PNS Bukan Priyayi, tapi Pelayan Rakyat
PNS Bukan Priyayi, tapi Pelayan Rakyat
A
A
A
PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil(PNS) yang tergabung dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) meninggalkan gaya dan pola hidup priyayi dan penguasa.
Para PNS kini harus menyadari bahwa peran mereka adalah melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk keja yaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. “Percepat perubahan budaya kerja untuk seluruh anggota Korpri menuju pola pikir dan budaya kerja aparatur negara yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, makin akurat, makin murah, dan makin baik,” kata Alex saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-43 Korpri di halaman Kantor Gubernur Sumsel, kemarin.
Apa yang disampaikan Alex tersebut selaras amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan HUT ke-43 Korpri dan pencanangan gerakan revolusi mental di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Jokowi meminta anggota Korpri harus meninggalkan mental priyayi karena saat ini eranya birokrasi melayani.
Korpri juga harus menjadi pemersatu bangsa dengan meninggalkan egosektoral maupun kedaerahan. “Berikan pelayanan yang makin cepat, tepat, murah dan mudah serta tinggalkan mentalitas priyayi,” ucapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, meski pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut tidak di laksanakan secara simbolik, namun penerapannya sudah dilaku kan. “Sudah jelas bahwa sekarang kita menerapkan Gerakan Nasional Revolusi Mental, jadi tidak lagi harus menggunakan hal-hal yang simbolik seperti penekanan tombol sirene, pelepasan balon, atau penyerahan pataka,” ujar Yuddy di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, simbolik-simbolik tersebut hanya digunakan pada zaman birokrat bermental priyayi.Karena itu, saat ini ketika sudah berada di zaman birokrat yang merakyat, sudah tidak diperlukan lagi. “Kalau pencanangan secara otomatis gerakan tersebut sudah bergulir di tengah masyarakat karena programnya pun sudah disiapkan beserta instrumennya,” ujarnya.
Dia menuturkan, instrumen Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut sudah sebagian besar dijalankan oleh aparatur sipil negara, sehingga hari ini hanya dipertegas oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan momentum HUT Korpri. “Salah satu revolusi mental termasuk dalam pencanangan gerakan nasional yang tidak menggunakan simbolik apa pun,” paparnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah mencanangkan agar para PNS berhemat dan bergaya hidup sederhana. Bahkan, dalam rapat-rapat resmi pemerintah, Menpan dan RB Yudhy Chrisnandi menginstruksikan agar dihidangkan makanan lokal seperti singkong dan ubi. Instruksi pemerintah pusat tersebut, tampaknya belum diikuti sepenuhnya oleh para PNS.
Di lingkungan Pemprov Sumsel misalnya, banyak PNS yang memiliki mobil cukup mewah dan memiliki gadget berharga mahal. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel Irene Camelyn Sinaga tidak menampik adanya PNS yang masih belum hidup sederhana. Dia mengaku, pemerintah tidak bisa melarang para PNS untuk hidup mewah.
Hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing pegawai itu sendiri. Pihaknya tidak bisa melarang mengingat kondisi tersebut bisa saja dilatarbelakangi kehi dupan PNS yang sudah masuk kategori kaya pada awalnya. “Tapi ingatlah. Semua PNS tetap wajib mengikuti etika bahwa mereka merupakan pelayan dan pengabdi masyarakat. Semua tingkah laku dan pola hidup tersebut akan menjadi cerminan pribadi mereka sendiri,” tegas Irene, saat dihubungi tadi malam.
Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Palembang Harnojoyo mengaku sudah menjalankan pola hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Dia berharap hal itu bisa menjadi contoh bagi segenap PNS di lingkungan Pemkot Palembang. “Saya yakin dari tahun ke tahun PNS kita sudah lebih baik,” ujar Harnojoyo seraya menaiki mobil dinas Toyota Alphard berpelat polisi BG 5 A-nya.
Sementara itu, pantauan KORAN SINDO PALEMBANG saat peringatan HUT Korpri di pelataran BKB kemarin terlihat sejumlah peserta upacara yang tidak serius mendengarkan amanat Harnojoyo. Terlihat jelas barisan tidak lurus lagi, dan banyak peserta upacara terlihat santai dan tidak fokus dalam barisan, khususnya peserta yang berada di barisan belakang.
Mereka ada yang mengobrol atau menggunakan ponsel masing-masing. “Capek juga berdiri dari jam setengah tujuh tadi. Lumayan sejam. Jadi ada kesempatan rileks dulu. Kaki pegal juga. Untung saja gak pingsan saat upacara,” ujar salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya.
Dia mengaku hanya menggugurkan formalitas untuk mengikuti acara HUT Korpri tersebut. Mengenai maknanya PNS tersebut belum tahu. Namun, sebagai pelayanan masyarakat banyak PNS setuju agar ke depannya PNS harus lebih baik lagi.
Andhiko Tungga Alam/ Siera Syailendra/ant
Para PNS kini harus menyadari bahwa peran mereka adalah melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk keja yaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. “Percepat perubahan budaya kerja untuk seluruh anggota Korpri menuju pola pikir dan budaya kerja aparatur negara yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, makin akurat, makin murah, dan makin baik,” kata Alex saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-43 Korpri di halaman Kantor Gubernur Sumsel, kemarin.
Apa yang disampaikan Alex tersebut selaras amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan HUT ke-43 Korpri dan pencanangan gerakan revolusi mental di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Jokowi meminta anggota Korpri harus meninggalkan mental priyayi karena saat ini eranya birokrasi melayani.
Korpri juga harus menjadi pemersatu bangsa dengan meninggalkan egosektoral maupun kedaerahan. “Berikan pelayanan yang makin cepat, tepat, murah dan mudah serta tinggalkan mentalitas priyayi,” ucapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, meski pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut tidak di laksanakan secara simbolik, namun penerapannya sudah dilaku kan. “Sudah jelas bahwa sekarang kita menerapkan Gerakan Nasional Revolusi Mental, jadi tidak lagi harus menggunakan hal-hal yang simbolik seperti penekanan tombol sirene, pelepasan balon, atau penyerahan pataka,” ujar Yuddy di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, simbolik-simbolik tersebut hanya digunakan pada zaman birokrat bermental priyayi.Karena itu, saat ini ketika sudah berada di zaman birokrat yang merakyat, sudah tidak diperlukan lagi. “Kalau pencanangan secara otomatis gerakan tersebut sudah bergulir di tengah masyarakat karena programnya pun sudah disiapkan beserta instrumennya,” ujarnya.
Dia menuturkan, instrumen Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut sudah sebagian besar dijalankan oleh aparatur sipil negara, sehingga hari ini hanya dipertegas oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan momentum HUT Korpri. “Salah satu revolusi mental termasuk dalam pencanangan gerakan nasional yang tidak menggunakan simbolik apa pun,” paparnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah mencanangkan agar para PNS berhemat dan bergaya hidup sederhana. Bahkan, dalam rapat-rapat resmi pemerintah, Menpan dan RB Yudhy Chrisnandi menginstruksikan agar dihidangkan makanan lokal seperti singkong dan ubi. Instruksi pemerintah pusat tersebut, tampaknya belum diikuti sepenuhnya oleh para PNS.
Di lingkungan Pemprov Sumsel misalnya, banyak PNS yang memiliki mobil cukup mewah dan memiliki gadget berharga mahal. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel Irene Camelyn Sinaga tidak menampik adanya PNS yang masih belum hidup sederhana. Dia mengaku, pemerintah tidak bisa melarang para PNS untuk hidup mewah.
Hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing pegawai itu sendiri. Pihaknya tidak bisa melarang mengingat kondisi tersebut bisa saja dilatarbelakangi kehi dupan PNS yang sudah masuk kategori kaya pada awalnya. “Tapi ingatlah. Semua PNS tetap wajib mengikuti etika bahwa mereka merupakan pelayan dan pengabdi masyarakat. Semua tingkah laku dan pola hidup tersebut akan menjadi cerminan pribadi mereka sendiri,” tegas Irene, saat dihubungi tadi malam.
Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Palembang Harnojoyo mengaku sudah menjalankan pola hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Dia berharap hal itu bisa menjadi contoh bagi segenap PNS di lingkungan Pemkot Palembang. “Saya yakin dari tahun ke tahun PNS kita sudah lebih baik,” ujar Harnojoyo seraya menaiki mobil dinas Toyota Alphard berpelat polisi BG 5 A-nya.
Sementara itu, pantauan KORAN SINDO PALEMBANG saat peringatan HUT Korpri di pelataran BKB kemarin terlihat sejumlah peserta upacara yang tidak serius mendengarkan amanat Harnojoyo. Terlihat jelas barisan tidak lurus lagi, dan banyak peserta upacara terlihat santai dan tidak fokus dalam barisan, khususnya peserta yang berada di barisan belakang.
Mereka ada yang mengobrol atau menggunakan ponsel masing-masing. “Capek juga berdiri dari jam setengah tujuh tadi. Lumayan sejam. Jadi ada kesempatan rileks dulu. Kaki pegal juga. Untung saja gak pingsan saat upacara,” ujar salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya.
Dia mengaku hanya menggugurkan formalitas untuk mengikuti acara HUT Korpri tersebut. Mengenai maknanya PNS tersebut belum tahu. Namun, sebagai pelayanan masyarakat banyak PNS setuju agar ke depannya PNS harus lebih baik lagi.
Andhiko Tungga Alam/ Siera Syailendra/ant
(ftr)
Explore More