BBM Naik, Rakyat Sengsara!
BBM Naik, Rakyat Sengsara!
A
A
A
PALEMBANG - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Jokowi, akan menyengsarakan 85% rakyat Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ketua HTI Sumsel Mahmud Jam hur menyatakan, kebijakan untuk memotong besaran subsidi BBM hingga berimbas pada kenaikan yang diberlakukan oleh kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) saat ini sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Melainkan diambil semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari pihak asing, dengan dalih menyelamatkan pendapatan Negara dari sektor migas. “Kami menyampaikan ini bukan tanpa alasan. Karena, di te ngah harga minyak dunia yang turun justru pemerintah membuat kebijakan yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat,” ujar Mahmud Jamhur dalam orasinya saat berunjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Sumsel bersama ratusan anggota HTI Sumsel lainnya, kemarin.
Menurutnya, gelagat yang aneh telah ditunjukkan Jokowi dengan menaikkan harga BBM saat ini. Bukan hanya itu, presiden juga dianggapnya telah melanggar ketentuan yang menyebutkan, bahwa pemerintah dilarang menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia mencapai besaran USD 150 per barrel. Namun yang terjadi sambungnya, Jokowi justru membuat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini, ketika harga minyak dunia kini berada pada kisaran di bawah USD80 per barrel.
“Kalau berbicara kerugian, sampai kapanpun Indonesia ti dak akan pernah untung jika semua hasil buminya dikuasai oleh pihak asing. Mereka tidak per nah berupaya untuk mengelola dan terus membuka keran bagi investor yang haus akan kekayaan negeri ini,” tukasnya. Ditambahkannya saat ini, air, hutan dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Negeri ini, hanya segelintir saja yang masih dikuasai Indonesia.
Banyak rakyat yang tidak memiliki lahan, semua sudah dikuasai oleh investor asing atau yang disebut Mahmud Jamhur, dengan istilah neo liberal. Negara melalui pemimpinnya saat ini imbuh dia, telah menyampingkan konstitusi yang menyebutkan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang ter kandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Karena yang terjadi saat ini 90% air dikuasai pihak asing, terutama oleh perusahaan-perusahaan pengelolaan air dalam kemasan dan lainnya; sementara hutan yang 10 juta hektare itu juga dikuasai asing; kemudian minyak Indonesia hanya sebagian kecil saja yang dikelola oleh bangsa ini, 80% lainnya itu di garap perusahaan minyak asing,” paparnya pula. Melalui aksi keprihatinan turun ke jalan ini, maka pi haknya mendesak DPRD Sumsel untuk menolak kenaikan BBM yang sudah dilakukan pe me rintah.
Para wakil rakyat yang duduk di parlemen Sumsel ini, diminta untuk menghentikan kebijakan yang didorong oleh pandangan kapitalistik dan menyengsarakan rakyat tersebut. Pantauan KORAN SINDO PALEMBANG di lapangan, sejumlah massa aksi didominasi kaum hawa yang mengenakan hijab serta menggendong pu trapu trinya yang masih balita. Dalam aksinya, mereka tidak hentihentinya menyerukan takbir.
Kedatangan para pendemo ini, disambut langsung Wakil Ketua DPRD Sumsel sementara Chairul S Matdiah, didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya. Tak kurang dari 300 personel kepolisian dan Sat Pol PP tampak mengawal jalannya aksi demonstrasi tersebut. Di hadapan massa aksi Chairul S Matdiah menyatakan, sangat mengapresiasi aspirasi ser ta tuntutan yang disampaikan massa HTI tersebut.
Ia menilai, pemerintah pusat saat ini dalam membuat kebijakan tidak juga bisa melepaskan untuk mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat. Belum lagi juga, harga minyak dunia yang memang sedang turun. “Secara pribadi kami pun tidak setuju. Keberadaan kami ini untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi atau keinginan rakyat. Ketika kebijakan pemerintah yang memang dampaknya buruk terhadap rakyat, jelas ini menjadi tugas kami untuk memper juangkannya,” ujar politisi Partai Demokrat Sumsel ini.
Anggota DPRD Sumsel lainnya asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kartak SAS menambahkan, mengenai kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi dari sebelumnya sebesar Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter ini, juga berdampak bagi dirinya selaku wakil rakyat. Sebab menurut dia, BBM memang merupakan penentu dari semua harga bahan kebutuhan pokok, sehingga dapat dibayangkan jika kenaikkan harga BBM baru sebatas wacana saja harga bahan kebutuhan pokok sudah merangkak naik.
“Apalagi ini dengan di realisasikannya kenaikan harga BBM bersubsidi yang angkanya juga tidak kecil, atau hampir 30%. Jelas ini sangat memberatkan kita semua, dan akan ber dampak buruk bagi masyarakat,” pungkas dia.
Ibrahim arsyad
Ketua HTI Sumsel Mahmud Jam hur menyatakan, kebijakan untuk memotong besaran subsidi BBM hingga berimbas pada kenaikan yang diberlakukan oleh kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) saat ini sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Melainkan diambil semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari pihak asing, dengan dalih menyelamatkan pendapatan Negara dari sektor migas. “Kami menyampaikan ini bukan tanpa alasan. Karena, di te ngah harga minyak dunia yang turun justru pemerintah membuat kebijakan yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat,” ujar Mahmud Jamhur dalam orasinya saat berunjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Sumsel bersama ratusan anggota HTI Sumsel lainnya, kemarin.
Menurutnya, gelagat yang aneh telah ditunjukkan Jokowi dengan menaikkan harga BBM saat ini. Bukan hanya itu, presiden juga dianggapnya telah melanggar ketentuan yang menyebutkan, bahwa pemerintah dilarang menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia mencapai besaran USD 150 per barrel. Namun yang terjadi sambungnya, Jokowi justru membuat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini, ketika harga minyak dunia kini berada pada kisaran di bawah USD80 per barrel.
“Kalau berbicara kerugian, sampai kapanpun Indonesia ti dak akan pernah untung jika semua hasil buminya dikuasai oleh pihak asing. Mereka tidak per nah berupaya untuk mengelola dan terus membuka keran bagi investor yang haus akan kekayaan negeri ini,” tukasnya. Ditambahkannya saat ini, air, hutan dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Negeri ini, hanya segelintir saja yang masih dikuasai Indonesia.
Banyak rakyat yang tidak memiliki lahan, semua sudah dikuasai oleh investor asing atau yang disebut Mahmud Jamhur, dengan istilah neo liberal. Negara melalui pemimpinnya saat ini imbuh dia, telah menyampingkan konstitusi yang menyebutkan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang ter kandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Karena yang terjadi saat ini 90% air dikuasai pihak asing, terutama oleh perusahaan-perusahaan pengelolaan air dalam kemasan dan lainnya; sementara hutan yang 10 juta hektare itu juga dikuasai asing; kemudian minyak Indonesia hanya sebagian kecil saja yang dikelola oleh bangsa ini, 80% lainnya itu di garap perusahaan minyak asing,” paparnya pula. Melalui aksi keprihatinan turun ke jalan ini, maka pi haknya mendesak DPRD Sumsel untuk menolak kenaikan BBM yang sudah dilakukan pe me rintah.
Para wakil rakyat yang duduk di parlemen Sumsel ini, diminta untuk menghentikan kebijakan yang didorong oleh pandangan kapitalistik dan menyengsarakan rakyat tersebut. Pantauan KORAN SINDO PALEMBANG di lapangan, sejumlah massa aksi didominasi kaum hawa yang mengenakan hijab serta menggendong pu trapu trinya yang masih balita. Dalam aksinya, mereka tidak hentihentinya menyerukan takbir.
Kedatangan para pendemo ini, disambut langsung Wakil Ketua DPRD Sumsel sementara Chairul S Matdiah, didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya. Tak kurang dari 300 personel kepolisian dan Sat Pol PP tampak mengawal jalannya aksi demonstrasi tersebut. Di hadapan massa aksi Chairul S Matdiah menyatakan, sangat mengapresiasi aspirasi ser ta tuntutan yang disampaikan massa HTI tersebut.
Ia menilai, pemerintah pusat saat ini dalam membuat kebijakan tidak juga bisa melepaskan untuk mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat. Belum lagi juga, harga minyak dunia yang memang sedang turun. “Secara pribadi kami pun tidak setuju. Keberadaan kami ini untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi atau keinginan rakyat. Ketika kebijakan pemerintah yang memang dampaknya buruk terhadap rakyat, jelas ini menjadi tugas kami untuk memper juangkannya,” ujar politisi Partai Demokrat Sumsel ini.
Anggota DPRD Sumsel lainnya asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kartak SAS menambahkan, mengenai kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi dari sebelumnya sebesar Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter ini, juga berdampak bagi dirinya selaku wakil rakyat. Sebab menurut dia, BBM memang merupakan penentu dari semua harga bahan kebutuhan pokok, sehingga dapat dibayangkan jika kenaikkan harga BBM baru sebatas wacana saja harga bahan kebutuhan pokok sudah merangkak naik.
“Apalagi ini dengan di realisasikannya kenaikan harga BBM bersubsidi yang angkanya juga tidak kecil, atau hampir 30%. Jelas ini sangat memberatkan kita semua, dan akan ber dampak buruk bagi masyarakat,” pungkas dia.
Ibrahim arsyad
(ars)
Explore More