Bantuan Rp400.000 Cair
Bantuan Rp400.000 Cair
A
A
A
YOGYAKARTA - Kantor Pos Besar Yogyakarta mulai menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Bantuan serupa BLSM itu diberi nama Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Setiap penerima berhak atas uang Rp400.000 untuk dua bulan, yakni November–Desember. Kepala Kantor Pos Yogyakarta Acmad Chaerul Hadi mengatakan, pada hari pertama PKSK disalurkan untuk 127 penerima di Kelurahan Ngupasan.
Bantuan akan terus disalurkan secara bergiliran untuk warga Kota Yogyakarta hingga 26 November mendatang. “Ini program baru yang instruksinya baru kami terima hari ini dan langsung kami salurkan. Warga di Kelurahan Ngupasan menjadi penerima pertama, jumlahnya 127. Masing-masing mendapatkan Rp400.000,” ucap Chaerul, kemarin di sela-sela penyaluran bantuan.
Menurut dia, jumlah penerima PSKS hampir sama dengan jumlah saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) digulirkan. Dari 103.000 lebih penerima di DIY, 15.979 di antaranya adalah penerima di Kota Yogyakarta. Mereka secara bergantian akan mencairkan bantuan dari pemerintah pasca-kenaikan BBM. “Sementara untuk Kota Yogyakarta dulu, setelah itu baru di tingkat kabupaten. Pencairannya masih sama di kantor pos cabang, kemudian kami juga akan menggunakan komunitas seperti di ke-camatan dan kelurahan yang memungkinkan,” katanya.
Dia menjelaskan, persyaratan pencairan PSKS juga tak jauh berbeda. Calon penerima diharuskan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan data diri. Yang berhak mencairkan bantuan tersebut adalah yang tercantum dalam KPS yang dibawanya. “Untuk kota, pencairan akan berlangsung selama sepekan ini,” katanya.
Kendati begitu, dia mengimbau penerima tidak khawatir, sebab dana yang disalurkan tidak akan hilang. Jika belum sempat mencairkan hingga batas waktu yang ditentukan, penerima masih memiliki kesempatan untuk mencairkan haknya tersebut. Bahkan dana itu, lanjut Chaerul, masih bisa dicairkan hingga 2015 mendatang. Disinggung terkait per-gantian kartu KPS, Chaerul mengaku belum tahu. Hingga kini belum ada informasi terkait pergantian kartu tersebut.
Hanya untuk sementara ini, penerima membawa KPS dan menerima haknya. Setelah itu, kartu akan kembali dibawa pemiliknya. Kendati begitu, karena program ini merupakan program simpanan, harapannya penerima tidak mencairkan seluruh uang yang menjadi haknya. Akan tetapi menyimpan sisa dana yang dicairkan. “Ada yang mencairkan Rp300.000 ada yang Rp200.000, sisanya disimpan dalam rekening yang sudah disiapkan,” katanya. Emy Susilawati, 77, warga Ketandan mengaku senang menerima bantuan dari pemerintah.
Dana itu akan digunakan untuk kebutuhan seharihari karena dirinya sudah tidak bekerja lagi. “Sudah tua tidak bekerja. Tapi saya senang mendapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih banyak,” ucapnya. Di Bantul sejumlah desa belum menerima sosialisasi ataupun pemberitahuan terkait kompensasi kenaikan BBM. Lurah Dlingo, Kecamatan Dlingo, Bahrun Wardoyo mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima sosialisasi detail tentang hal tersebut.
Hanya saja yang dia tahu, dana tersebut akan disalurkan oleh langsung oleh kantor pos seperti pelaksanaan BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM beberapa waktu lalu. “Sampai saat ini belum ada sosialisasi,” tuturnya, kemarin. Pada kenaikan BBM sebelumnya, Bahrun mencatat setidaknya ada 300-an warga di wilayahnya yang berhak menerima BLSM. Namun saat ini, dia tidak mengetahui berapa warga yang akan menerima bantuan serupa dari pemerintah.
Dia masih menunggu data dari kantor pos terdekat yang akan membagikan dana tersebut. Kepala kantor pos Bantul Hibad Hajid mengakui, pihaknya telah siap mencairkan dana dari pemerintah ke masyarakat pemegang KPS. Namun kali ini, dana yang dicairkan tidak langsung berbentuk tunai tetapi sudah berubah ke rekening masing-masing. Karena pemerintah sudah mengubah bantuan langsung tersebut ke dalam bentuk program simpanan keluarga sejahtera.
“Agak sedikit berbeda, kalau dulu bantuan uang tunai sekarang masyarakat dipaksa bersedia untuk menabung,” katanya. Dalam catatan kantor pos Bantul, setidaknya ada 60.436 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan tersebut. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding dengan alokasi sebenarnya yaitu sebanyak 60.536. Jumlah tersebut berkurang karena adanya validasi data yaitu meliputi penerima yang sudah pindah ataupun sudah meninggal serta yang mengembalikannya karena merasa tidak berhak.
Sebagian besar penerima program simpanan keluarga sejahtera tersebut adalah dari golongan tidak mampu. Untuk tahap kali ini, pihaknya akan menyalurkan dana senilai Rp14 miliar lebih atau masing-masing penerima akan mendapatkan dana senilai Rp200.000. “Untuk pelaksanaannya, pihak kantor pos sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, karena mereka yang memiliki otoritas pengaturan jadwal menerima dari masing-masing kepala keluarga,” katanya.
Karena berbeda dengan sebelumnya, maka teknisnya juga berbeda. Kali ini masyarakat tidak lagi antre menerima uang tunai melainkan antre untuk mendapatkan buku rekening. Warga diberi keleluasaan untuk mengambilnya sekaligus ataupun disisakan. Namun untuk pelaksanaannya, dia mengaku masih menunggu surat resmi dari pe-merintah pusat.
Bantul akan melaksanakannya pencairan tersebut bersama 34 kota se-Indonesia. Menurut petunjuk pusat, penyaluran tersebut akan selesai 6 Desember mendatang.
Sodik/ Erfanto linangkung
Setiap penerima berhak atas uang Rp400.000 untuk dua bulan, yakni November–Desember. Kepala Kantor Pos Yogyakarta Acmad Chaerul Hadi mengatakan, pada hari pertama PKSK disalurkan untuk 127 penerima di Kelurahan Ngupasan.
Bantuan akan terus disalurkan secara bergiliran untuk warga Kota Yogyakarta hingga 26 November mendatang. “Ini program baru yang instruksinya baru kami terima hari ini dan langsung kami salurkan. Warga di Kelurahan Ngupasan menjadi penerima pertama, jumlahnya 127. Masing-masing mendapatkan Rp400.000,” ucap Chaerul, kemarin di sela-sela penyaluran bantuan.
Menurut dia, jumlah penerima PSKS hampir sama dengan jumlah saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) digulirkan. Dari 103.000 lebih penerima di DIY, 15.979 di antaranya adalah penerima di Kota Yogyakarta. Mereka secara bergantian akan mencairkan bantuan dari pemerintah pasca-kenaikan BBM. “Sementara untuk Kota Yogyakarta dulu, setelah itu baru di tingkat kabupaten. Pencairannya masih sama di kantor pos cabang, kemudian kami juga akan menggunakan komunitas seperti di ke-camatan dan kelurahan yang memungkinkan,” katanya.
Dia menjelaskan, persyaratan pencairan PSKS juga tak jauh berbeda. Calon penerima diharuskan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan data diri. Yang berhak mencairkan bantuan tersebut adalah yang tercantum dalam KPS yang dibawanya. “Untuk kota, pencairan akan berlangsung selama sepekan ini,” katanya.
Kendati begitu, dia mengimbau penerima tidak khawatir, sebab dana yang disalurkan tidak akan hilang. Jika belum sempat mencairkan hingga batas waktu yang ditentukan, penerima masih memiliki kesempatan untuk mencairkan haknya tersebut. Bahkan dana itu, lanjut Chaerul, masih bisa dicairkan hingga 2015 mendatang. Disinggung terkait per-gantian kartu KPS, Chaerul mengaku belum tahu. Hingga kini belum ada informasi terkait pergantian kartu tersebut.
Hanya untuk sementara ini, penerima membawa KPS dan menerima haknya. Setelah itu, kartu akan kembali dibawa pemiliknya. Kendati begitu, karena program ini merupakan program simpanan, harapannya penerima tidak mencairkan seluruh uang yang menjadi haknya. Akan tetapi menyimpan sisa dana yang dicairkan. “Ada yang mencairkan Rp300.000 ada yang Rp200.000, sisanya disimpan dalam rekening yang sudah disiapkan,” katanya. Emy Susilawati, 77, warga Ketandan mengaku senang menerima bantuan dari pemerintah.
Dana itu akan digunakan untuk kebutuhan seharihari karena dirinya sudah tidak bekerja lagi. “Sudah tua tidak bekerja. Tapi saya senang mendapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih banyak,” ucapnya. Di Bantul sejumlah desa belum menerima sosialisasi ataupun pemberitahuan terkait kompensasi kenaikan BBM. Lurah Dlingo, Kecamatan Dlingo, Bahrun Wardoyo mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima sosialisasi detail tentang hal tersebut.
Hanya saja yang dia tahu, dana tersebut akan disalurkan oleh langsung oleh kantor pos seperti pelaksanaan BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM beberapa waktu lalu. “Sampai saat ini belum ada sosialisasi,” tuturnya, kemarin. Pada kenaikan BBM sebelumnya, Bahrun mencatat setidaknya ada 300-an warga di wilayahnya yang berhak menerima BLSM. Namun saat ini, dia tidak mengetahui berapa warga yang akan menerima bantuan serupa dari pemerintah.
Dia masih menunggu data dari kantor pos terdekat yang akan membagikan dana tersebut. Kepala kantor pos Bantul Hibad Hajid mengakui, pihaknya telah siap mencairkan dana dari pemerintah ke masyarakat pemegang KPS. Namun kali ini, dana yang dicairkan tidak langsung berbentuk tunai tetapi sudah berubah ke rekening masing-masing. Karena pemerintah sudah mengubah bantuan langsung tersebut ke dalam bentuk program simpanan keluarga sejahtera.
“Agak sedikit berbeda, kalau dulu bantuan uang tunai sekarang masyarakat dipaksa bersedia untuk menabung,” katanya. Dalam catatan kantor pos Bantul, setidaknya ada 60.436 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan tersebut. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding dengan alokasi sebenarnya yaitu sebanyak 60.536. Jumlah tersebut berkurang karena adanya validasi data yaitu meliputi penerima yang sudah pindah ataupun sudah meninggal serta yang mengembalikannya karena merasa tidak berhak.
Sebagian besar penerima program simpanan keluarga sejahtera tersebut adalah dari golongan tidak mampu. Untuk tahap kali ini, pihaknya akan menyalurkan dana senilai Rp14 miliar lebih atau masing-masing penerima akan mendapatkan dana senilai Rp200.000. “Untuk pelaksanaannya, pihak kantor pos sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, karena mereka yang memiliki otoritas pengaturan jadwal menerima dari masing-masing kepala keluarga,” katanya.
Karena berbeda dengan sebelumnya, maka teknisnya juga berbeda. Kali ini masyarakat tidak lagi antre menerima uang tunai melainkan antre untuk mendapatkan buku rekening. Warga diberi keleluasaan untuk mengambilnya sekaligus ataupun disisakan. Namun untuk pelaksanaannya, dia mengaku masih menunggu surat resmi dari pe-merintah pusat.
Bantul akan melaksanakannya pencairan tersebut bersama 34 kota se-Indonesia. Menurut petunjuk pusat, penyaluran tersebut akan selesai 6 Desember mendatang.
Sodik/ Erfanto linangkung
(ars)
Explore More