Pemko Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Selasa, 18 November 2014 - 12:12 WIB
Pemko Sosialisasi Reformasi Birokrasi
A
A
A
MEDAN - Seluruh aparatur Pemko Medan harus mereformasi pola pikir, budaya kerja, dan perilakunya, termasuk penguasaan teknologi informasi. Tujuannya untuk menciptakan tata birokrasi yang baik.
Wali Kota Medan diwakili Asisten Umum Pemerintahan Setdako Medan, Ikhwan Habibi Daulay, menyampaikan ini ketika membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemko Medan, Senin (16/11).
Ikhwan menjelaskan, reformasi birokrasi hakikatnya untuk melakukan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. “Reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas kepemerintahan,” kata Ikhwan.
Salah satu output reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik, jelas, dan tidak bertele-tele. Reformasi birokrasi dalam bentuk konkretnya menjadikan Pemko Medan sebagai pemerintahan yang good governance. Artinya, paradigma tersebut harus diiringi perubahan mindset dan culture set organisasi itu sendiri.
“Selama ini birokrasi terkenal dengan kerumitan, tidak efisien, menyulitkan. Bahkan, terdapatnya pungutan liar. Kini, kita semua harus bertekad menghilangkan stigma buruk dalam pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui sosialisasi ini, mantan kabag hukum Setdakot Medan ini berharap seluruh peserta akan mampu menjadi agenagen perubahan pada instansi masing-masing. Karena itu, harus mengikuti seluruh kegiatan ini dengan serius dan fokus. “Semoga kehadiran saudara dalam ruangan ini membawa harapan akan mengubah instansi saudara menjadi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.
Selain itu, Ikhwan menegaskan, seluruh instansi di lingkungan Pemko Medan berproses melaksanakan reformasi birokrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kata dia, faktor utama dan aktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan hal itu tentunya aparatur penyelenggara pemerintahan.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakot Medan, Amran S Rambe, menjelaskan, latarbelakangdigelarnya reformasi birokrasi ini untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Maksud dan tujuan sosialisasi ini digelar untuk memberikan panduan, pemahaman, dan pengetahuan bagi SKPD di lingkungan Pemko Medan,” ujar Amran Sosialisasi ini diikuti 72 peserta, di antaranya terdiri dari sekretaris di inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemko Medan. Kemudian kepala bagian tata usaha Satpol PP, kepala bagian umum RSUD dr Pirngadi Medan, dan kasubbag tata usaha di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
Narasumber yang didatangkan di antaranya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rudi Rafael Sinaga dan Raka Panungkas. Materi yang dikupas dalam sosialisasi ini yaitu seluruh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Lia anggia nasution
Wali Kota Medan diwakili Asisten Umum Pemerintahan Setdako Medan, Ikhwan Habibi Daulay, menyampaikan ini ketika membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemko Medan, Senin (16/11).
Ikhwan menjelaskan, reformasi birokrasi hakikatnya untuk melakukan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. “Reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas kepemerintahan,” kata Ikhwan.
Salah satu output reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik, jelas, dan tidak bertele-tele. Reformasi birokrasi dalam bentuk konkretnya menjadikan Pemko Medan sebagai pemerintahan yang good governance. Artinya, paradigma tersebut harus diiringi perubahan mindset dan culture set organisasi itu sendiri.
“Selama ini birokrasi terkenal dengan kerumitan, tidak efisien, menyulitkan. Bahkan, terdapatnya pungutan liar. Kini, kita semua harus bertekad menghilangkan stigma buruk dalam pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui sosialisasi ini, mantan kabag hukum Setdakot Medan ini berharap seluruh peserta akan mampu menjadi agenagen perubahan pada instansi masing-masing. Karena itu, harus mengikuti seluruh kegiatan ini dengan serius dan fokus. “Semoga kehadiran saudara dalam ruangan ini membawa harapan akan mengubah instansi saudara menjadi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.
Selain itu, Ikhwan menegaskan, seluruh instansi di lingkungan Pemko Medan berproses melaksanakan reformasi birokrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kata dia, faktor utama dan aktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan hal itu tentunya aparatur penyelenggara pemerintahan.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakot Medan, Amran S Rambe, menjelaskan, latarbelakangdigelarnya reformasi birokrasi ini untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Maksud dan tujuan sosialisasi ini digelar untuk memberikan panduan, pemahaman, dan pengetahuan bagi SKPD di lingkungan Pemko Medan,” ujar Amran Sosialisasi ini diikuti 72 peserta, di antaranya terdiri dari sekretaris di inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemko Medan. Kemudian kepala bagian tata usaha Satpol PP, kepala bagian umum RSUD dr Pirngadi Medan, dan kasubbag tata usaha di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
Narasumber yang didatangkan di antaranya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rudi Rafael Sinaga dan Raka Panungkas. Materi yang dikupas dalam sosialisasi ini yaitu seluruh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Lia anggia nasution
(ars)
