Tempat Pelacuran di Makassar Akan Ditutup
Minggu, 30 November 2014 - 22:08 WIB
Tempat Pelacuran di Makassar Akan Ditutup
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan segera menutup kawasan prostitusi, di Jalan Nusantara. Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto masih mencari formulasi untuk menindak area lokalisasi yang berjarak 500 meter dari kantor pemerintah kota itu.
"Apa yang ada di Nusantara itu menyangkut penyalahgunaan izin. Tidak ada izin prostitusi, jadi kalau ada prostitusi maka menyalahgunakan izin," kata Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny itu, Minggu (30/11/2014).
Dia pun mengaku, masih mencari formulasi untuk menghentikan aktivitas terlarang itu. Hanya saja, dia menolak jika lokalisasi itu akan dipindahkan ke tempat yang lain. Misalnya saja, di pulau-pulau kecil sekitar Makassar.
"Kalau kita mau pindahkan juga kita khawatir dikatakan meligitimasi. Makanya, kita jadi serba salah. Berikan saja usul penataan yang lebih baik, karena saya bukan ahli di bidang itu," kata mantan Konsultan Pemerintah Kota Makassar ini.
Danny berjanji, dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap perda yang ada. Makanya, Danny akan memperkuat barisan Satpol Pamomg Praja untuk menegakkan perda dan menindak sejumlah penyalahgunaan izin.
"Jadi yang selama ini terjadi adalah lemahnya penegakkan perda, terkesan ada pembiaran. Penegakan perda yang paling penting, sehingga tidak ada penyalahgunaan izin," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Rahman Pina mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang akan menertibkan kawasan prostitusi di Nusantara. Menurutnya, penertiban itu tergantung political will dari Ramdhan Pamanto.
"Kita apresiasi dan itu tergantung polical will Pak Wali Kota. Jika mau, maka tidak ada yang tidak bisa. Di Surabaya saja bisa," tukasnya.
"Apa yang ada di Nusantara itu menyangkut penyalahgunaan izin. Tidak ada izin prostitusi, jadi kalau ada prostitusi maka menyalahgunakan izin," kata Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny itu, Minggu (30/11/2014).
Dia pun mengaku, masih mencari formulasi untuk menghentikan aktivitas terlarang itu. Hanya saja, dia menolak jika lokalisasi itu akan dipindahkan ke tempat yang lain. Misalnya saja, di pulau-pulau kecil sekitar Makassar.
"Kalau kita mau pindahkan juga kita khawatir dikatakan meligitimasi. Makanya, kita jadi serba salah. Berikan saja usul penataan yang lebih baik, karena saya bukan ahli di bidang itu," kata mantan Konsultan Pemerintah Kota Makassar ini.
Danny berjanji, dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap perda yang ada. Makanya, Danny akan memperkuat barisan Satpol Pamomg Praja untuk menegakkan perda dan menindak sejumlah penyalahgunaan izin.
"Jadi yang selama ini terjadi adalah lemahnya penegakkan perda, terkesan ada pembiaran. Penegakan perda yang paling penting, sehingga tidak ada penyalahgunaan izin," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Rahman Pina mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang akan menertibkan kawasan prostitusi di Nusantara. Menurutnya, penertiban itu tergantung political will dari Ramdhan Pamanto.
"Kita apresiasi dan itu tergantung polical will Pak Wali Kota. Jika mau, maka tidak ada yang tidak bisa. Di Surabaya saja bisa," tukasnya.
(san)
