin, pidana. Peristiwa awal itu, menjadi pemicu konflik penyerangan markas Brimob," ujarnya.